IMPOR BERAS : MELAPUKNYA NEGERI ZAMRUD KHATULISTIWA
Oleh: Ratna Mustika Pertiwi (Kebijakan Publik BEM Fakultas Peternakan UB 2015)

Mediaoposisi.com| Indonesia adalah sebuah negeri yang konon banyak diimpikan penduduk seluruh dunia untuk ditinggali. Alamnya kaya lautannya luas, didalamnya hidup berbagai flora maupun fauna. Letaknya tepat ditengah-tengah garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia hanya mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau panasnya tak terlalu panjang dan menyengat, ketika hujan tiba dinginnyapun tak ekstrim seperti kebanyakan negara-negara subtropis. Tanahnya subur hingga tongkat kayu ditancapkan menjadi tanaman sehingga manusia yang tinggal didalamnya tak takut kelaparan.

Zamrud khatulistiwa memang pantas disematkan karena pada faktanya negeri ini nampak seperti surga. Bahan penunjang kehidupan tak sulit didapatkan, bahkan dulu sering kakek mengatakan bahwa hidup disini tak punya uangpun tidak masalah. Hasil kebun sudah bisa mencukupi, hasil panen sawah sudah bisa mengenyangkan perut yang lapar, dan hasil laut bisa mudah didapatkan dengan cuma-cuma. Padi, sayur-mayur, daging atau ikan adalah sebuah kebutuhan yang sangat mudah ditemui dan didapatkan dinegeri ini. Gemah Ripah Loh Jinawi slogan yang sering saya dengar karena bangga hidup dinegeri kaya raya ini.

Namun seiringnya waktu berjalan, negeri ini nampaknya semakin tidak sinkron dengan slogan Gemah Ripah Loh Jinawi-nya. Luas laut 96 ribu km2 nampaknya tak mampu mencukupi kebutuhan garam hingga beberapa waktu lalu pemerintah harus mengimpor garam dari luar negeri. Tidak cukup hanya itu impor pada bahan makanan lain sudah familiar masyarakat dengar. Alasan ketidakmampuan petani mencukupi kebutuhan masyarakat sepertinya menjadi dalih pemerintah membuka kran impor pangan dari luar negeri. Tetapi kini ada peristiwa yang cukup aneh, menjelang panen raya pemerintah malah membuka lebar kran impor beras. Lalu sebenarnya untuk siapa program impor ini?

Apabila dilihat, kebijakan impor memanglah sudah tidak asing ditelinga masyarakat. Wajar apabila impor dilakukan, ketika pangan maupun produk lain sulit ditemui di Negara tersebut, sehingga memerlukan kerjasama dengan Negara lain untuk menyuplainya. Namun hal ini tidaklah wajar apabila impor beras terjadi di Indonesia ditengah mendekatinya masa panen. Padahal beras yang diproduksi dari panen raya ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Impor beras ini bisa menimbulkan fluktuasi harga ditengah-tengah petani lokal, akibatnya harga beras lokal dapat menurun tajam sehingga menyebabkan kerugian pada petani lokal.

Sudah selayaknya Negara mengurusi urusan rakyat dengan tepat bukan hanya memikirkan terpenuhinya kantong-kantong para pembuat kebijakan dengan adanya peraturan-peraturan yang mereka buat. Indonesia seharusnya mampu memenuhi pangan dari hasil pertanian lokal karena secara geografis tanahnya luas dan cocok untuk daerah bercocok tanam. Potensi geografis-pun tidak akan mampu mendukung swasembada pangan apabila kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan petani. Pengaturan yang sinergis sangat dibutuhkan untuk mencapai swasembada tersebut.

Bila mengadopsi sistem pertanian didalam islam misalnya, tanah-tanah kosong akan diberikan kepada msyarakat untuk dimanfaatkan, baik untuk pertanian atau perkebunan. Pendidikan juga dijamin oleh negara supaya masyarakatnya bisa merawat bumi dengan baik. Sehingga para petani dapat membuat teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman yang akan menunjang kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu impor bukanlah sebuah solusi yang solutif, karena akar masalah dari problematika ini adalah sistem kapitalisme yang membuat pemangku kebijakan pro terhadap para pemilik modal bukan lagi rakyat. [MO]

Posting Komentar