Oleh : Dinda Citra Aprilia
Aktivis Mahasiswa Universitas Airlangga

Mediaoposisi.com- Indonesia memang tak pernah sepi dari pemberitaan kontroversial tentang kebijakan-kebijakan baru yang sering tak tercerna akal. Setelah dana haji dan dana pensiun yand dibidik pemerintah untuk biaya pembangunan infrastruktur, kebijakan yang baru-baru ini adalah pengaturan zakat oleh pemerintah yang dipotong langsung dari gaji per bulan Pegawai Negri Sipil (PNS)  yang berpenghasilan minimal 5 juta rupiah bahkan menurut pemberitaan, hal ini perlahan akan berlaku untuk kalangan masyarakat luas tidak hanya PNS saja. Jika alasan penerapan ini adalah karena APBD & APBN tak cukup, lalu mengapa seolah rakyat yang terjerungup? Sedang memikirkan kebutuhan hidup saja mereka sayup-sayup.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbayak. Sayangnya, kebijakan-kebijakan yang tercipta tak pernah sejalan dengan sumber hukum sebagaimana yang dianut penduduk mayoritasnya. Pemisahan agama dari kehidupan semakin tergambar jelas, masyarakat diperbolehkan berbicara agama pada tempat yang semestinya saja misalnya di masjid, khotbah di masjid pun diatur agar tidak  membahas politik dan memojokkan pemeritah, ormas-ormas islam yang getol mengkritik pemerintah sebagai bahan perbaikan kinerjanya dibubarkan dengan dalih-dalih yang tercipta lalu dikatakan sebagai “kegentingan yang memaksa” tanpa mereka sadari masyarakat juga bisa mengamati bahwa ini adalah drama penguasa.

Lalu hari ini, menyelipkan aturan islam dari sisi material tentang pengaturan zakat di tengah kondisi sistem yang menganut paham kapital. Salahkah bila rakyat bertanya ada apa? Bukankah profil pemerintah selama ini tak pernah sejalan dengan perintah-Nya?. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur dari urusan remeh-temeh hingga urusan serius, dari pengaturan sandal jepit hingga pengaturan ketatanegaraan semua diatur secara gamblang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang telah diterapkan dalam islam bukanlah model prasmanan yang bisa diambil sesuai keperluan lalu dibuang bila tak dibutuhkan. Karena mentaati hukum Allah secara keseluruhan adalah konsekuensi dari keimanan sehingga wajar bila kita menganggap bahwa ini adalah bentuk kedzaliman karena hanya menerapkan hukum yang sesuai kemauan tanpa berpikir bahwa ada banyak hukum Allah SWT yang diabaikan. Dan zakat pun adalah bentuk pembersihan harta bagi setiap hamba-Nya, bukan untuk mengatasi problematika penguasa yang tidak amanah.

Kebutuhan rakyat adalah tanggungjawab penguasa. Sehingga ketika kini banyak terjadi kemiskinan seharusnya penguasa menyadari bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola dengan amanah bukan malah membiarkan pihak swasta yang berkuasa hingga dana zakat pun jadi taruhannya.

Pada zaman kekhalifahan terdahulu, zakat menjadi pengaturan penguasa dan akan diberi sanksi bagi yang tak mau membayar, ini adalah suatu kewajaran karena sistem yang diterapkan pada saat itu adalah islam secara keseluruhan.

Maka apabila ingin menerapkan islam secara sempurna dalam segala aspek termasuk sistem ketatanegaraan maka terapkanlah seluruhnya jangan hanya mengambil yang dibutuhkan lalu sisanya diabaikan demi sebuah kepentingan. Karena pengaturan hukum Allah itu sempurna bukan setegah-setengah. [MO]

sumber gambar :baznasjabar.org 

Posting Komentar