Oleh : Winny Arliyanti


Mediaoposisi.com| Ramai menjadi perbincangan mengenai keberanian mahasiswa yang memberikan 'kartu kuning' kepada Presiden Jokowi. Sayangnya, Presiden kontroversial tersebut tidak mangajak bicara dan diskusi seperti yang sudah-sudah, ia malah menghindar. Jauh panggang dari api, rakyat malah akan dihadapkan dengan pasal pidana bagi penghina presiden walaupun tanpa aduan. Tak heran presiden  semakin jelas mengukuhkan predikatnya sebagai rezim otoriter yang anti kritik. Sudah lelah dengan semua yang terjadi, mahasiswa dan berbagai kalangan menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan memberikan 'kartu merah' yang artinya akan menggiring pada reformasi dua. Cukuplah semua fakta kerusakan sistem demokrasi ini, tidak perlu reformasi lagi tapi kita revolusi sekalian.

Beberapa tahun ini kita juga disuguhkan jargon-jargon yang tidak sesuai dengan faktanya. Ada mereka yang teriak-teriak "NKRI harga mati" dan "Pancasila & UUD 1945 sudah final", mereka mengaku paling pancasilais dan toleran tapi faktanya mereka yang korupsi, mereka yang membiarkan gerakan separatis, mereka yang menjual aset negara kepada swasta (asing & aseng), mereka yang melakukan persekusi. Mereka pun orang yang sama yang menjadi pendukung penista agama dan anti dengan penerapan syariah Islam secara kaffah.

Tidakkah kita sadari bahwa negeri ini kerap mengalami perubahan? Pancasila dan UUD 1945 sendiri mengalami perubahan yang tidak sekali dua kali saja. Begitu pun dengan NKRI yang juga sudah tidak utuh dengan terpisahnya Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste serta adanya beberapa pulau kecil yang ternyata sudah dijual oleh penguasa. Dan masih seabrek masalah yang menimpa bangsa ini. Apakah ini yang diharapkan bangsa Indonesia?

Dulu sebelum ada pilkada, kepala daerah dipilih oleh presiden. Sebelum ada pemilu langsung untuk presiden, maka presiden dipilih oleh DPR atas persetujuan MPR. Dulu camat, lurah, dan kades adalah jenjang karir juga bagi PNS, tapi sekarang menggunakan pemilu. Ternyata perubahan selalu terjadi di semua lini. Namun, mengapa ketika ada yang menyodorkan sistem yang berasal dari Sang Pencipta yaitu sistem pemerintahan Islam 'Khilafah' yang kini mulai dipahami oleh umat Islam langsung ditolak dan malah dikriminalisasi? Jika kita bangsa yang cerdas dan terbuka dengan pemikiran, maka janganlah menolak begitu saja tapi mari kita uji secara empirik.

Sejatinya mereka yang langsung menolak tanpa mencari tahu apalagi meneliti dan melakukan pengujian adalah orang yang ketakutan syahwatnya terancam atau mereka memang senang memelihara kebodohannya sehingga tidak mau diajak diskusi dengan pemikiran dan gagasan baru. Sesungguhnya sistem buatan manusia pasti akan bathil karena hanya akan mengakomodir kepentingan segelintir manusia saja, maka hanya sistem yang berasal dari Sang Penciptalah yang akan memberikan kebaikan dan keuntungan kepada semua umat manusia karena Dia Yang Maha Tahu atas ciptaan-Nya. Wallahu a'lam.. [MO]

Posting Komentar