Oleh: Novita Fauziyah

Mediaoposisi.com| Wacana penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur pembayaran zakat dari gaji pokok PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang ramai diperbincangkan dan menuai pro dan kontra. Dilansir dari m.bisnis.com, hal ini diyakini sebagai bentuk akomodasi pemerintah membantu masyarakat Islam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disampaikan pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Di satu sisi mereka ada kewajiban yang berdasarkan kepada kepercayaan agama. Di sisi lain ada kewajiban juga sebagai insitusi untuk membayar pajak. Untuk itu kita akan lakukan secara harmonis,” katanya, Rabu (7/2/2018).

Rencana peraturan ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari ekonom. Dikutip dari m.bisnis.com, ekonom Indonesia Faisal menyatakan bahwa agresifitas pemerintah dalam menaikkan penerimaannya telah mencapai ranah yang debatable, zakat maksudnya akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Hal ini akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Tanggapan lain datang juga dari ASN muslim seperti di Sumut. Dikutip dari m.merdeka.com, meski mengaku hanya bisa pasrah, para ASN di daerah ini umumnya menolak rencana itu.

Kepercayaan Masyarakat
Rencana Peraturan Presiden ini masih dalam tahap pematangan. Dalam rencana tersebut memang dijelaskan bahwa terkait pemotongan gaji 2,5% untuk zakat ini memperhatikan beberapa hal. Pemotongan gaji hanya diberlakukan bagi ASN muslim dan terdapat akad atau persetujuan dengan ASN yang bersangkutan.

Wacana pemotongan gaji ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, tidak hanya bagi ASN. Banyak hal yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari penghitungan nishab dan memperhatikan haul sampai dengan penyaluran atau penggunaannya, mengingat zakat sendiri bersifat khusus.

Isu pemungutan yang dilakukan oleh negara masih melanda benak masyarakat tatkala pemerintah ikut turun tangan menangani hal yang berhubungan dengan “dana” masyarakat. Kepercayaan masyarakat masih perlu dibangun. Hal ini wajar saja karena melihat fakta perlakuan terhadap umat Islam. Tentu kita ingat betul bagaimana para ulama yang dikriminalisasi karena dakwah mereka, juga berbagai kasus janggal yang belum terseleseikan seperti kasus penganiayaan dan pembunuhan yang menimpa tokoh Islam.

Polemik ini juga mengingatkan kita pada wacana penggunaan dana haji tahun lalu yang ditengarai untuk pembiayaan proyek infrastruktur, sementara hutang makin menumpuk dan defisit APBN. Jadilah dana haji dilirik juga. Meski pemerintah memastikan bahwa zakat PNS untuk pengentasan kemiskinan bukan untuk pembangunan infrastruktur namun masyarakat tetap mempertanyakan benarkah demikian?.

Tak Boleh Pilah Pilih Syariat
Wacana pemerintah ini dengan tujuan membantu menyadarkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya hendaknya diikuti pula dengan kewajiban pelaksanaan syariat Islam yang lain secara keseluruhan. Pembayaran zakat yang menjadi kewajiban individu tentu bisa dilaksanakan oleh individu sama halnya kewajiban sholat maupun puasa. Namun perlu kita ingat juga bahwa masih ada syariat Islam lain yang harus dilaksanakan dan hal itu tidak bisa dilaksanakan individu namun juga membutuhkan peran masyarakat juga negara. Jangan sampai memberikan kesan bahwa pemerintah hanya memilih syariat Islam tertentu yang dinilai memberikan manfaat. Istilahnya adalah uangnya mau namun syariatnya tak mau.

Kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan adalah bagian dari perintah Allah dan sebagai konsekuensi dari keimanan. Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 208 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu”.
Wallahu a’lam bishawab. [MO]

Posting Komentar