Oleh : Desi Dian Sari
(Aktifis Pers Mahasiswa Universitas Merdeka , Malang)

Mediaoposisi.com- Ramainya pemberitaan tentang hoax yang tersebar di Indonesia mampu membuat pemerintah gerah yang akhirnya membentuk badan Cyber Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 yang kemudian direvisi Perpres nomor 133 tahun 2017 (kompas.com, 8/1/2018).

Hal ini dirasa pemerintah harus dilakukan, sebab menurut data dari Gun Gun Siswadi (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi) jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta, dengan 129,2 juta di antaranya adalah pengguna media sosial pada level aktif. Hal tersebut memungkinkan mudahnya informasi tersebar tanpa diketahui kebenarannya.

Belum lama dibentuk, BSSN pun telah memperlihatkan taringnya. Pada akhir februari lalu, mereka menangkap sekumpulan orang yang mengatasnamakan Family Muslim Cyber Army (MCA).

Dengan tuduhan menyebarkan berita bohong (hoax) di antaranya isu provokatif kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI),  penculikan ulama,  penyerangan terhadap nama baik presiden, pejabat negara,   hingga tokoh-tokoh tertentu. (okezone.com 28/2/2018).

Framing media 
Dalam membuat sebuah berita dikenal metode cover both side dimana media hadir sebagai penengah sehingga membuat isi berita yang berimbang.  Namun berbeda dengan kasus tertangkapnya  family MCA kali ini.
 
Ramainya pemberitaan family MCA sebagai penyebar hoax yang tertangkap diolah sedemikian rupa oleh media hingga memunculkan berita yang tendensiun pada kelompok tertentu.

Salah satunya ialah berita tersangka anggota MCA berada di luar negeri, korea selatan ataupun Dosen Penyebar Hoaks, telah 5 Tahun Jadi Anggota The Family MCA (kompas.com, 28/2/2018).
  
Nampak aneh memang, sebab bila ditelisik awal munculnya nama MCA bermula setelah kasus Ahok pada 2017 lalu. Singkatan ini  kemudian jadi viral ke permukaan dalam perannya mengumpulkan massa di Aksi Bela Islam  (ABI) 1.  Jadi bila di hitung usia MCA ini belum genap 2 tahun.

Nampak aneh bukan? Ada beberapa analisis muncul selaras dengan ramainya kasus MCA tersebut.   Salah satunya ialah kasus penangkapan the family MCA itu ditengarai dibuat untuk mnggembosi kekuatan pergerakan kelompok-kelompok netizen yg pro Islam dan kaum muslimin.
  
Sebab sebelum munculnya MCA pada ABI 1, media kita dipenuhi berita-berita pencitraan rezim semata. Bahkan isu SARA juga meramaikan pemberitaan hingga menyudutkan  kelompok tertentu. Namun hal itu berubah 180 derajat, selang MCA muncul pada ABI 1, 2 dan 3 . Maka mulailah bermunculan counter opini atas isu-isu tersebut khususnya yang menyangkut pemberitaan orang Islam.

Lambat laun,  isu-isu yang tersebar di media sosial mulai mengkritisi kebijakan rezim sampai dirasa akhirnya merugikan golongan tertentu. Masyarakat mulai sadar banyak kebijakan yang tak transparan salah satunya kenaikan BBM ataupun tarif dasar listrik (TDL) secara diam-diam.

Sosial media yang awalnya dimanfaatkan untuk hiburan berubah menjadi sarana informasi dan edukasi yang masiv disebarkan oleh MCA.

Banyaknya informasi yang tersebar diinternet mulai mengkritisi kebijakan pemerintah. Entah ada korelasi atau tidak . Namun tak berselang beberapa lama, presidenpun mengeluarkan  pasal penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini telah memakan korban. Tak hanya itu muncul pula Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) dan Rancangan KUHP yang berisi hak imunitas bagi para anggota dewan.

Membangun kesadaran
Maraknya berita yang hanya menggemborkan tertangkapnya penyebar hoax (MCA) terus saja digodok oleh media sebagai berita yang “menjual”.  Tanpa memperhatikan kode etik kejurnalistikan.

Hilangnya cover both side  dalam pemberitaan membuat media seakan hanya menjual berita yang memanas namun tak  kredibel.
 
Di sini perlu dipertanyakan posisi media dalam konteks perang informasi sebagai media  pelawan hoax , karena malah menjadi bagian dari penyebar informasi yang tak kredibel sebab framing yang dibuatnya sendiri.

Framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sebuah sudut pandang. Salah satunya framing yang dibuat media atas penangkapan MCA ini telah menciptakan distorsi informasi sehingga akan membuat takut masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya.

Kesalahan masyarakat dalam menterjemahkan suatu peristiwa yang terjadi muncul sebab tidak adanya kesadaran ideologis dan politis. Hal ini berdampak pada tidak tepatnya  ketika menstandarisasi dan menetapkan sikap  terhadap pemberitaan media.

Padahal kesadaran ideologis dan politis itu nantinya akan menjadi filter internal individu dalam menilai suatu berita . Sehingga tak terjadi kesalahan menyikapi  suatu isu.

Kesadaran ideologis dan politis  di sini tidak lain adalah  kesadaran dalam diri manusia  untuk memahami bagaimana agar setiap urusan hidupnya berjalan sesuai  ideologi yang dianutnya. Kesadaran sepeti ini mengharuskan seorang muslim harus selalu berupaya

(1) mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Baik regional, nasional maupun internasional.

(2) Dia pun harus punya persfektif yang khas melihat atau untuk menafsirkan setiap kondisi dan peristiwa yg diikutinya tersebut. Sebagai muslim maka sudut pandangnya harus lah dari ideologi Islam yang lurus.
 
Inilah yang akan menjamin,  seseorang muslim tidak mudah terbawa framing ke arah yang tidak jelas. Bahkan bisa membahayakan jiwa dan kehormatan nya sendiri gara-gara termakan hoax.
Di sini , perlu pula peran pemerintah dalam memberikan edukasi literasi media.

Penguasa seharusnya bersikap adil dalam memberikan informasi yang valid bukan malah menjadikan media framing dan UU sebagai cara membungkam suara kritis umat.
  
Sebab munculnya hoax , justru bisa dinetralisir dengan kesadaran ideologis dan politis masyarakat.

Namun bisakah pemerintah bersikap adil, ketika itu justru menjadi bumerang buat pihak mereka sendiri?? [MO]








Posting Komentar