Oleh : Denik Dwi W, S. Kom
(Komunitas Muslimah As Sakinah Sidoarjo)

Mediaoposisi.com- Percepatan pembangunan sering menjadi indikasi tumbuhnya sebuah kota, sebuah negara. Layaknya infrastruktur yang baik akan memiliki ketahanan struktur bangunan dalam beberapa periode waktu tertentu sesuai estimasi rancangan bangunan.  Namun, beberapa bulan ini ada kejadian luar biasa, terjadi kecelakaan konstruksi di beberapa infrastruktur, yang makin menambah daftar hitam buruknya kinerja pemerintah.
 
Sebut saja ambruknya tiang girder Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (BECAKAYU) yang baru diresmikan Presiden bulan lalu, adalah kejadian kedelapan ambruknya proyek infrastruktur dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Pada 17 Oktober 2017 lalu, tiang proyek pembangunan jalur LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk.

Tak ada korban saat itu. Berbeda sekitar dua pekan, pagar beton pembatas jalur MRT di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ambruk pada 3 November 2017. Satu orang dikabarkan terluka. (www.okezone.com). Di lansir dari CNN Indonesia pada 22 januari 2018, konstruksi tiang LRT di Pulogadung, Jakarta Timur ambruk, mengakibatkan 5 orang terluka. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selama 2 tahun pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi 14 kali kecelakaan. Sebuah angka yang fantastis dan pasti bukanlah suatu kebetulan.

Di kutip dari (www.kumparan.com) Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur mencapai Rp 409 triliun. Jumlah tersebut meningkat 5,6 persen dibandingkan alokasi yang dianggarkan pada tahun 2017 sebesar Rp 387,3 triliun. Mengindikasikan bahwa kecelakaan konstruksi tersebut menambah deretan kerugian materiil, imateriil, serta molornya waktu penyelesaian proyek yang dari jadwal.

Dikutip dari kiblat.net, , anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan landasan pembangunan infrastruktur harus dikembalikan kepada undang-undang (UU) salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang ditandatangi Presiden Jokowi pada 12 Januari 2017 lalu. Jika saja UU Jasa Konstruksi dijadikan landasan dalam pembangunan infrastruktur, kecelakaan konstruksi tidak akan semarak ini. “ Jadi pembangunan infrastruktur bukan agar cepat selesai atau buru-buru, kemudian diresmikan, dan dijadikan ‘jualan’ keberhasilan Pemerintah,” kata Fahira.

Pun spekulasi lainnya karena ada indikasi rendahnya kualitas proyek bangunan infrastruktur. Bukan mustahil, mengingat besar dugaan terjadi korupsi dalam pengerjaan proyek sehingga kualitas bangunan dibawah standar. Sudah menjadi rahasia umum, kacaunya tata kelola birokrasi, yang sering mengisi kantong diri sendiri dibanding memberikan pelayanan yang maksimal pada rakyat. Hingga banyak sekali dana proyek infrastruktur yang “disunat” oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan. Akibatnya, bangunan fisik yang ada tidak sesuai dengan standar desain.

Proyek-proyek tersebut  juga diduga tidak memenuhi standar SOP (standard opening procedure) dan tidak memiliki AMDAL yang semestinya. Sudah dibiayai dari utang, mahal, ternyata tidak memberikan jaminan keamanan bagi penggunanya.

Sejatinya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar lalu lintas perekonomian rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umat.  Ironisnya alih-alih menyejahterakan, belum pula tuntas proyek-proyek tersebut, belum pula rakyat memanfaatkan,  kecelakaan demi kecelakaan konstruksi terjadi silih berganti menganak ular.

Islam Memandang Infrastruktur

Dalam kacamata Islam, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Rasulullah pun mencontohkan, satu kali seorang muslim meminta Rasulullah intervensi harga barang. Rasulullah mengatakan tidak mungkin mengintervensi barang. Yang kemudian dilakukan Rasulullah adalah mengatur distribusi barang, memperbaiki infrastruktur supaya arus barang normal, dengan pasokan yang normal maka segala sesuatu di pasar akan kemballi pada titik keseimbangan.

Pada masa Rasulullah, bangunan infrastruktur seperti sumur, jalan raya, pos, pasar  dan lainnya dibangun dan diperbaiki.  Pun yang pertama dilakukan Rasulullah ketika tiba di Madinah, setelah mempersaudarakan Muhajirin-Anshor, adalah membangun masjid Nabawi. Kala itu masjid Nabawi menjadi pusat peradaban di Madinah.

Setali tiga uang dengan yang dilakukan oleh Kholifah Umar membangun dua kota dagang, yakni Basrah sebagai pintu masuk ke Romawi dan Kufah sebagai pintu masuk ke Persia. Umar juga membangun kanal laut, sehingga orang yang hendak membawa gandum ke Kairo bisa menyeberang laut dan tak perlu naik unta. Bisa menekan biaya. Bahkan sejarawan Barat, Philip K Hitti (1960) menggambarkan begitu mulus dan licinnya jalan-jalan (dilapisi aspal) di Baghdad dan Cordoba.

Mengutip perkataan Imam Al-syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah  bahwa suatu kebijakan publik harus menyangkut hajat hidup umat, baik yang bersifat dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), maupun tahsiniyyat (kebutuhan tersier).  Dalam artian  apapun konteks kebijakan, kemaslahatan umum (umat) tetap harus menjadi dasar acuan, tidak boleh berlaku untuk satu pihak, siapapun itu.

Dan harus didudukkan kembali bahwa pembangunan infrastruktur target capaiannya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, hingga pihak manapun tidak akan berani untuk melakukan penyimpangan. Segera kita merefresh kembali bahwa Islam adalah solusi, Islam rahmatan lil’alamin bukanlah sekedar jargon kosong belaka. [MO]

Posting Komentar