Oleh : Maya. A

Mediaoposisi.com-  Bau busuk pencitraan mulai terendus mengingat pilkada 2018 sebentar lagi. Pepet sana sini demi raih sensasi dan simpati. Sebut saja ini sebagai upaya jalur depan, dengan memanfaatkan media sebagai perantara untuk ekspos keunggulan diri. Setelah kepercayaan masyarakat ada dalam genggaman, barulah sejumlah uang diselipkan.

Fenomena semacam ini bukan hal baru di Indonesia. Bahkan di setiap episode pemilihan dari level terendah pun, uang tidak pernah luput bermain. Belum lagi lalu lintas mahar politik yang masih berseliweran diantara para calon dengan parpol pengusung. Maka tidak heran jika Bank Indonesia memprediksi naiknya peredaran uang 12% mengingat banyaknya agenda di tahun politik ini. Tidak heran pula ketika masyarakat dihimbau mulai berhati hati dengan peredaran uang palsu.

Sungguh miris. Demi kekuasaan, segala macam cara berani dihalalkan. Tidak ada perasaan takut rugi. Karena begitu jabatan sudah ada di tangan, maka celah untuk mendapatkan nya kembali pun lebih mudah. Fakta sudah menunjukkan, tidak sedikit dari mereka yang  terjerat OTT setelah menjadi kepala daerah. Hal ini senada dengan ungkapan pengamat politik Panji Syarwi bahwa faktor yang mendorong terjadinya korupsi adalah permainan uang di awal pencalonan.

Sayangnya sekalipun dilakukan pencegahan berupa pengawasan ekstra ketat atau satgas anti politik uang, tetap saja upaya tersebut mustahil berhasil. Politik demokrasi sudah identik dengan dua hal itu (politik uang dan korupsi) mengingat paradigma kekuasaan memang bertujuan untuk meraup keuntungan dan hegemoni pribadi.

Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan perpolitikan dalam pandangan Islam. Dimana kekuasaan tidak diraih untuk memenuhi syahwat duniawi. Tapi sebaliknya, sebagai wasilah atau wadah untuk mengimplementasikan ketaatan kepada Pencipta. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, akan dikelola sebaik mungkin sesuai dengan koridor syara'. Jarang pula ditemui orang yang berbondong-bondong mengajukan diri untuk mengepalai suatu daerah kecuali jika benar benar mampu. Sebabnya, mereka paham bahwa jabatan tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban.

Dari sini, maka upaya seperti satgas yang akan dibentuk oleh polri sejatinya belumlah cukup. Butuh upaya preventif yang lebih efektif lagi. Yakni dengan mengubah pola pikir individu -  baik si penyuap maupun yang menerima suap - yang semula berporos pada aspek materialistik menjadi pola pikir yang menjunjung tinggi nilai halal haram. [MO]

Posting Komentar