Oleh: Monicha Octaviani

Mediaoposisi.com| Pemerintah Indonesia telah dan sedang membuat peraturan absurd tentang penghinaan penguasa yang multitafsir dan cenderung otoriter melalui Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahuun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Salah satu rancangan yang digodok dalam RKUHP adalah penghidupan kembali pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mana tidak ada tafsir yang jelas tentang kata “penghinaan” dalam pasal tersebut, lebih berupa pasal karet yang bebas dimaknai sendiri oleh sang penetap undang-undang. Lebih dari itu, pemerintah pun menjadikan pasal tersebut menjadi delik umum  yang itu berarti bahwa tanpa aduan sekalipun, aparat penegak hukum akan dapat menghukum orang yang menurut mereka telah menghina presiden dan atau wakil presiden meskipun tidak ada kejelasan tentang penghinaan yang dimaksud.

Parlemen pun tidak mau kalah, para anggoota dewan yang konon katanya wakil dari rakyat itu telah mengesahkan hasil revisi UU MD3 yang di dalamnya menyatakan bahwa MKD (Majelis Kehormatan Dewan) dapat menindak siapapun yang dinilai telah merendahkan kehormatan parlemen dan anggotanya. Arti dari kata “merendahkan” dalam UU tersebut juga sama tidak jelasnya. Bahkan melalui UU tersebut pula DPR seolah berusaha membuat anggotanya menjadi kebal hukum dengan menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus mendapat izin presiden yang sebelumnya telah mendapat persetujuan MKD, jika ingin memeriksa anggota dewan yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa disimpulkan dari hal ini. Yang pertama, melihat bahwa pembuatan seperangkat peraturan tersebut muncul di tengah banyaknya kritik dengan beragam bentuk yang disuarakan oleh rakyat kepada pemerintahnya, jelas sekali terlihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini mulai cenderung menjadi antikritik. Rezim mulai semakin terlihat otoriter dengan tindakannya yang senaknya membuat peraturan demi membungkan suara-suara yang kritis dalam mengoreksi cara rezim mengelola negeri ini. Tentu hal ini jauh berbeda dengan pengaturan Islam dan teladan Rasulullah SAW serta para sahabat Nabi, penguasa adalah pengurus sekaligus pemimpin rakyatnya yang membutuhkan nasehat agar terhindar dari perbuatan tidak adil serta dzalim. Bahkan seorang khalifah sekelas Umar bin Khattab yang sangat takut jika seekor keledai terperosok kakinya di jalan dalam negeri yang dipimpinnya pun berseru, “Wahai sekalian manusia! Barang siapa di antara kalian ada yang melihat aku melakukan suatu tindakan yang kalian anggap “bengkok”, hendaklah dia cepat meluruskan tindakanku”.

Kemudian yang kedua, bagi yang berpikir, sebenarnya semakin terlihat nyata bahwa pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui sistem demokrasi ini justru membuat peraturan yang ditujukan untuk yang berkepentingan saja. Bukan untuk rakyatnya. Ciri pemerintahan sekuler-kapitalis ini jelas sekali terlihat dalam tubuh pemerintahan kita. Dan juga jelas semakin menyengsarakan rakyat Indonesia selaku korbannya. Di mana pemerintah hanyalah menjalankan perannya sebagai regulator, hanya sebagai pembuat peraturan bagi yang berkepentingan, lalu menganggap urusan selesai ketika aturan sudah selesai mereka buat. Padahal nyatanya rakyat yang seharusnya senantiasa diutamakan pun tidak merasakan perubahan yang baik dan signifikan tanpa adanya masalah baru yang timbul dari aturan-aturan yang entah dibuat pemerintah untuk siapa. Bukannya menyelesaikan masalah rakyat, peraturan baru yang bermunculan menambah beban di punggung rakyat yang sudah bengkok. Sekali lagi, pasal penghinaan ini jelas dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, malah sangat memungkinkan untuk membatasi rakyat dalam mengingatkan pemimpinnya.

Suatu ironi ketika dari sini semakin terlihat bahwa demokrasi secara nyata justru digunakan untuk melegitimasi pemerintahan yang antikritik, represif, bahkan otoriter melalui segenap peraturan yang diterbitkan. Konsep demokrasi yang absurd sangat mudah dimanfaatkan untuk membuat pejabat yang katanya wakil rakyat menjadi kebal hukum. Konsep demokrasi buatan manusia yang lemah justru sebenarnya sangat mudah digunakan untuk membunuh suara rakyat dan membuat keadilan hanyalah angan. Karena itu, kembalilah kepada Islam, wahai penduduk negeri yang berpikir! Islam sangatlah jelas mengatur bahwa seluruh syariat Allah yang harus diterapkan oleh khalifah akan sangat mudah untuk diawasi rakyatnya yang dipastikan paham akan syariat karena Allah mewajibkannya.

Mengkritik penguasa bukan hanya hak warga negara dalam Islam sehingga bisa dicabut kapan saja oleh kebijakan diktator seperti dalam demokrasi, justru kewajiban  Islam meletakkannya sebagai kewajiban komunal warga negara. Kekhilafahan Islam pun sudah membuktikan dalam sejarah bagaimana pemimpinnya bukan hanya mengatur rakyatnya, tapi juga mengurusi hingga memastikan bahwa setiap nyawa di dalam negerinya sejahtera. Maka mengapa kita tidak segera kembali menerapkan konsep hidup dari Sang Pencipta? Menerapkan Islam dalam kehidupan secara kaffah, kembali melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah. Itulah jawaban yang dapat menyelamatkan negeri ini. [MO]

Posting Komentar