Impor beras disaat petani panen

Oleh : Siti Rohimah
Ketua Majelis Ta’lim Al Muthmainnah Jakarta Pusat

Mediaoposisi.com- Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Koes Ploes, 1973. Petikan lirik lagu berjudul Kolam Susu menggambarkan betapa Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam melimpah.

Untuk itu, seharusnya tidak ada kendala perihal pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi warganya.

Menjadi negara yang aman dan sejahtera, bebas dari kemiskinan dan kriminalitas serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal mudah dan wajar bagi Indonesia.

Menurut hemat penulis, taraf hidup masyarakat Indonesia paling tidak harus bernilai baik jika masih ragu untuk mengatakan sangat baik. 

Namun, alih-alih menciptakan negara yang berkedaulatan pangan, yang nampak justru krisis pangan dan kelaparan. Sebagai negara agraris, mengapa saat ini Indonesia masih bergulat dengan persoalan ketahanan pangan?

Menengok sejarah (orde baru), sebetulnya Indonesia pernah berprestasi dalam urusan pembangunan sektor pertanian. Swasembada beras dalam konteks peningkatan produksi pangan ketika itu menjadi capaian gemilang.

Berkat hal itu, Indonesia berhasil me-repositioning diri dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia pada tepatnya tahun 1980-an. Bahkan, Indonesia berhasil meraih penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

Indonesia, dengan demikian telah melakukan revolusi yang disebut oleh Darmawan Salman (2015) sebagai revolusi senyap.

Namun demikian, revolusi tersebut mewariskan gejolak urusan ketahanan pangan khususnya masalah perberasan nasional yang masih menjadi masalah sosial yang akut. Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi nyatanya merefleksikan eksklusi sosial.

Sekat antara Si Kaya dan Si Miskin semakin tegas. Jurang perbedaan keduanya kian kentara. Sementara itu, petani tidak benar-benar sejahtera.

Kelaparan dan kemiskinan tetap menggerayangi sendi kehidupan masyarakat. Lalu, ada apa sebenarnya dengan Indonesia?

Belum lama ini, kita dihadapkan dengan keputusan pemerintah mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 500.000 ton! Padahal Indonesia sedang memasuki musim panen raya pada periode Februari-Maret 2018 ini.

Mengapa masih mengimpor? Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari kebijakan impor tersebut. Yang paling utama, masalah ada pada perum Bulog yang mengalami disfungsi (ketidakmampuan menyerap hasil panen petani) sehingga menjadi malapetakan bagi petani (mediaoposisi.com).

Padahal menurut Kementan, seperti yang dilansir oleh detik.com, Bulog paling tidak harus melampaui target penyerapan sebesar 2.7 juta ton beras pada tahun ini.



Ketidakmampuan dalam meneyerap gabah petani diakui oleh Bulog karena harga pasar untuk gabah masih di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu disebabkan karena Indonesia saat itu (awal tahun 2018) belum memasuki masa panen.

Untuk menekan harga, maka dilakukan impor yang otomatis justru membuat harga jual gabah petani anjlok. Implikasinya, para petani pun menjerit.

Sementara itu, menyorot kebijakan impor beras, seyogianya memperhatikan dua hal: suplai dan distribusi.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economis (CORE), Mohammad Faisal, pemerintah harus benar-benar mengkaji jika ingin impor, apakah masalah ada pada suplai atau distribusi.
Jika harga beras mahal dikarenakan suplai, maka impor sudah tepat dilakukan sedangkan jika karena distribusi maka yang harus diperbaiki adalah urusan distribusi nasionalnya dimana sering juga disebabkan karena ulah tengkulak (detik.com).

Selain itu, menurut ekonom konstitusi, Defiyan Cori, ekspor-impor beras adalah urusan perdagangan sementara harga dan ketersediaan beras adalah masalah produksi dan konsumsi, keduanya merupakan hal yang berbeda. Begitulah potret dinamika perberasan nasional yang memiliki tarian kompleksitas masalahnya.

Menarik melihat posisi Bulog dalam hal ini yang tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyangga stabilitas harga. Bulog bisa jadi sudah digunakan oleh elit tertentu sebagai alat kepentingan untuk meraup keuntungan.

Dalam sistem kapitalisme, ketika berbicara perihal untung-rugi, maka impor beras menjadi hal yang menggiurkan. Berapa keuntungan yang dapat diperoleh dari impor sebanyak 500.000 ton beras? Tidak dapat dipungkiri, menurut ekonom senior Rizal Ramli, impor beras adalah cara gampang koalisi antara penguasa dan pengusaha mengeruk keuntungan dalam jumlah jumbo.

