Oleh : NS. Rahayu

Mediaoposisi.com- LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) di Nusantara ini bukan hal yang baru. Mereka sudah lama ada dan terus bergerak agar mendapat pengakuan. Namun 2 tahun ini gerakan mereka sangat masif. Berbagai upaya dan propaganda mereka lakukan agar penyimpangan prilaku LGBT  ini dapat dianggap sebagai sebuah kelaziman dengan beragumen bahwa LGBT adalah fitrah sehingga harus diakui dan dihormati. Mereka saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya (termasuk para pendukungnya) agar Negara memberikan pengakuan dan  legalitas LGBT.

Dan di tahun 2017 nampak  membuahkan hasil dengan banyaknya dukungan dari berbagai tokoh dan pembuat kebijakan di Indonesia. Diantaranya dari pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa ada 5 (lima) fraksi di DPR yang mendukung LGBT, MK (Mahkamah Konstitusi)  juga menolak memasukkan LGBT sebagai  tindakan pidana (yang bearti prilaku mereka tidak dapat di kriminalisasikan) dan pendapat lain yang sejenis. Semua itu menunjukkan adanya peluang besar  penerimaan atas penyimpangan prilaku LGBT ini. 

Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP (United Nations Development Programme) menyiapka dana 180 juta US  (setara Rp. 107,8 miliar) untuk meloloskan legalisasi LGBT di Tanah Air Indonesia dan 3 (tiga) negara  lain di Asia.

Virus LGBT terus meningkat  dan tersebar di seluruh pelosok tanah air karena banyaknya dukungan dari dalam dan Luar Negeri yang berakhir pada rusaknya peradaban. Semua ini membahayakan umat dan kehidupan karena pintu kebebasan penularan prilaku menyimpang mereka makin terbuka lebar tanpa ada jerat hukum yang bisa mempidanakan mereka. 

Aksi para LGBT yang masif , vulgar dan terang-terangan bersama para pendukungnya tidak terlepas karena sistem sekuler (memisahkan peran agama dari kehidupan), yang memberikan ruang kebebasan berekspresi yang dipayungi oleh ide HAM (hak asasi manusia). Ham menjadi tameng seluruh kegiatan mereka. 

Islam  sangat  bertolakbelakang dengan gaya hidup bebas tanpa aturan yang diajarkan sekularisme-liberalisme.  Islam memandang perilaku lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender hukumnya haram.  Dan semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal yang harus dihukum. 

LGBT adalah penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah, karenanya berhak untuk diberlakukan sanksi atas para pelakunya sesuai dengan ketetapan syara. Dalam hal ini Negara berperan aktif dalam menindak penyimpangan prilaku LGBT yaitu :

Preventif (pencegahan) : Islam mewajibkan negara untuk terus membina keimanan dan memupuk ketakwaan rakyat sebagai benteng yang menghalangi muslim terjerumus pada perilaku LGBT, menguatkan identitas diri sebagai laki-laki dan perempuan. “Nabi saw. melaknat laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak meniru laki-laki”. (HR al-Bukhari). 

Kuratif (menyembuhkan), menghilangkan homoseksual dan memutus siklusnya dari masyarakat dengan menerapkan hukuman mati bagi pelaku sodomi baik subyek maupun obyeknya.  “Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi).” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi) 

Hukuman untuk homoseks adalah hukuman mati, tak ada khilafiyah di antara para shahabat Nabi SAW dan  fuqoha . Hanya saja para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk pelaku LGBT.
  
Islam telah memberikan aturan yang tegas tentang perilaku seks menyimpang baik untuk mencegah (preventif) dan  menyelamatkan umat (kuratif) dari perilaku LGBT. Dan hal itu hanya bisa terwujud jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Islami. Wallâhu a’lam bi ash-shawwâb. [MO]

Posting Komentar