Oleh : Maylia Murni

Mediaoposisi.com- Lagi, ekonomi kapitalis berbasis ribawi kian menjamur di Bumi Pertiwi. Setelah dipaksa memiliki NPWP dan BPJS, mahasiswa dipaksa ikut menggenjot target pertumbuhan kredit perbankan yang dianggap lamban melalui student loan.

Presiden Jokowi memunculkan ide student loan dalam sebuah forum yang menghadirkan bos-bos perbankan Indonesia di Istana Negara, Kamis (15/3/2018). 

Jokowi pun meminta perbankan mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan. “Saya ingin memberi PR kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan,” kata Jokowi (kompas.com 16/3).

Program student loan ini sudah pernah dijalankan di Indonesia tahun 1980-an, tetapi banyak menemui kendala karena rata-rata mahasiswa tidak membayar semua pinjaman tersebut.

Pun dengan negara adidaya kapitalis, AS yang menjadi contoh Jokowi dalam mengambil program student loan, ternyata malah membebani mahasiswa.

Student loan di AS menyisakan masalah keuangan yang tidak kecil bagi para debiturnya. Dilansir dari CNBC International, sekitar 70% mahasiswa perguruan tinggi di negara itu lulus dengan beban pinjaman yang signifikan untuk dipikul.

Saat ini, lebih dari 44 juta warga Amerika menanggung sekitar US$1,5 triliun utang pendidikan secara kolektif (CNBC Indonesia, 16/3).

Ini berarti sekitar seperempat orang dewasa di Negeri Paman Sam itu sedang membayar cicilan pinjaman uang kuliah mereka.Program ini pun tak luput dari praktek ekonomi ribawi. Seperti yang dilansir CNBC Indonesia (16/3) Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan paling make sense (bunga pinjaman pendidikan) itu 2%. 

Jelas, kalau program student loan ini benar terealisasi, maka akan semakin kental aroma kapitalisasi potensi pemuda kita.

Secara tidak langsung pemerintah mendidik budaya berhutang dengan riba kepada mahasiswa. Sehingga menjerumuskan pemuda pada kubangan dosa dalam praktek ribawi.

Selain itu, mahasiswa program ini jelas punya tanggungan hutang setelah lulus kuliah dan memaksa mereka untuk segera bekerja.

Akibatnya, orientasi belajar mahasiswa semakin kuat mengarah kepada materi atau uang. Kemudian memaksa mereka untuk segera lulus dan bekerja mendapatkan uang demi membayar tanggungan tersebut.

Negara Gagal Mengurus Rakyat

Melalui program ini, semakin menunjukkan ketidak becusan pemerintah dalam mengurusi urusan rakyatnya.

Pemerintah berlepas diri dari tanggungjawab sebagai pengurus rakyat yang melimpahkan tanggungjawabnya kepada para kapitalis pemilik modal.

Inilah paradigma kepemimpinan dalam sistem kapitalistik neoliberal yang menjadikan hubungan penguasa dengan rakyat sebagai hubungan pedagang dan pembeli.

Yang berlaku disini adalah prinsip hitung dagang, bukan pengurusan. Padahal pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat.

Seharusnya pemerintah mampu mengurus dan melayani kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, kesahatan, serta pendidikan.

Bukan malah membebankan biaya kebutuhan pokok tersebut kepada rakyatnya. Semakin kesini makin terlihat jelas bahwa biaya pendidikan menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing.

Bagi yang tidak memiliki uang, atau tidak memiliki pandangan bisa melunasi hutang, maka sulit bagi mereka untuk mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi.

Program beasiswa pun penuh dengan syarat dan tidak semua mahasiswa mampu mendapatkan beasiswa tersebut.

Dari sini nampak pemerintah berpandangan bahwa biaya pendidikan bukan tanggungjawab pemerintah.

Bukan juga kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kalaupun pemerintah membantu maka pasti ada syarat tertentu atau berupa hutang.

Sistem Rahmatan Lil Allamin

Dalam Islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa kompensasi.

Islam memerintahkan setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga dalam sistem Islam penyediaan layanan pendidikan adalah tanggungjawab dan kewajiban negara.

Maka pembiayaan pendidikan adalah kewajiban negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Hal itu bisa dilihat dari sirah Rasul saw.

Rasul menjadikan tebusan tawanan perang Badar (tebusan tawanan perang merupakan harta milik negara) di antaranya adalah dengan mengajari baca tulis sepuluh orang anak kaum muslim.

Itu menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggungjawab dan kewajiban negara.Di samping itu, dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.

Dalam Islam pemerintah bukan hanya menjadi regulator, tetapi bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Maka mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan adalah hak bagi semua rakyat tanpa tebang pilih.

Negara akan berupaya agar biaya pendidikan semurah mungkin bahkan gratis demi meningkatkan kualitas generasi, bukan dengan menjerumuskan masyarakat pada aktivitas dosa.[MO]

Posting Komentar