Oleh : Dwi Nur Rifatin Oetami, SE.
(tenaga kependidikan PTN di Jember, penggiat komunitas Masyarakat Tanpa Riba chapter Jember, pemerhati ekonomi dan pendidikan)

Mediaoposisi.com- “Kartu Kuning Untuk Presiden” menjadi isu viral yang menimbulkan ragam reaksi dari masyarakat, media hingga pejabat negara. Salah satu respon menggelitik datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mengkritisi sikap mahasiswa yang kerap memprotes kebijakan Penguasa. “Insiden ‘Kartu Kuning’, Sri Mulyani: Lulus Mata Kuliah Makro Ekonomi Dulu, Baru Demo”, demikian judul berita di beberapa web. Pernyataan Menteri Keuangan menyiratkan ungkapan bahwa mahasiswa berdemo karena mereka kosong dari pemahaman tentang ilmu Makro Ekonomi. Dengan kata lain, jika mahasiswa sudah lulus mengkaji mata kuliah tersebut, maka mahasiswa bisa memahami alasan, pertimbangan dan tujuan kebijakan ekonomi yang diambil Penguasa.

Pernyatan beliau hendak menegaskan bahwa Penguasa sudah benar mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi, karena telah mengimplementasikan  pengelolaan ekonomi sesuai teori Makro Ekonomi. Teori Makro Ekonomi yang banyak dikaji di Perguruan Tinggi dan diterapkan di negeri ini adalah Makro Ekonomi ala sistem Kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan ekonomi makro dalam sudut pandang Kapitalisme. Setiap negara di dunia mengarahkan kebijakan-kebijakan dan program-programnya dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.  Pertumbuhan ekonomi ini pula yang dijadikan klaim oleh Pemerintah sebagai keberhasilan kinerjanya. Pertanyaannya, benarkah Ekonomi Kapitalisme dengan Pertumbuhan Ekonominya berhasil menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia?

KEBERHASILAN SEMU PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam dua tahun terakhir nampaknya Pemerintah berbangga hati dengan capaian pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02%. Ini adalah angka yang tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Dan pada tahun 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di angka 5,05%. Bank Dunia memuji sehatnya perekonomian Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi dunia. Pemerintah mengklaim hal ini sebagai sebuah keberhasilan.

Klaim keberhasilan ini sayangnya tidak merefleksikan kondisi riil perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia sangatlah rapuh. Hal tersebut dapat diperhatikan pada beberap kondisi berikut:
1. Hutang luar negeri Indonesia terus meroket. Per September 2017 mencapai USD 343,13 miliar atau setara dengan Rp 4.636 triliun (kurs 23 November 2017). Bahkan pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen, yaitu 34,08%.

2. Daya beli masyarakat terus melemah. Riset AC Nielsen menunjukkan penurunan konsumsi 2004-2017 disebabkan oleh pelemahan daya beli  pada masyarakat menengah ke bawah. Pelemahan daya beli disebabkan turunnya take home pay dan sebaliknya biaya kebutuhan hidup meningkat. Pengamat Faisal Basri dalam tulisan Transformasi Struktural dan Daya Beli juga memaparkan terjadi penurunan daya beli pada kelompok 40% termiskin. Faisal juga mengatakan ada beberapa indikasi penurunan daya beli telah merembet ke kelompok 40% berpendapatan menengah, khususnya menengah-bawah dan menengah-tengah. Dia antaranya akibat pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA.

3. Angka pengangguran tetap tinggi. Pengangguran adalah salah satu persoalan pelik yang hingga kini belum mampu dituntaskan, bahkan semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah  pengangguran terbuka di Indonesia menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Dan 7 juta diantaranya adalah pengangguran terdidik. Sungguh ironis pengangguran Sarja dan Diploma trendnya terus meningkat.
4. Kesenjangan semakin melebar. Meski angka gini rasio (kesenjangan pengeluaran konsumsi) tahun 2011-2017 relatif konstan diantara kisaran 0,39-0,41, namun kesenjangan ekonomi belum mampu terpecahkan. Portal berita Inggris, independent.co.uk, Rabu (30/11/2016) merilis 9 negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi, dimana Indonesia menduduki posisi ke-4 dengan prosentase 49,3%. Memperkuat data tersebut, LSM Oxfam bulan Februari 2017 lalu merilis hasil penelitian mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook), bahwa harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.
5. Standar hidup semakin rendah. Pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik merilis laporan angka kemiskinan 2007-2017 yang terus menurun secara signifikan, namun standar kemiskinan yang digunakan Pemerintah sangat rendah. Pada tahun 2016 Pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan dengan tingkat perdapatan per bulan (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD $25), artinya kurang dari USD $1 per hari. Angka ini lebih rendah dari standar Bank Dunia USD $1,25 per hari, atau sekitar Rp. 17.000,- per hari (kurs Rp. 13.600). Sungguh standar kemiskinan Bank Dunia sangatlah rendah, terlebih lagi standar kemiskinan yang digunakan Pemerintah. Maka dapat dikatakan angka kemiskinan yang terus menurun tidak sesuai realitas hidup masyarakat Indonesia di mana harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat.
6. Kedaulatan negara terus tergerus. Peningkatan hutang luar negeri senantiasa berkorelasi negatif dengan kedaulatan Indonesia. Artinya semakin bertambah hutang, semakin tidak berdaulat negeri ini. Pasalnya, setiap perjanjian hutang luar negeri dengan Bank Dunia atau lembaga pendanaan internasional lainnya, senantiasa diikuti dengan syarat pembuatan Undang-undang yang menguntungkan pihak kreditur. Alhasil banyka dihasilkan Undang-undang dan kebijakan yang berbau liberal, seperti UU Liberalisasi Migas, UU Liberalisasi Hutan, privatisasi BUMN, dll.

