Jokowi (sumber : tribunnews.com)

Oleh : Trisnawati (Member Back to Muslim Identity Comunnity Meulaboh)


Mediaoposisi.com- Dalam sebuah Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa sumber daya alam melimpah tak menjamin kesejahteraan sebuah bangsa. Bisa saja, melimpahnya SDA justru menimbulkan konflik. "Saya ingin menegaskan di sini bahwa kekayaan sumber daya alam tidak bisa menjamin sejahtera dan kesuksesan bangsa. Ini perlu saya tekankan di awal karena kita selalu agungkan masalah sumber daya alam kita dan Jokowi mengingatkan kepada para peserta Rembuk Nasional yang hadir, bahwa yang dapat memajukan sebuah bangsa adalab sumber daya manusia (SDM).

A. Benarkah SDA Berlimpah tak menjamin kesejahteraan?
Sumber daya alam (SDA) adalah potensi sumber daya yang terkandung di dalam bumi, air, maupun di udara. SDA berfungsi sebagai sarana untuk menunjang kehidupan manusia di dunia sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka. Fungsi SDA ini sejak dulu hingga sekarang tidak berubah. Hanya saja karena peran vitalnya bagi kehidupan manusia, SDA dapat menjadi sumber konflik. Bahkan lebih dari itu, suatu negeri yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dapat mengundang perhatian dan invasi dari bangsa yang tamak untuk menguasainya.

Sejarah mencatat bagaimana motif negara-negara penjajah seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Perancis, dan Belanda menjelajah dunia untuk menemukan sumber rempah-rempah di Indonesia. Berpadu dengan motif ideologis yakni perang salib, negara-negara tersebut kemudian melakukan segala cara untuk menguasai daerah-daerah kaya SDA yang mereka temui untuk dieksploitasi dan dihisap. Tidak jauh berbeda dengan masa lalu, pada zaman moderen sekarang, negeri yang kaya SDA akan menarik perhatian bangsa yang tamak untuk menguasainya. Bedanya dulu komoditas utama adalah rempah-rempah sedangkan sekarang minyak. Daerah-daerah yang kaya tambang minyak seperti kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah hingga saat ini merupakan wilayah yang tidak pernah berhenti bergejolak akibat invasi dan cengkraman imperialisme Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

Indonesia Sebagai negara kepulauan dengan Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, Indonesia sering kali diperkirakan bakal menjadi salah satu negara maju di masa mendatang. Indonesia merupakan negara pemilik minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. "Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp 200 ribu triliun," ungkap pengamat energi Kurtubi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (28/1/2014). 

Secara hystoris pengelolaan sumber daya alam indonesia diserahkan ke asing sejak tahun 1967. Rezim Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon, sedangkan tembaga 50,9 milyar pon. Inilah konsesi yang diberikan Orde Baru kepada para kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia sebagai imbalan atas dukungan pemerintah AS terhadap kekuasaan diktaktor Soeharto. Bahkan Pakar migas Abdul Muin menyatakan saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak 4 miliar barel yang cukup untuk ketersediaan 10 tahun kedepan. Tapi faktanya hampir 90 % kekayaan alam negeri ini dikelola oleh Asing.

Sebut saja Amerika Serikat (AS), dalam situs International Trade Centre disampaikan bahwa saat ini terdapat 277 perusahaan AS (parent company) yang melakukan investasi langsung di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai sektor. Di sektor migas misalnya ada Cevron, Conocophillips, Exxon Mobile, Halliburton dan Murphy Oil. Tiga perusahaan pertama pada 2009 menguasai 52 %  pengelolaan minyak di Indonesia. Di sektor pertambangan ada Newmont Mining dan Freeport-Mcmoran. Di sektor pertanian dan peternakan ada Monsanto, Dupon dan Chargill. Di sektor perbankan dan investasi ada Citigroup dan JP Morgan. Di bidang perhotelan ada Hyat Group dan Mariot (Ritzl Carlton dan JW Mariot). Di bidang farmasi ada: Pfizer, Abbot, Procter & Gamble dan sejumlahperusahaan multinasional lainnya seperti: Philips Morris, Kraft, dan Cocacola.
 
