Illustrasi

Oleh : Siti Syamsiyah

Mediaoposisi.com-Sebagai seorang makhluk, manusia membutuhkan asupan energi agar tetap bisa hidup. Salah satu sumber energi yang banyak ditemukan di Indonesia adalah beras.

Sebagai negara agraris, tentu tak heran jika kebutuhan beras tetap tercukupi sepanjang tahun. Namun apa jadinya, jika negeri lumbung padi ini mengimpor beras dan harga bahan pokoknya melambung tinggi?

Awal tahun 2018, masyarakat kembali dikejutkan dengan kado tahunan berupa naiknya harga beras menjadi Rp. 11.041 per kilogramnya. Meskipun sudah memasuki masa panen, harga beras tak kunjung turun.

Seperti beras premium misalnya yang dijual seharga 17.000/kg. Meskipun sempat turun dari 18.000 ke 17.000, namun harga ini masih berada di atas HET yaitu 12.800. 

Beras merupakan komoditi pangan utama di Indonesia sehingga setiap ada gejolak harga beras sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Belum selesainya masalah harga beras yang berada di atas HET, beras premium kembali menuai gejolak setelah ditemukan adanya harga tak wajar yang dijual di ritel modern, harganya mencapai 23.800/kg.
Satgas pangan pun turun tangan dan menemukan kualitas beras tertinggi itu tidak sesuai dengan kualitas beras premium yang sebenarnya.

Kebijakan pemerintah sering dianggap salah diagnosa karena ujung ujungnya tidak mampu menyelesaikan masalah pada petani.

Misalnya saja isu impor yang membuat harga gabah petani turun, kebutuhan dryer di musim hujan, dan klasterisasi petani, ungkap Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa (bisnis.com)

Kebijakan Pro Asing

Masalah pelik terkait regulasi harga bahan pokok ini belum menemui titik solusi. Ketidakberesan tata kelola beras di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan politik beras yang diterapkan di Indonesia.

Bahwanya kebijakan impor beras yang dilakuakn pemerintah tak lain dan tak bukan hanya untuk kepentingan kapitalis asing.

Maka tak perlu heran, jika solusi yang ditempuh adalah dengan cara impor beras dikala petani belum panen. Pola pikir seperti ini merupakan watak kapitalis yang menjadi asas kebijakan pemerintah (jurnal ekonomi.org).

Kejadian rutin seperti ini biasa terjadi di dalam sistem demokrasi. Aturan yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah adalah aturan dari manusia yang sifatnya terbatas dan berpotensi menimbulkan perselisihan dan masalah baru.

Apalagi demokrasi dengan faham kapitalismenya yang berasaskan manfaat. Masalah akan disolusi apabila memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemegang kekuasaan.

Lebih jauh, Dwi Andreas Santosa menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada petani yang tidak  memiliki kepentingan politik dan independen (bisnis.com).

Indonesia mudah disetir oleh negara negara maju dengan perangkap perdagangan bebas. Negara berkembang didesak untuk membuka pasar sebebas bebasnya dengan sejumlah kebijakan penghapusan subsidi dan ekspor impor.

Islam Berprespektif

Pemerintah perlu berkaca pada kebijakan pertanian era Khilafah. Selama 13 abad berkuasa,Islam  menempatkan sektor pertanian sebgai pilar ekonomi yang sangat penting.

Islam memandang bahwa kepala negara atau seorang pemimpin sebagai pelayan rakyat dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Sebagai salah satu pilar ekonomi, Khilafah akan mendorong produktivitas petani dengan cara memberikan akses yang mudah dalam hal terkait pertanian.

Islam secara intensif mempraktikkan sistem irigasi yang efektif, pengelolaan lahan yang baik, dukungan penuh dari penguasa negara serta sistem pertanian yang berlandaskan Islam.

Kejayaan dan kegemilangan ini bukan tidak mungkin untuk terjadi lagi jika pemerintah mampu melakukan revolusi sistem pertanian berbasis demokrasi menjadi berbasis Islam.

Namun demikian hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya sistem pemerintahan yang menaunginya, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah adalah solusi untuk menyelesaikan masalah pertanian di negeri ini.[MO]





Posting Komentar