Ilustrasi
Oleh : Lita Lestiani

Mediaoposisi.com- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. 

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," (di kutip dari kompas.com)

Bahkan Sri Mulyani berhitung, dengan jumlah rasio utang Indonesia sebesar 27 persen dari Gross Domestic Product (GDP) sekitar Rp13 ribu triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$997 per kepala atau sekitar Rp13 juta. ( CNN Indonesia)  sungguh  fantastis bahkan jumlahnya  jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan perkapita penduduk (GNP) Indonesia dalam setahun.  

Itulah gambaran utang yang menjerat negara saat ini. Sumber daya alam melimpah yang dimiliki ternyata tidak otomatis menjamin kesejahteraan rakyatnya. Potensi dan nilai ekonomi yang tinggi dari kekayaan alam dan laut Indonesia tak lantas membuat negara mandiri secara ekonomi. 

Padahal kekayaan tambangnya saja termasuk dalam peringkat 6 dunia.  Miris di negara yang kaya sumber daya alam tapi lilitan utang semakin menjerat,  apa yang dimiliki tak lagi bisa diandalkan karena mayoritas kekayaan alam potensialnya justru dikuasai oleh asing. 

Bahkan perusahaan milik negarapun tak lepas dari cengkraman asing.

Dengan beban utang yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang semakin dikuasai swasta dan asing,  mungkinkah negara akan sanggup membayar utang yang semakin menumpuk ? 

karena keuntungan darikelola sumber daya alam larinya kepada asing dan para pemilik modal. Maka konsekuensi logisnya negarapun terus-menerus berutang, bahkan hanya sekedar bayar bunganya saja harus tergantung pada utang. 

Lagi-lagi rakyat terkena dampak dan ikut menanggung bebannya. Subsidi dicabut,  BBM terus merangkak naik.  Harga-harga kebutuhan pokok mahal,  bahkan rakyat penunggak pajak terus dikejar.

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negara,  modal merupakan hal yang sangat penting. Pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, negara mengandalkan utang dan investasi modal asing.   Pembangunan Infrastruktur terus dilakukan tapi dengan modal utang luar negeri dan pajak dari rakyat bukan dari hasil kelola kekayaan milik sendiri. 

Walaupun pemerintah selalu berdalih bahwa pembangunan dan utang yang dilakukan semua untuk kesejahteraan rakyat,  faktanya kesenjangan ekonomi semakin meningkat karena keuntungan dari kelola sumber daya alam larinya kepada asing, swasta dan  para pemilik modal.

Utang Menguatkan Intervensi Asing

Utang luar negeri tidak banyak membantu  tapi justru merugikan negara . disadari atau tidak Pinjaman utang adalah senjata politik dan ekonomi barat untuk lebih menancapkan kekuasannya. 

Akibat utang  negara tak lagi  mandiri dan kedaulatanpun akan berangsur hilang seiring dengan semakin menancapnya kekuasaan dan intervensi asing dalam segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Indonesia semakin  terjerembab ke dalam limbah utang dan sangat tergantung pada barat. 

Walaupun dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat, realitanya rakyat tidak bisa berbuat apapun bahkan sekedar menyampaikan kritik kepada pemerintah. Banyaknya oknum wakil rakyat yang masuk perangkap kapitalis yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya bukan untuk mewakili rakyat, tetapi lebih cenderung mengutamakan kepentingan partai dan dirinya sendiri bahkan para pemilik modal yang mendukungnya. 

Pada akhirnya tak ada makan siang gratis politik balas budi pasti terjadi, intervensi asing melalui para kapitalispun akan semakin menguat.

Utang Menghancurkan Negara

Harta adalah urat nadi kehidupan dan ekonomi yang menjadi salah satu faktor kekuatan sebuah negara. Tetapi banyaknya harta juga tak lantas menguatkan jika didapatkan dengan utang dengan tambahan beban bunga (riba) di dalamnya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT sudah pasti tidak akan membawa kemaslahatan. Alih-alih meringankan justru akan semakin menyengsarakan dan menyusahkan.

Utang telah menjadi menjadi penyebab beberapa  negara di dunia hancur dan bangkrut. Sebut saja bagaimana Zimbabwe harus menuruti kebijakan cina dengan mengganti mata uangnya dengan yuan sebagai imbalan dari penghapusan utang yang tidak sanggup dibayarkan. Atau Srilanka yang harus rela melepaskan pelabuhan Hambatota dan menjual 70% sahamnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

Indonesia mengadopsi hal yang sama dimana biaya pembangunan infrastukturnya tergantung sekali pada utang luar negeri. pembangunan selama bertahun-tahun dengan mengandalkan utang luar negeri tak lantas membuat kondisi ekonomi otomatis membaik,  sebaliknya masyarakat semakin susah,  utang semakin menggunung.  

Negara semakin terjebak dalam utang yang dan tergantung pada barat  Jika ini kondisi ini terus dibiarkan utang semakin menggunung maka suatu saat negara hanya tinggal nama bukan isapan jempol belaka  karena semua kekayaannya lambat laun berpindah dalam penguasaan asing dan aseng. 

Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negara saat ini bukan saja tidak mampu menyelesaikan masalah tetapi justru menciptakan masalah dari waktu ke waktu. Lebih dari 40 tahun memimpin Indonesia kapitalisme telah membawa berbagai dampak buruk bagi warga negara Indonesia. Pengangguran,kemiskinan, utang semakin mencekik, beban rakyatpun semakin berat.

Islam telah menetapkan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.ketentuan larangan riba akan menguatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata bukan seperti ekonomi kapitalis yang di topang oleh kegiatan ekonomi berbasis ribawi. 

Kekayaan alamnya dikelola oleh negara dimana hasilnya  untuk kesejahteraan umat, aturanpun berpegang pada syariat sehingga menutup celah kemungkinan intervensi asing dan kepentingan.  

Maka untuk menyelamatkan negara dari kehancuran satu-satunya jalan adalah dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah termasuk dalam bidang ekonomi. Karena hanya Allah SWT yang paling mengetahui solusi terbaik untuk mengatasi segala permasalahan yang menimpa manusia.[MO/br]

Posting Komentar