Oleh : Sri Kayati, S.Pd
Mediaoposisi.com- Pertemuan tahunan (Annual Meeting) International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) akan segera digelar pada 8-14 Oktober mendatang di pulau Bali. Persiapan dari pihak tuan rumahpun sudah mulai dilakukan.

Bahkan pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana tak tangung-tanggung demi menyambut para tamunya yaitu sebesar Rp 800 miliar lebih demi terselenggaranya acara bertaraf Internasional tersebut.

Dari sekian besar dana yang dianggarkan, hitungan matematika untung dan rugipun telah dikemukakan. Seperti yang disampaikan menteri koordiator bidang kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa "Untuk Rp 800 miliar itu secara kasar lebih dari setengahnya akan kembali juga.

Karena misal pembayaran hotel mereka akan bayar sendiri," ujar Luhut di Kementrian Keuangan, Selasa (13/3/2018). Luhut juga menambahkan dari anggaran sebesar Rp 800 miliar tersebut diantaranya akan dialokasikan untuk pembelian 400 unit komputer untuk pelaksanaan pertemuan dan setelah itu akan dihibahkan kepada sekolah-sekolah di Bali, Lombok dan Banyuwangi.

Jadi pada dasarnya barang kembali ke rakyat lagi. Senada dengan Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan  " Fasilitas yang diperbaiki akan bermanfaat untuk Bali sebagai destinasi wisata yang terkenal di Indonesia."

Benarkah Indonesia akan diuntungkan dari pertemuan tahunan tersebut ?  Dana dengan jumlah yang sangat fantastik akan habis  dalam waktu satu minggu.

Dan dana tersebut diambilkan dari dana rakyat. Di sisi lain kondisi rakyat sedang kesulitan menghadapi kehidupan, di tengah naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit terjangkau.

Belum lagi hutang negara yang semakin membengkak. Begitu mudahnya pemerintah menganggarkan dana sebanyak itu. Lantas apa sebenarnya yang ingin didapat dari event Internasional itu?

Tentu kita masih ingat kunjungan bos IMF Lagarde 26 februari 2018  yang lalu. Bila kita kaitkan tentu sangat berkaitan. Bos IMF datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan Indonesia dengan IMF menjadi harmonis.

Karena beberapa tahun belakangan hubungannya kurang mesra. Dan kemesraan itu hanya akan terwujud kalau Indonesia mau berhutang lagi ke IMF. Dengan begitu maka IMF dengan mudah bisa mengendalikan pemerintah Indonesia sesuai dengan kepentingannya. Itulah keuntungan besar yang dimaksud.

Indonesia akan mendapatkan kucuran dana dari IMF dalam bentuk pinjaman berbasis riba. Begitu pula dengan terselenggaranya pertemuan tahunan IMF dan WB di Bali, maka selama satu minggu media Internasional akan meliput secara terus menerus. Sehingga Indonesia akan mendapatkan iklan gratis dari acara tersebut.

Begitulah keuntungan besar menurut paham kapitalis. Dengan mengeluarkan dana Rp 800 miliar demi mendapatkan hutang dan iklan gratis, pemerintah tega mengorbankan kepentingan rakyatnya. Bukankan hutang juga harus membayar, bagaimana bisa dikatakan untung besar.

Justru akan semakin menyengsarakan rakyat, karena semua rakyat ikut menanggung beban hutang negara. Di sisi lain pertanggungjawaban dari penggunaan dana pinjaman dari IMF juga tidak merata untuk kepentingan rakyat.

Satu hal yang sangat mencolok, gencarnya pembangunan infrasrtuktur, jalan tol, itu semua bukan untuk rakyat dan bukan kebutuhan rakyat. Itulah pemerintahan negara ini yang selalu saja mengikuti arahan para penjajah.

Orientasi pemerintah bukan lagi untuk memelihara urusan rakyatnya, tapi bagaimana bisa senantiasa melayani para majikannya. Itu semua menunjukkan lemahnya posisi pemerintah dihadapan IMF, yang sejatinya IMF adalah merupakan alat penjajahan Barat.

Hal tersebut mengakibatkan penghambaan manusia kepada manusia.

Dalam pandangan Islam, pemimpin tugasnya adalah melayani umat. Khalifah memelihara urusan umat. Apapun kebijaksanaan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelayan umat.

Sabda Rasul SAW :

"Imam adalah (bagaikan) penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang digembalakannya (rakyat)" (HR. Bukhori). 

Begitu pula wajib hukumnya sebagai pemimpin (Khalifah)  senantiasa terikat dengan Al Qur'an dan Sunnah Rosul SAW dalam mengambil kebijakan apapun yang terkait dengan pemeliharaan urusan umat.

Allah SWT berfirman : "

Dan hukumilah diantara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka" (QS. An Nisaa' : 48).

Terkait dengan anggaran belanja negara, dalam Islam  telah memiliki penjatahan yang baku yang telah ditentukan syariat. Perincian penjatahan anggaran, pengadaan dana untuk masing-masing bagian serta bidang-bidang yang memperoleh dana, semuanya ditentukan oleh ijtihad dan kebijaksanaan khalifah.

Dan semua keputusan senantiasa berdasarkan syariat Islam, bukan atas arahan dan tekanan pihak lain/ penjajah. Begitulah Islam telah memberi solusi atas semua permasalahan kehidupan umat manusia. Tidakkah kita semua merindukannya.[MO]

Posting Komentar