Oleh: 
Desi Maulia Sari
( Pengamat sosial )


Mediaoposisi.com- Masa pemilihan kepala daerah serentak 2018 segera berlangsung. Saat ini sedang menunggu masa-masa akhir menuju hari H pelaksanan Pilkada. Ada yang menarik dari Pilkada tahun ini. Pertama dari sisi pelaksaaan yang dilaksanakan secara serentak di 171 daerah, 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Dengan pelaksanaan yang serentak tentu saja Pilkada  ini menarik perhatian orang. Pasalnya dimana-mana terpapang baliho besar, promosi yang kian gencar di televisi dan berjajarnya pamflet dengan wajah pasangan calon pemimpin daerah tentu ini sangat menarik pandangan mata. 

Kedua, dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini ada hal baru yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dalam Pilkada ini merumuskan rambu-rambu bagi pemuka agama yang hendak menyampaikan ceramah agama selama Pilkada 2018 termasuk didalamnya dalam khutbah. Hal ini mengundang kritikan dari berbagai pihak terutama umat Isalm. Komisi Dakwa MUI Pusat Cholil Nafis bahkan menegaskan bahwa materi khutbah tidak bisa diatur oleh siapapun bahkan oleh Menteri Agama sekalipun. 

Jika kita detaili apa yang mendasari Bawaslu melakukan itu semua? Bawaslu mengungkapkan alasan dari dibuatnya materi ceramah ini adalah untuk menghindari money politic dan politisasi isu SARA. Lebih jelasnya kita bisa melihat ke belakang peristiwa besar yang mendasarinya. Berawal pada September 2017. Saat ramai umat Islam melakukan aksi bersama untuk menolak pemimpin kafir. Ini terutama terjadi di DKI Jakarta yang saat itu hendak melakukan pemilihan kepala daerah pada bulan April 2017 dengan salah satu pasangan calon berasal dari non muslim.

Ternyata aksi tersebut membawa efek yang besar pada perolehan suara Ahok sebagai calon gubernur saat itu. Tanggal 29 April 2017 KPU DKI Jakarta menyatakan secara resmi Anis BAswedan dan Sandiago Uno sebagai gubernur dan wakil gubenur DKI Jakarta. Ini menandai kekalahan pasangan Ahok dan Djarot yang sudah digadang-gadang akan bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi yang singkat di Jakarta.

Peristiwa ini ternyata membawa efek besar bagi pelaksanaan Pilkada selanjutnya terutama Pilkada Serentak 2018. Ini bisa dilihat dari upaya preventif Bawaslu menjelang Pilkada dengan membuat rumusan materi ceramah. Meski dengan dalih agar tidak terjadi money politic dan politisasi isu SARA namun bagi yang bisa umat Islam ini adalah bentuk pengekangan pemerintah terhadap para ustad dalam menyampaikan ceramah. Apalagi jika melihat peristiwa akhir-akhir ini. Banyak terjadi pencekalan para ustadz yang dilakukan oleh oknum dan itu seolah dibiarkan oleh aparat pemerintah. Maka upaya pengekangan ini mau tidak  mau memberikan tekanan besar pada para ustadz ketika hendak menyampaikan Islam.

Peristiwa ini membuat kita bisa melihat adanya kepanikan pemerintah terhadap kekritisan rakyatnya. Salah satu bukti yang mendukung adalah saat pemerintah meresmikan Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas mengurusi masalah SARA dan Hoax di media sosial. Beberapa kalangan melihat diresmikannya badan yang dikeplai oleh Djoko Setiadi ini adalah salah satu upaya mengawasi rakyat Indonesia di media sosial. Berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara dan dirumuskannya materi ceramah dalam Pilkada semakin menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap rakyatnya terutama umat Islam. Umat Islam yang notabene saat ini mulai memahami Islam dan kepemimpinan Islam. Sehingga pengaturan materi khutbah dirasa perlu untuk dilakukan.

Bagi umat Islam wajib melakukan amar makruf nahi mungkar atas apa yang terjadi di sekitarnya. Begitupun pada penguasa yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Maka pelaksanaan dakwah kepada siapapun adalah bentuk kewajiban setiap muslim. Menyampaikan kebenaran berdasarkan Al Quran dan As sunnah meski itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka upaya pembungkaman terhadap kekritisan umat Islam dan pembatasan materi khutbah adalah bentuk kedzaliman dan kediktatoran penguasa terhadap rakyatnya. Tidak patut bagi seorang muslim untuk mendiamkan ini semua.
 
Sudah selayaknya kita tetap menyerukan kebenaran Islam tanpa takut terhadap apapun termasuk penguasa. Alloh SWT bahkan memberikan pahala besar bagi orang yang meninggal dalam menyampaikan kebenaran kepada penguasa setara dengan para syuhada yang syahid di medan perang. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang artinya Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan) kemudia ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.  (HR. al Hakim dalam al Mustadrak, at Thabrani dalam al-Mujam al-Awsath). Dengan pahala sebesar itu tentunya tidak layak bagi seorang muslim untuk mundur dari jalan dakwah menyerukan Islam meski itu mendapat halangan dari siapapun termasuk penguasa. [MO]

Posting Komentar