(oleh : Salsabila Maghfoor)
Staff Kastrat BEM FTP & Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2016

Mediaoposisi.com| Akhir-akhir ini kita seperti sedang dipertontonkan babak demi babak lawakan yang terus saja dimunculkan ke permukaan. Bukan sembarang lawakan. Ia adalah apa yang disadari sebagai suatu kejahatan, namun tetap tidak membuat pelakunya merasa bersalah atau menyesal dan malah saling berlempar batu sembunyi tangan. Ya, kita tentu tahu bagaimana operasi tangkap tangan ala KPK hari ini telah banyak memakan korban. Bahkan di Malang sendiri, sudah banyak pejabat pemerintahan daerah yang juga terciduk operasi ini.

      Terlepas dibalik itu, apa yang menjadi motivasi gencarnya pengusutan kasus serupa yang dilakukan oleh KPK semestinya menunjukkan kepada kita bahwa negara kita sedang-sangat-tidak-aman. Kita sedang dikelilingi para taipan berkepentingan yang masih saja bisa duduk manis dibalik kekuasaan. Tetu saja dibalik topeng : Saya Pancasila, Saya NKRI ; mereka bebas melengang dari jeratan hukum yang hari ini tidak lebih semacam produk pesanan. 

Semakin banyaknya kasus korupsi maupun suap yang terindikasi juga menunjukkan kepada kita bahwa memang ada yang salah dengan sistem perpolitikan yang ada. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Eddy Soeparno selaku Sekjen PAN, dalam sebuah pernyataan kepada Tribunnews pasca ditetapkannya salah satu kader partainya sebagai tersangka, "Banyaknya kasus korupsi atau suap yang melibatkan para kepala daerah, menunjukkan ada yang salah dengan sistem maupun praktik politik kita,"

     Eddy menegaskan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki sistem politik tersebut, sehingga peristiwa yang menimpa kadernya, yakni Zumi Zola, tidak kembali terulang kepada pemangku kepentingan lainnya. "Kita semua wajib dan punya tanggung jawab untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya," tegas Eddy.

Lantas perbaikan yang seperti apa? Itu yang seharusnya betul-betul diperhatikan sehingga solusi yang nantinya akan ditawarkan juga bukanlah solusi parsial yang sifatnya temporal. Bila menumpas parasit mesti sampai ke akarnya, begitupun dengan fenomena ini. Kondisi perpolitikan yang banyak diwarnai oleh motif kepentingan dalam kekuasaan inilah yang mesti ditumpas sampai ke akarnya.

Para pemangku kekuasaan mestinya tidak mengambil politik itu sebagai kendaraan yang akan dijalankan berdasar ambisi sendiri. Ada konsekuensi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Islam, bahwa politik itu adalah soal mengurusi urusan rakyat, mensejahterakan ummat, tanpa sedikitpun memikirkan kepentingan dan nafsu syahwat. Maka jelas, ada ketimpangan disana, Bila yang dikedepankan adalah urusan pribadi dalam berpolitik, maka selamanya kesejahteraan itu hanya semacam mimpi dalam buaian. Bisa dikatakan mustahil.

Sebab memang, politik dalam kacamata demokrasi hari ini telah sedemikian buruk rupa dan jasadnya. Telah menjadi jargón bersama, bahwa ianya bukan lagi kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ; melainkan dari pengusaha, oleh pengusaha dan untuk pengusaha. Siklus rantai inilah yang pada akhirnya melahirkan politik bagi kursi, bagi hasil, dan lain semacamnya yang pada intinya menunjukkan upaya balas budi tersebab modal yang sebelumnya digelontorkan. Terus dan akan terus seperti itu.

Maka yang perlu diingat, kasus-kasus korupsi dan yang semacamnya ini selamanya tidak akan bisa "bersih" dalam kendaraan bernama demokrasi. Sebab sudah sedemikian banyak cacatnya di segala sisi. Dan bila berkaca pada sistema lain yang perna hada dan diterapkan di muka bumi, hanya kepemimpinan Islam-lah yang mampu menumpas dengan tegas. Hanya dan hanya jika syariat Islam secara kaffah itu diterapkan, akan mampu menumpas segala bentuk penyelewengan yang hari ini terus saja berulang.

Sistem Islam yang bukan lahir dari tangan manusia, melainkan diaturkan langsung oleh pencipta manusia. Sudah barang tentu akan menjamin kesesuaian aturan hidup berjalan dengan fitrah manusia tanpa mengekangnya. Sistem yang akan membatasi individunya tanpa lagi ada kompromi pada nafsu ambisi, semua ditundukkan dalam bingkai penghambaan, bahwa hanya Allah, Rabb yang berhak mengaturkan. Tentu ini akan berdampak baik tidak hanya bagi ummat muslim sebagaimana yang pernah tercatat oleh sejarah, bahwa sistem Islam adalah Rahmatan Lil Alamin, bukan hanya Lil Muslimin. Tapi sayangnya, ia masih saja diragukan dan dipinggirkan. Padahal telah cukup sudah, sekian kasus korupsi itu sebagai tanda bobroknya sistem demokrasi yang jika dipertahankan akan memperparah keadaan. [MO]

Posting Komentar