Indonesia

Oleh: Ainul Mizan, S.Pd
Seorang Guru SD di Malang dan Kontributor FUUI.

Mediaoposisi.com- Pidato Prabowo yang menyinggung Indonesia akan bubar pada 2030, menjadi wacana yang mengemuka akhir – akhir ini. Idrus Marham misalnya, ia menampik jika Indonesia itu akan bubar pada 2030. Justru menurutnya bahwa Indonesia akan menjadi maju. Ini adalah komitmen. Seorang pemimpin harus bersikap optimis tidak boleh pesimis.

Presiden Joko Widodo sendiri hanya tertawa saat ditanya terkait isi pidato Prabowo tersebut. Intinya beliau menggariskan sikap optimistis dalam membangun Indonesia menuju kemajuan.
Memang statemen Prabowo dalam pidatonya tersebut diketahui berdasarkan sebuah novel fiksi karya PW Singer dan August Cole.

Hal inilah yang menjadi dasar polemik. Sebagian kalangan menghimbau bahwa pernyataan Prabowo itu pandanglah sebagai sebuah peringatan.

Sebuah Paradoks Pengelolaan Bangsa dan Negara

Terlepas dari polemik tentang wacana Indonesia bubar pada 2030 yang mengundang banyak tokoh yang ikut berkomentar bahkan budayawan Cak Nun juga mesti ikut bersuara. Sangat menarik pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa sikap optimisme dalam membangun Indonesia menuju kemajuan.

Penulis sepakat dalam konteks terma optimisme itu. Akan tetapi, sebuah penilaian berkesinambungan antara optimism dengan kebijakan – kebijakan pengelolaan yang dilakukan. Justru di sinilah munculnya paradoks itu.

Mari bersama mencermati sebagian fenomena pengelolaan negeri ini yang jauh dari sebuah keoptimisan menuju Indonesia yang berkemajuan.

Di bidang energi, baru baru ini terjadi kenaikan harga BBM jenis pertalite dari Rp 7.600,- per liter menjadi Rp 7.800,- per liter. Kenaikan harga BBM ini dipastikan akan memicu terjadinya kenaikan harga kebutuhan – kebutuhan pokok masyarakat. Imbasnya adalah daya beli masyarakat yang menurun.

Bisa jadi kenaikan harga BBM ini akan menambah sumber pemasukan dalam anggaran Negara, guna pengurangan beban utang Negara yang sedemikian besar. Analisis demikian tentunya wajar dikarenakan kemarin terdapat wacana untuk menggunakan dana haji dan zakat untuk infrastruktur.
Kita tengok juga di bidang agraria.

Dalam konteks perijinan pengelolaan perkebunan oleh swasta maupun asing dari periode 2004 hingga 2017, sekitar 95 persen dari luasan semua lahan perkebunan, menurut Nanda. Sedangkan kewenangan hak pengelolaan hutan dan perkebunan bisa diperpanjang setiap 20 tahun.

Begitu pula terkait penguasaan lahan. Sekitar 93 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing dan swasta, baik secara kepemilikan, fungsional maupun alokasi. Tentu hal ini akan semakin mempersempit hak – hak rakyat terhadap bumi dan tanahnya sendiri sebagaimana amanat UUD 1945.

Di Bidang ekonomi dan sosial, tidak kalah dalam menunjukkan paradoksal itu. Kekayaan alam Indonesia yang semestinya dikembalikan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat justru diserahkan begitu saja ke perusahaan – perusahaan swasta dan asing.

PT Freeport yang mengeksploitasi tambang emas di tanah Papua. PT Exxon Mobile yang mengeksploitasi minyak bumi di Blok Cepu. Ladang LNG yang diserahkan kepada Newmont dan masih banyak yang lainnya. Tentunya hal ini secara ekonomi tidaklah menguntungkan Indonesia.

