Koalisi 1000 Advokat Bela Islam/Jakarta


Mediaoposisi.com- Jakarta |  Koalisi 1000 Advokat Bela Islam gelar Pers Conference nytakan HTI belum dibubarkan dan bukan ormas terlarang (3/18).  Sejak awal Pemerintah yang diwakili Kemenkumham tidak memiliki niat yang baik dan tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencabutan badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, yang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan dialog, administratsi seperti surat peringatan dst.

Tetapi Pemerintah (kemenkumham) yang menyandang predikat “HUKUM” lebih mengedepankan propaganda kotor atau HOAX terhadap organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pernyataan Pemerintah lebih mengedepan bahasa politik dan propaganda ketimbangan hukum. Diantara opini yang sedang dibangun bahwa HTI telah dibubarkan dan ormas terlarang namun hal itu justru bertentangan dengan hukum administrastif dan berlaku bertentangan.

Didalam hukum administrasi negara keputusuan (bechsiking) bersifat konkrit artinya objek putusan harus definitive, konkrit dan tidak abstrak. Terkait Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 bahwa objek putusannya adalah mencabut status pengesahan pendirian badan hukum (BH) dan bukan Pembubaran apalagi menjadikan ormas terlarang.

Sebagaimana diktum keputusannya “Memutuskan :- Menetapkan : Pertama : Mencabut Keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tanggal 02 Juli trahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Artinya HTI hanya dicabut badan hukumnya saja buka dibubarkan apalagi dilarang.
Justru rezim menggunakan tangan kayu tanpa menggunakan proses yang ada langsung gebuk main cabut.[MO]





Posting Komentar