Swasembada Beras Jangan Menjadi Omong Kosong

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri. Pidato Trisakti Bung Karno tahun 1963 agaknya sulit untuk dibayangkan saat ini mengingat impor beras yang masih dilakukan pemerintah. Kemandirian pangan kita diragukan. Kedaulatan pangan kita dipertanyakan.

Bagaimana caranya ingin berdaulat secara politik dan berkeperibadian secara budaya jika berdikari secara ekonomi belum mampu? Ketergantungan terhadap negara lain hanya semakin memperlemah bergaining position Indonesia di dunia.

Mungkinkah sistem ekonomi kapitalisme secara otomatis membuat kondisi demikian bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga negara-negara berkembang lainnya ?

Terlepas dari faktor struktural kapitalisme, tidak ada alasan bagi para pemimpin negeri mangkir dari kewajibannya. Mereka jangan melupakan akar kultural dan abai terhadap kesejahteraan rakyat dalam hal ini khusunya petani.

Beras impor dari Thailand

Yang penting dicatat, kita jangan malu mengakui bahwa  moral pemimpin bangsa harus dikritisi, serta sistem ekonomi masih harus dibenahi.

Berbagai kebijakan hendaknya dipikirkan matang-matang. Apakah sebuah kebijakan menghasilkan manfaat atau mudharat dan apakah sebuah kebijakan untuk kepentingan rakyat atau keuntungan pribadi masih menjadi polemik negeri ini. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus jadi pedoman.

Kebijakan yang dilahirkan harus mencerminkan inklusifitas. Impor beras 500.000 ton harus dikritisi. Jangan lagi ada eksklusi, jangan lagi ada polarisasi. Jangan sampai ada pengkhianatan terjadi terhadap cita-cita kedaulatan pangan negeri ini. Dengan demikian kesejahteraan petani bukan lagi sekedar mimpi.

Menurut hemat penulis, ada hal yang janggal dalam masalah impor beras yang terjadi di negeri ini. Bagaimana bisa Kementerian Pertanian berduet sumbang dengan Menteri Perdagangan dalam hal kebijakan impor beras. Sungguh sebuah paduan suara yang  sebenarnya tidak padu. Pada saat yang sama negara seharusnya senantiasa memastikan agar mekanisme impor beras berjalan baik dan benar, dengan memastikan supply  dan demand berjalan dengan baik dan benar pula.

Pengaturan Impor Beras Dalam Islam

Indonesia sejatinya adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sungguh suatu keniscayaan apabila bangsa yang mayoritas penduduknya Mislim ini mengatur kehidupannya dengan aturan Islam.

Bukankah Islam Agama yang Syamil dan Kamil? Agama yang mempunyai aturan paripurna untuk mengurus dunia dan akhiratnya. Termasuk di dalam mengatur  masalah pertanian. Lalu bagaimana Islam memandang masalah impor beras ini?

Dalam sistem pemerintahan Islam, ada empat masalah yang menjadi faktor kemandirian ekonomi yaitu pertanian, perdagangan, jasa dan industri. Menurut Al Maliki (2009), sektor pertanian berbasis pada dua hal, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah berbagai usaha peningkatan produktifitas tanah, misalnya penggunaan obat-obatan, mengenalkan cara modern dalam sistem pertanian, dan lain-lain.

Jika lahan yang tersedia kurang, maka pemerintah bisa menempuh cara kedua yaitu ekstensifikasi berupa menghidupkan tanah mati dan mengubahnya menjadi hak milik. Kedua program itu ditujukan semata mata untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga kebutuhan di dalam negeri tercukupi.

Di sektor perdagangan, pemerintah harus menjamin tidak ada kartel, penipuan, monopoli dan riba. Sehingga  produktivitas menjadi tinggi, serta  harga terjangkau, yang pada akhirnya akan melahirkan swasembada pangan.

Seharusnya pemerintah mendengar keluhan rakyatnya untuk tidak mengimpor beras menjelang masa panen raya. Sungguh momen yang tidak tepat ditambah bahwa kebijakan impor beras bertentangan dengan program Nawacita yang digagas oleh pemerintah Jokowi-JK, terutama soal kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan kita lemah dan tergantung pada negara lain. Jika terus bergantung pada bantuan negara lain sesungguhnya negeri ini melakukan bunuh diri secara politik, karena  akan membuka pintu penjajahan bagi negeri ini.

Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam, negara harus terbebas dari unsur dominasi asing. Perhatian negara Islam pun harus diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan ini dengan beberapa kebijakan.

Bagi muslim, kebijakan yang diambil tidaklah semata mata karena pertimbangan manfaat dan mudhorot. Kebijakan haruslah  sesuai dengan hukum syara (aturan Islam) agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dan mendapat keberkahan di sisi Allah Swt. Hal itu hanya dimungkinkan dalam Sistem Pemerintahan yang berazaskan Islam.[MO]



Posting Komentar