Ayu Fitria Hasanah
(Mahasiswa FKIP Unej, Freelance Writer, Pemerhati Sosial dan Politik)


Mediaoposisi.com- Mendadak merakyat, seakan telah menjadi kebudayaan di Indonesia. Pemandangan semacam ini biasanya terjadi saat jelang pemilu. Ragam aktivitas untuk membaur dengan masyarakat pun dilakukan oleh para calon wakil rakyat, mulai dari blusukan kepasar, datang ke CFD (Car Free Day), atau berkunjung ke Sekretariat Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (AMS) seperti yang dilakukan cagub Jabar, hingga menyambangi salah seorang yang sakit seperti yang dilakukan cagub Jateng (news.okezone.com).  Pada masa itu pula, dinding-dinding media biasanya dipenuhi dengan kabar-kabar kegiatan para calon pemimpin ataupun yang sudah menjadi pemimpin. Tak ayal, hal ini pun menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat, mengingat karakter masyarakat Indonesia yang mudah terpukau.

Ada udang dibalik batu. Bagi masyarakat yang kritis, mereka memahami bahwa fenomena itu adalah hal yang sudah lumrah dalam kegiatan perpolitikan khususnya di Indonesia dengan sistem demokrasinya. Demokrasi yang asasnya meletakkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat menyebabkan aturan utama dalam memilih pemimpin didasarkan pada suara terbanyak dari masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan para calon pemimpin berlomba-lomba dalam mengambil hati masyarakat hingga bisa mendapatkan suaranya. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya dengan sebar bantuan atau berbagi barang-barang tertentu yang cukup menghabiskan biaya besar. Namun, bagi calon para wakil rakyat hal itu tak menjadi masalah asal masyarakat senang dan mau memilihnya. Ironisnya apabila ternyata tidak terpilih, tak sedikit yang berakhir pada gangguan jiwa, atau diambilnya kembali apa yang sudah dibagi-bagikan di masyarakat (berkaca pada masa lalu). 

Begitulah politik dalam demokrasi, pencitraan menjadi modal utama untuk memenangkan kompetisi. Dana besar rela digelontorkan untuk membangun citra di tengah-tengah masyarakat, namun sesungguhnya sangat minim atau jauh dari kapasitas sebagai seorang pemimpin. Maka wajar, bila akhirnya bukan kemajuan dan kesejahteraan yang dirasakan saat kursi kekuasaan telah berhasil diduduki. Sebab yang menjadi asasnya, baik dalam melakukan pemilihan pemimpin maupun kepemimpinannya sendiri bukan dilandasi ketaatan pada Allah, dengan kata lain sistem politik yang diterpakan tak sesuai dengan Syariah-Nya.

Sementara dalam politik Islam, kepemimpinan memiliki dimensi duniawiyah dan ukhrawiyah, artinya tidak hanya mempertimbangkan sisi keduniaan tetapi juga spiritual atau akhirat, seperti pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Pemimpin dipilih atas ketaqwaan dan kesanggupannya melaksanakan amanah penerapan hukum Islam. Jadi pemimpin yang terbentuk adalah pemimpin yang bertaqwa, siap bertanggung jawab dunia dan akhirat. Seperti kisah Khalifah Umar bin Khattab yang melakukan survey atau blusukan di kediaman-kediaman rakyatnya untuk memastikan tidak ada yang mengalami masalah seperti kelaparan dan lain-lain. 

Hal itu Khalifah Umar lakukan pada saat malam hari yang seharusnya digunakan untuk waktu istirahat. Kemudian ia mendengar tangisan anak kecil yang merengek minta makan kepada ibunya, ternyata keluarga kecil itu tidak memiliki makanan apapun atau uang sedikitpun. Lalu Umar bergegas untuk mengambil gandum dan juga daging, bahkan memikulnya sendiri. Ia melakukan itu tanpa ingin dilihat siapapun apalagi membangun citra tertentu, namun semata-mata karena Allah dan ketakutannya pada pertanggung jawabannya kepada Allah sebagai pemimpin. Oleh karenanya merealisasikan Islam politik adalah suatu kebutuhan dan keharusan, dengan begitu pemimpin dan kepemimpinan yang ada adalah pemimpin dan kepemimpinan Islam yang akan mengantarkan pada kemajuan dan kesejahteraan yang sesungguhnya, sehingga kita juga bisa segera dipimpin oleh pemimpin layaknya Khalifah Umar. [MO]

Posting Komentar