Oleh: Ulfiatul Khomariah
(Mahasiswi FIB UNEJ, Freelance Writer, Pemerhati Sosial dan Politik)

Miris. Sejak beberapa tahun terakhir rakyat Indonesia dikejutkan dengan menjamurnya kasus korupsi di kota-kota besar. Tidak hanya itu, ternyata virus korupsi juga merambat ke kota-kota kecil di Jawa Timur, salah satunya di Kota Jember yang biasa dijuluki “Kota Santri”. Julukan “Kota Santri” yang disandang oleh Jember ini dikarenakan banyaknya pesantren yang tersebar di Jember. Namun mirisnya, Kota Santri kini memiliki permasalahan yang sangat pelik, mulai dari narkoba, pelecehan seksual, hingga kasus korupsi.

Kasus korupsi di “Bumi Santri” Jember kini sangat memprihatinkan. Belakangan ini terungkap Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, terlibat kasus korupsi Bansos 2015 di Jember yang akhirnya dijebloskan ke tahanan  Lapas Jember, Rabu sore (14/2/2018) usai diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Ponco Hartanto mengatakan, Thoif ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2015 dengan nilai total Rp 33 miliar.

Sementara itu, Koordinator Jember Against Corruption Kholilul Rahman mengungkapkan keresahan dengan munculnya sejumlah kasus dugaan korupsi belakangan ini. "Jember kok kesannya darurat korupsi. Sampai kapan Jember dengan penuh harapan dan potensi sumber daya alam ini bisa bebas dari korupsi," katanya. (beritajatim.com).

Berbagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik begitu meresahkan. Memutus mata rantai korupsi juga seakan sulit dilakukan. Pembentukan komisi khusus untuk memberantas korupsi juga sudah dilaksanakan. Namun, korupsi seakan tidak bisa hilang dan malah tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri, bahkan secara “berjamaah”. Korupsi yang ada di Indonesia seperti sebuah penyakit bawaan yang sulit disembuhkan. Sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya korupsi di negeri ini?

Demokrasi Biang Korupsi

Tak hanya di Indonesia, korupsi juga terjadi di banyak negara. Tertinggi di Somalia, Eropa, bahkan di negara pengekspor demokrasi, Amerika Serikatpun masih menjadi PR besar. Presiden mereka Donald Trump bahkan terjerat 3500 kasus hukum. USA Today melaporkan kasus hukum yang melilit Trump meliputi kasus pribadi dan perusahaan-perusahaannya yang terjadi sejak 30 tahun lalu. Trump terlibat dalam 1.900 kasus sebagai penggugat, tergugat 1.450 kasus, dan sisanya 150 kasus pailit atau yang merujuknya sebagai pihak ketiga. 1.700 diantaranya kasus bisnis kasino, selain tuntutan hukum properti yang bernilai jutaan dolar. Meski begitu, di 2016 Trump tetaplah lolos menjabat orang nomer satu di Negeri Paman Sam tersebut.

Di Israel, Presiden Benjamin Netanyahu yang kini berkuasa juga ramai diberitakan terjerat kasus hukum Agustus lalu. Di dalam satu dokumen yang diajukan ke satu pengadilan, polisi mengkonfirmasi untuk pertama kali bahwa Netanyahu adalah tersangka dalam dua kasus korupsi yang sedang diselidiki. (republika.co.id).

Korupsi terjadi di masyarakat manapun yang menerapkan ideologi demokrasi. Di negara-negara Barat, para pengusaha dan penguasa bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha butuh kekuasaan untuk kepentingan bisnis, sementara penguasa butuh dana untuk pemilu yang mahal. Penerapan demokrasi dalam pilkada mendorong terjadinya korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) menunjukkan pada 2015 sebanyak 269 daerah yang mengikuti Pilkada menghabiskan anggaran sebesar 7,8 triliun dengan rata-rata 70,9 miliar per daerah, dan tidak jauh berbeda pada 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dana besar untuk membiayai proses politik dan kepentingan kampanye.

Dengan proses politik itu kekuasaan di dapat. Lalu kekuasaan itu dipakai untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan kepada pemodal, juga untuk memupuk modal untuk mempertahankan kekuasaan pada proses politik berikutnya. Jadilah siklus money making power, power making money terus bergulir. Di situlah terjadi persekongkolan politisi-penguasa dengan pemodal, dan juga terjadi korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya. Maka sistem demokrasi pada modal itulah yang jadi biangnya korupsi.

Pemberantasan korupsi makin payah karena penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Jika pun akhirnya koruptor diadili, vonis mereka pun sangat rendah, tidak memberi efek jera sama sekali. Harta yang mereka korupsi pun masih aman karena tidak ada proses “pemiskinan” terhadap koruptor.
Dari semua itu jelaslah, masalah korupsi bukan sekedar masalah person. Korupsi adalah masalah sistem dan ideologi. Sistem demokrasi menjadi biang korupsi dan ideologi sekuler kapitalisme menjadi habitat hidup korupsi. Negeri ini bersih dari korupsi akan terus sebatas mimpi, korupsi tak akan mampu secara paripurna tersolusi, bahkan korupsi akan terus menggerogoti negeri ini hingga sampai ke kota santri, selama ideologi sekuler kapitalisme dan demokrasi tidak diganti. Wallahu a’lam bish-shawwab. [MO]

Posting Komentar