Melalui kebijakan liberal ini Indonesia menjadi tidak berdaulat atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya sendiri. Sistem ekonomi kapitalisme yang dianut oleh Indonesia meniscayakan siapapun dapat memiliki apapun disertai minimnya campur tangan negara. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap hal yang menguntungkan dapat dikuasai oleh pihak swasta. Tidak terkecuali sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Indonesia saat ini berada dalam posisi subordinat dari kepentingan kapitalisme global. Cengkraman kapitalisme global juga telah membuat negara abai dalam mengedepankan ketahanan nasional dan memilih untuk mengedepankan kepentingan asing dan aseng. Padahal kekayaan sumber daya alam memiliki peran yang strategis bagi sebuah negara. Sumber daya alam yang melimpah tentu saja dapat membuat sebuah negara menjadi maju dengan industrinya jika dikelola dengan benar. Disinilah diperlukan kebijakan politik ekonomi dalam pengelolaan SDA yang tidak dimiliki oleh negara kita

B. SDM Yang Berkualitas Memajukan Suatu Bangsa.
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang berkualitas benar adanya. Namun kita harus ingat, kemajuan sistem pendidikan suatu negara juga harus ditunjang kemapanan sistem ekonominya. Ekonomi untuk menunjang pembangunan gedung sekolah, penggajian guru dan staf yang memadai, aneka pelatihan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, serta untuk melengkapi sarana-prasarana sekolah.  Maka negara butuh SDA untuk dikelola dan hasilnya untuk memajukan semua aspek, termasuk pendidikan. Bagaimana negara itu bisa mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas jika ekonominya terpuruk? Bagaimana ekonomi tidak terpuruk ketika SDA dan aset negara dikuasai swasta dan asing? Bagaimana pula akan menghasilkan SDM berkualitas jika sekularisme dan liberalisme dijadikan azas kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Karena kita tidak hanya bicara keberhasilan semu yang hanya diukur dari kepintaran tanpa keimanan yang akan berujung pada kehancuran.

C. Solusi dalam Islam 
Sumber daya alam (SDA) sebagaimana sumber daya manusia (SDM) adalah dua hal yang sangat penting. Keduanya modal bagi negara yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara benar, mandiri dan maksimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan malah diobral ke asing. Maka pengelolaan keemilikan umum (SDA) menjadi tanggungjawab penguasa.

Konsep Islam dalam masalah kepemilikan menjadi sangat gamblang ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menulis kitab, An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. Syaikh Abdul Qadim Zallum kemudian memaparkannya secara lebih sistematis dalam kitabnya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah. Dipaparkan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan secara jelas: kepemilikan individu (private property); kepemilikan publik (collective property); dan kepemilikan negara (state property).

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik:

(1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll.

(2) Kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll.

(3) Barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam). Rasulullah saw. bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Untuk pengelolaan SDA  negara harus membangun industri dasar, industri mesin pembuat mesin, industri yang akan menjadi pondasi bagi pengembangan industri selanjutnya sampai bisa negara mengelola sendiri.

Untuk mempercepat proses itu bisa mempekerjakan SDM asing dan mengirim SDM dalam negeri ke negara-negara maju untuk belajar enginering. Hanya boleh belajar enginering saja yang lain tidak boleh karena untuk fokus dan resource yang terbatas. Inilah yang disebut dengan revolusi industri, proses yang memacu kreativitas dan inovasi rakyat. Sekaligus memicu daya juang mereka. 

Karenanya, pernyataan presiden Jokowi itu berbahaya sekalipun dari premis-premis yang benar. Berbahaya karena menyiratkan kebolehan mempertahankan SDA Indonesia dikelola dan dikuasai asing. Dan ini semua berasal dari paradigma kapitalisme liberalisme.
 
Mengganti sistem kapitalisme liberalisme dengan sistem Islam adalah solusi cerdas untuk menjadikan negara ini mandiri, maju dan sejahtera. Kaya SDA plus kaya SDM berkualitas. Dan ini telah terbukti pada masa kekhilafahan islam diterapkan selama 14 Abad. [MO]

Posting Komentar