Pemerintah harus berhati-hati dengan klaimnya. Sebab Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengklaim hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi rata-rata saat itu lebih tinggi, yaitu di angka 6%. Lembaga internasional memuji ekonomi Indonesia sebagai yang tertinggi di Asia. Namun capaian itu faktanya tidak dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan semakin melebar dan hutang luar negeri semakin meningkat.

Orde Baru pun dulu juga melakukan klaim hal yang sama. Bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% setiap tahunnya. Bank Dunia juga rajin memuji Indonesia. Salah satunya sebagaimana tertuang dalam laporan ekonomi Bank Dunia yang berjudul “Indonesia: Dimensions of Growth” yang dikeluarkan pada Mei 1996. Dalam laporan tersebut Bank Dunia memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di dunia, khususnya Asia Pasifik. Tapi apa yang terjadi? Tepat setahun berikutnya ekonomi kita hancur dalam sekejap akibat krisis moneter tahun 1997/1998. Itu menandakan rapuhnya dan sangat rentannya perekonomian kita terhadap krisis.

Saat ini integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia global semakin erat, dari hulu sampai hilir. Cengkraman pengaruh asing semakin menggurita sebagai dampak  perdagangan bebas yang semakin memudahkan investasi asing, khutang luar negeri oleh swasta dan expor-impor. Dalam hal perdagangan internasional, meski ekspor 2017 meningkat 6,93% dibandingkan tahun 2016, namun peningkatan impor Indonesia lebih tinggi dari ekspor, yaitu 17,83%. Secara kasat mata kita bisa melihat membanjirnya produk-produk impor di Indonesia, dan hal itu melemahkan penjualan produk dalam negeri karena harga produk impor lebih bersaing dan tingkat supplainya mampu memenuhi permintaan pasar.

Tidak hanya impor produk, impor tenaga kerja asing juga menjadi momok perekonomian bagi rakyat Indonesia. Hingga tahun 2011 Indonesia telah mengimpor tenaga kerja dari China 16.149 orang, Jepang 10.927 orang, Korsel 6.520 orang, India 4.991 orang, Malaysia 4.957 orang, Amerika Serikat 4.425 orang, Thailand 3.868 orang, Australia 3.828 orang, Filipina 3.820 orang, dll. Angka ini tentu meningkat signifikan di tahun 2017 seiring pemberlakuan comprehensive partnership dengan AS, MEA dan ACFTA.

Penguasaan asing terhadap aset-aset Indonesia pun semakin meningkat. 72% tanah daratan Indonesia dikuasai Asing dan Taipan, diantaranya berupa ijin kehutanan dalam bentuk HPH, HTI dan HTR seluas 30 juta hektar; ijin perkebunan kelapa sawit seluas 13 juta hektar; kontrak kerjasama migas 57 hektar dan kontrak tambang dan mineral seluas 40 juta hektar. Dari 20 BUMN  yang melantai di Bursa Efek, 85% sahamnya dikuasai Asing.

KHOTIMAH
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Ekonomi Makro ala Kapitalisme tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, lebih-lebih kedaulatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian ekonomi Indonesia tidak cukup dengan program-program yang bersifat parsial. Ekonomi Kapitalisme harus dicabut hingga ke akarnya dan diganti dengan sistem ekonomi alternatif. Sistem ekonomi alternatif itu adalah Islam yang terbukti rentan inflasi dan krisis, mampu merealisasikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh warga negara, memiliki kedaulatan dan mampu mewujudkan sistem ekonomi dunia yang stabil. [MO]



Referensi:
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/28/bi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2017-di-angka-505-persen
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3428947/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-ri-no3-tertinggi-di-dunia
https://www.merdeka.com/uang/terus-naik-utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp-4636-triliun-di-september-2017.html
http://www.teropongsenayan.com/66409-bank-dunia-tempatkan-utang-indonesia-di-level-bahaya
https://katadata.co.id/berita/2017/11/03/nielsen-penjualan-turun-akibat-daya-beli-lemah-bukan-tren-online
http://jurnal-ekonomi.org/klaim-pertumbuhan-ekonomi-akankah-sejarah-berulang/
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menjadi-704-juta-orang
http://koransatu.com/ironis-sarjana-kalah-bersaing-di-dunia-pekerjaan/
https://www.jawapos.com/read/2017/01/30/105943/sarjana-menganggur-semakin-banyak
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39060857
http://bisnis.liputan6.com/read/2665743/9-negara-dengan-kesenjangan-ekonomi-tertinggi-ri-termasuk
http://bisnis.liputan6.com/read/2317989/rizal-ramli-kedaulatan-ri-dijual-demi-dapat-utang
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/16/saham-dibeli-asing-bumn-jadi-milik-asing
https://mediaumat.news/indonesia-darurat-ketimpangan-ekonomi/
https://membunuhindonesia.net/2015/01/asing-menguasai-85-saham-bumn/
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1865937/bukan-hanya-barang-ri-juga-banyak-impor-tenaga-kerja-dari-china

Posting Komentar