Oleh : Dela Nusa

Mediaoposisi.com| Baru baru ini jagad medsos dibuat heboh. Kabarnya Kementerian Agama sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jika terealisasi, zakat dari PNS diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per tahun.

Dikutip dari tempo.co, "Kami masih terus menghitung. Tapi kami optimistis ada Rp 10 triliun per tahun dari zakat PNS yang dapat dihimpun," kata Lukman di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Sungguh jumlah yang fantastis.  Apalagi bila ditambah dengan zakat dari non-PNS.  Respon pun berdatangan. Banyak netizen mempertanyakan niat Pak Mentri. Mayoritas memahami bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam.  Bagian dari ibadah mahdah yang sifatnya tauqifiy (hanya Allah saja yang Maha menentukan tatacara pelaksanaannya). Sesuai kaidah: “Asal pada ibadah-ibadah adalah tauqif.”

Bahkan seorang Karni Ilyas yang jurnalis senior ikut menanggapi.  “Lha ibadah kok harus dipaksa pemerintah?” ujarnya melalui akun Twitter @karniilyas, Senin (5/2/2018).  Seketika tanggapan tersebut viral di sosmed.  Tak sedikit juga yang senada menanggapi.

Maka tulisan ini tidak lagi membahas terkait fiqh zakat yang juga telah viral.  Namun hanya ingin menunjukkan bahwa betapa kemaslahatan pasti terpancar dari penerapan aturan Allah swt, dalam hal ini zakat.  10 trilyun jelas bukan jumlah sedikit. Padahal ditarik hanya dari segelintir umat. Dan jika benar-benar dibagikan ke 8 (delapan) ashnaf sesuai yang ditetapkan Allah, terbayang kemaslahatan menjadi nyata.

Hanya saja maslahat tidak bisa diserahkan  kepada manusia dengan menggunakan akalnya semata (hawa nafsu), karena setiap orang  bisa berbeda terhadap kemaslahatan. Jika  sepenuhnya diserahkan kepada manusia, maka kekacauan yang akan terjadi karena setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Maslahat bagi seseorang belum tentu maslahat bagi yang lain. Sehingga dalam kehidupan kita ini harus ada parameter yang bisa diterima setiap orang.  Darimana lagi sumbernya selain dari Sang pencipta kehidupan sendiri yakni Allah SWT.

Ambil contoh, bagi pemuja kebebasan, adalah maslahat jika ia mempertontonkan auratnya didepan umum, dengan demikian ia mampu mengekspresikan dirinya. Tetapi bagi yang lain tidak maslahat, karena membangkitkan syahwatnya sehingga mendorongnya untuk berbuat maksiat. Kemudian datanglah ketentuan dari Allah SWT, dilarang membuka aurat terhadap yang bukan mahram dan menundukkan pandangan ketika bertemu lawan jenis. Bukankah ini ketentuan yang paling benar dan mulia?

Lainnya lagi, misal menurut aktivis  HAM, sungguh perbuatan kejam dan tidak manusiawi (tidak maslahat) jika pembunuh harus dihukum mati dan bukankah pembunuh itu masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik, tetapi bagi keluarga korban maslahat karena ia memperoleh keadilan. Kemudian datang ketentuan dari Allah SWT, seorang pembunuh akan diqishash (dibunuh juga) kecuali jika keluarga korban memaafkan maka pembunuh harus membayar diyat (denda). Bukankah ini ketentuan paling benar dan mulia?.

Demikianlah jika semua aturan diterapkan tanpa pilih-pilih. Diambil secara kaffah. Sebab maslahat bermakna kebaikan. Dalam konteks kebijakan penguasa terhadap rakyat, maka maslahat berarti kebaikan yang dirasakan seluruh umat manusia. Ketika tujuan adanya syariat tercapai.

Menurut Imam Al Ghazali: "Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'."

Sedangkan Imam Al-Khwarizmi (Penemu Aljabar)  berkata bahwa maslahat adalah:

"Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia."
Seolah merinci pendapat Imam Al Ghazali dan Imam Al Khawarizmiy, Said Ramadhan al-Buthi berkata terkait maslahat:

"Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".

Sangat jelas hanya negara yang dapat menjamin segala tujuan syariat yang tersebut diatas. Mustahil  oleh individu atau kelompok. Cukuplah firman Allah swt: "Dan jika penduduk negeri beriman dan bertaqwa ( kepada Allah sesungguhnya Kami ( Allah ) bukakan kepada mereka ( pintu-pintu ) berkah dari langit dan bumi; Tetapi mereka mendustakan ( ayat-ayat Kami ), maka Kami siksa mereka lantaran apa yang telah me- reka kerjahan.” ( Qs. Al-A’raf: 96 ).

Janji Allah itu pasti.  Namun mungkinkah mengharap terpancarnya kebaikan dengan tegaknya kemaslahatan bila syarat dan ketentuan tak dipenuhi? Syarat beriman dan bertakwa serta ketentuan menjamin terlaksananya tujuan syariat. Sungguh yang demikian hanya kan terwujud ketika Islam diambil secara kaffah. Totalitas. Tidakkah terketuk hati kita dengan peringatan Allah,

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat" (TQS al-Baqarah [2]: 85).

Wallahu a'lam. [MO]

Posting Komentar