ilustrasi

Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com| Picu berbagai kontroversi, presiden Jokowi rupanya memperoleh kejutan di Universitas Indonesia (UI). Kali ini presiden controversial ini dihadiahi peluit dan kartu kuning oleh Ketua BEM UI 2018, Zaadit Taqwa.

“Di dalam Balairung sendiri, yang saya lakukan saat itu adalah meniup pluit kemudian mengacungkan kartu kuning," kata Zaadit di Pusgiwa Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2).

Ia menambahkan bawa aksinya itu dilanjutkan dengan aksi damai #KartuKuningJokowi. di Stasiun UI. 

Dikutip dari detik.com, kartu kuning sendiri bermakna teguran keras kepada Jokowi, bahwa pemerintahannya akrab dengan berbagai masalah sehingga perlu dilakukan perubahan. Ia juga menegaskan bahwa Mahasiswa tidak akan diam dengan kondisi saat ini.

"Kalau di pertandingan sepakbola, kartu kuning itu sebagai peringatan untuk pemain untuk lebih berhati-hati menjaga dirinya, begitu juga dengan Pak Jokowi, ini menjadi peringatan untuk berhati-hati bahwa mahasiswa tidak tinggal diam," ujarnya.

Zaadit menjelaskan, ada 3 hal yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama adalah soal kasus gizi buruk di Asmat, Papua, yang sudah menelan banyak korban jiwa.

"Pertama terkait kasus gizi buruk di asmat, seperti kita ketahui sampai hari ini sudah ada 72 orang korban meninggal di kasus luar biasa tersebut," jelasnya.

Zaadit juga mengkritisi soal wacana pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan Polri aktif. Selain itu, BEM UI juga menolak draf Permendikti tentang organisasi mahasiswa yang dinilai akan mengekang dan membatasi pergerakan mahasiswa.

UU Ormas
Kartu kuning dirasa kurang oleh berbagai kalangan, termasuk eks aktivis mahasiswa era 98, yaitu Fahri Hamzah.

Fahri menyayangkan kinerja pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang tidak berjalan dengan baik. Beragam kontroversi, mulai dari impor pangan hingga UU Ormas ditimbulkan oleh Presiden “Petugas Partai” tersebut.

Diduga terinspirasi dari mahasiswa UI yang keluarkan kartu kuning, Fahri mengeluarkan kartu merah untuk menyikap berbagai polemik rezim Jokowi.

"Jangan salah arah bangsa ini. Kalau salah arah keluarkan saja pemainnya," kata Fahri.

UU Ormas yang controversial sukses melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya UU Ormas diyaini lahir untuk memberedel ormas Islam yang dikenal kritis yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). UU Ormas (sebelumnya Perppu) disinyalir muncul akibat keengganan pemerintah membuktikan kesalahan HTI di pengadilan.

Bahkan tokoh Gerindram Fadli Zon menilai pemeerintah tidak memperlakukan umat Islam dengan baik.

Menurut Fadli, hubungan tersebut sangat buruk karena pemerintah kerap curiga terhadap aktivitas ormas Islam, khususnya setelah Perppu Ormas.

"Begitu juga pendekatan-pendekatan relasi dengan umat Islam yang semakin hari semakin buruk dari pemerintahan sekarang," ujar Fadli di Royal Hotel Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2).

Pancasila saat ini dinilai Fadli sedang dijadikan dalih menghukumi umat Islam. HTI sudah menjadi korban tuduhan Anti Pancasila.

"Ada kecurigaan-kecurigaan, selalu yang didengung-dengungkan itu retorika-retorika Pancasila dan didikotomikan Islam," ucapnya.

Pemerintahan Jokowi dinilai memicu konflik sosial sesame rakyat dan harus dihentika. "Ini saya kira sangat berbahaya dari pemerintahan sekarang ini dan bisa memicu kesenjangan sosial,” katanya.
Red Card for Jokowi ?

Posting Komentar