Oleh : Sri Purweni, SP
(Pemerhati masalah sosial, Anggota Revowriter) 

Mediaoposisi.com- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)(Okezone, Senin 19 Februari 2018).

Memang semua peraturan masih disiapkan hingga dua atau tiga tahun ke depan sampai kredibilitas dari BP Tapera terbangun barulah potongan 3 % dari gaji PNS  dilakukan.

Sekadar informasi, selain Tapera pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memfasilitasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berzakat melalui pemotongan penghasilannya. Saat ini, Kementerian Agama tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari gaji dan tunjangan yang beragama muslim.

Atas usulan dari menteri keuangan ide-ide pemotongan ini sepertinya memang menyasar potensi dana yang ada pada masyarakat walaupun pemerintah tau saat ini banyaknya potongan yang ditanggung oleh PNS.

Para PNS sendiri dengan hanya bermodalkan SK PNS dapat "ngeriba" dengan menggadaikan SK nya ke bank-bank konvensional. 

Sekda Bangka H Fery Insani mengingatkan pihak perbankan agar tidak memberikan pinjaman kredit untuk para pegawai negeri sipil (PNS) hingga gaji mereka tinggal 10 persen. (Bangkapos. Com).

Bank Lampung telah memberi kredit sekitar Rp 10 miliar. Dengan jumlah debitor sekitar 6.000 PNS atau 18 persen dari PNS se-Pemkot Bandar Lampung," ungkap Ahmad (Jawapos, selasa 25 April 2017)

Sangat jarang PNS yang berpegang teguh untuk tidak menyekolahkan SK nya mengingat haramnya meminjam uang di bank konvensional yang termasuk cara ngeriba, maaf saya pakai istilah ini karena banyak yang nggak suka hutang di bank konvensional dikatakan riba alias  hukumnya haram.


Hadits rasulullah :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.”

Bayangkan jika separuh atau lebih gaji PNS itu sudah dipotong untuk membayar angsuran ribanya ( baca : penggadaian SK PNS), potongan askes, potongan pensiun, dan potongan lainnya seperti koperasi kemudian muncul potongan-potongan baru lagi seperti zakat yang dipaksakan, dan BP Taperum yang baru ini lantas bagaimanakah nasib PNS kedepan demi kebutuhan hidupnya hingga tanggal 1 bulan berikutnya?

Sungguh miris memang nasib PNS, dimana mereka dipandang sebagai aset yang masih bisa "dilirik" namun sebenarnya mereka sendiri hidup serba kurang karena berhutang.

HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051:6446 dan Muslim no. 1051).

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina’) adalah hati yang selalu merasa cukup.”

Walaupun tujuan pemerintah dianggap suatu gagasan yang positif yaitu mendorong agar semua PNS memiliki rumah, namun lagi-lagi cara yang ditempuh tidak berlandaskan hukum Islam padahal mayoritas PNS beragama Islam.

Mengapa harus berpijak pada landasan hukum Islam ya karena untuk mendapatkan rumah sebagai harta tidak harus ditempuh dengan cara menabung pada bank konvensional yang jelas termasuk riba dan hukumnya haram!

PNS wajib menolak peraturan untuk potongan-potongan yang membebaninya, bukan semata karena merasa berat harus membayarnya, tidak!

Namun PNS wajib menolak kebijakan tentang potongan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang dianut sesuai agama mereka, yaitu Islam.

Bagi seorang muslim terlepas dia PNS atau tidak dia terikat pada hukum syara dimana perbuatan yang tergolong haram maka sudah  seharusnya ditolak atau tidak dilakukan.

Dan lagi untuk pemotongan zakat sudah seharusnya  sesual haul dan nishabnya jadi tidak dipotong setiap bulan.

Selain itu jika zakat yang dimaksud adalah zakat profesi maka didalam Islam tidak dikenal zakat profesi tersebut.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.[1]

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini.

Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath’i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu (VOA Islam, ahad 12 Juli 2015).

Jadi sudah sepatutnya kita mempunyai sikap terhadap hal-hal yang dalam Islam telah jelas aturannya, jika telah nyata haram hukumnya sebagai muslim kita wajib menghindarinya.

Yang berat itu bukan bayarnya tapi berat dan tak kan kuat aku dan kau,  ya kita tak kan kuat menanggung dosanya.[MO]

Posting Komentar