Membanjirnya pekerja asing yang masuk ke Indonesia, terutama dari China; pendidikan karakter yang kehilangan kesaktiannya guna mengerem minimal akan menjamurnya kenakalan remaja, dan kejahatan – kejahatan lainnya yang semakin hari tidak menunjukkan penurunan kuantitas, hal demikian menjadi cerminan akan sakitnya masyarakat Indonesia ini.

Film – film yang diproduksi dan beredar di masyarakat jauh dari mengasah daya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi negerinya.

Film Dilan sebagai contoh yang lagi booming, meminjam istilah presiden, dikarenakan pengambilan sebuah kesederhanaan dengan sudut pandang yang pas, pastinya hanya akan membuai generasi muda pada kegalauan dalam hal – hal yang sentimental.

Lengkap sudah bencana yang menimpa negeri ini, baik dari aspek tiadanya kedaulatan pada SDA dan infrastruktur, juga pada aspek parahnya sakit yang ada pada kejiwaan masyarakat. Ini yang disebut menghancurkan sebuah Negara tanpa peperangan.

Faktor Kedaulatan Negara, Pokok Persoalannya

Jadi apa yang dilangsir oleh Novel Ghost Fleet tersebut bisa disebut sebagai sebuah cerminan di masa depan akan nasib Indonesia. Demikian ini oleh sebagian kalangan, kandungannya bisa menjadi bagian dari sebuah introspeksi bukan sikap pesimisme.

Kalau semua pihak mau jujur. Persoalan negeri yang sedemikian kompleks, mengharuskan kita mendiagnosa secara tepat akar persoalannya. Memperbaiki satu persatu persoalan tentu bukanlah langkah yang bijaksana dan cerdas.

Bencana di semua bidang tersebut bermuara pada dua bencana penting yakni diterapkannya sistem hukum warisan penjajah dan adanya penguasa – penguasa yang menjadi agen penjajah.
Kenapa kita bisa mengadopsi sistem hukum warisan penjajah?

Hal demikian tidaklah bisa dilepaskan dari kedaulatan Negara diserahkan kepada siapa. Kedaulatan itu bisa didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berhak mengeluarkan hukum atas benda dan perbuatan manusia.

Pendek kata, kedaulatan itu berkaitan dengan sumber hukum akan baik dan buruk, terpuji dan tercela akan sesuatu hal di dalam pengelolaan sebuah Negara.

Bila kedaulatan itu diletakkan kepada rakyat, tentu yang menentukan hukum adalah suara mayoritas. Sementara itu menjadi sebuah konsekwensi yang wajar nilai – nilai agama tidak menjadi perhatian.

Dengan begitu tidaklah menjadi sebuah keberatan kemudian mengadopsi sistem hukum penjajah dengan Demokrasi sebagai model peyelenggaraan negaranya.

Akan berbeda halnya apabila peletakan kedaulatan itu pada Islam, sebagai konsekwensi logis dari keyakinan mayoritas rakyat negeri ini. Kedaulatan Islam mengharamkan sumber – sumber kepemilikan umum yang meliputi bumi, air dan kekayaan yang dikandung di dalamnya termasuk sumber – sumber energi itu dikuasai oleh asing. Kedaulatan Islamlah yang akan menolak semua intervensi pengelolaan Negara dari para penjajah dan antek-anteknya.

Kedaulatan Islamlah yang mengharamkan upaya perusakan terhadap mental generasi penerus bangsa. Singkatnya, kedaulatan Islam akan kompatibel dengan semangat kemerdekaan Indonesia ini dan tujuan pembangunannya yang ingin mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya, sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas 2013.

Akhirnya, kembali kepada para elite pengatur bangsa dan Negara ini. Apabila masih belum memiliki political will untuk memformat ulang konsepsi dasar kedaulatan negeri ini, tentunya bukanlah sebuah hal yang utopis bahwa Indonesia ini benar – benar menjadi hilang. Bahkan hilangnya Indonesia akan bisa lebih cepat dari yang disinyalir yakni sebelum 2030. Waspadalah ! [MO]



Posting Komentar