Oleh : Ratih Paradini S.Ked
(Dokter Muda, Demisioner Dept.Kajian & Strategi BEM FK UMI)

Mediaoposisi.com| “Siapapun yang menahkodai kapal besar yang bernama Indonesia kalau sudah menyimpnag haluan tetap harus diingatkan dan nahakodapun tak perlu merasa geer bahwa kapal ini miliknya seutuhnya, Kalau ada yang teriak kapal bocor, jangan ditutup mulutnya tapi tutup kebocorannya. Paham?!” (Agung Izzudin Haq).

Kritik itu sejatinya energi untuk meperbaiki dan masukan untuk lebih baik lagi. Banyaknya kritik bukan berarati indikator kegagalan tapi bentuk kepedulian. Jika setiap opini oposisi tak dijadikan evaluasi dan rakyat aksi dianggap menggoyang konstitusi kapan majunya negeri ini?

Di era modern kritik dan informasi sangat terbuka. Apatahlahgi diera digital ibarat hidup dalam dua dimensi berbeda, selain dunia nyata masyarakat menjelma menjadi netizen di dunia maya. Masyarakat  Indonesia  berselancar di dunia maya  bisa menghabiskan rata-rata 8 jam 44 menit. Wajar jika bermedia sosial butuh rambu-rambu. UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi salah satu yang paling berperan dalam mengatur lalu lintas di dunia maya.

Sayangnya pasal UU ITE ini bagai karet, pemaknaan Ujaran Kebencian masih ambigu dan bias  makna, sehingga bisa dipolitisasi sesuai kepentingan pribadi.

Damar Juniarto selaku Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network menyoroti UU ITE pasal 27 ayat 3 "UU ini tidak bisa mengantar keadilan, tapi justru membias ke arah-arah berbeda dari pasal yang seharusnya," ujar Damar. (www.cnnindonesia.com 28 nov 2016).

Dalam buku Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Profesor Universitas Indonesia Slamet Muljana menyebut pasal karet sebagai senjata politik warisan kolonial Belanda. Pasal-pasal multitafsir memang sengaja diciptakan untuk menjerat aktivis kemerdekaan Indonesia.

Salah satu Da’i tersohor di Indonesia terjerat UU ITE, Ustad Zulkifli Muhammad Ali. Ustad ‘Akhir Zaman’ begitula julukan sebagian ummat terhadap beliau. Beliau adalah da’i yang sangat sering memperingatkan tentang masalah huru-hara akhir zaman telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ustad Zulkifli diduga telah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa SARA dan memprovokasi. Hal itu ia lakukan saat memberikan ceramah di salah satu masjid kawasan Jakarta. Kemudian video ceramahnya itu sempat menjadi viral di media sosial.

Dalam ceramahnya tersebut Zulkifli diduga telah mengatakan bahwa kaum Muslimin akan dibuang ke laut dan bakal disembelih oleh kaum komunis, China, Syiah, dan liberal (news.okezone.com 17 januari 2018).

Sayangnya, apa yang menimpa Ust.Zulkifli sangat kontras dengan Viktor Laiskodat meski mereka terjerat pasal yang sama. Meski pada akhirnya Ustad Zulkifli terlepas dari jeratan.
  
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat sejak Agustus tahun lalu ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. "Di mana Victor mengatakan kalau dia yang datang ke kita daripada kita dibunuh, dibunuh duluan," (www.jpnn.com 4 agustus 2017).

Hingga kini bukannya diproses lanjut Viktor Laiskodat bahkan bebas melenggang menjadi kandidat Cagub Provinsi NTT.

Polri akan menunda sementara pengusutan kasus dugaan ujaran kebencian Viktor Laiskodat. Langkah itu menyusul majunya Viktor menjadi bakal calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pilkada Serentak 2018. (news.liputan6.com 12 januari 2018).

Politikus Partai Gerindra, Iwan bersama Tim Advokasi Pancasila tengah mengkaji keputusan Polri menghentikan penanganan kasus Viktor. Dalam waktu dekat, gugatan praperadilan itu akan diajukan. "Itu kan sudah ada tanggapan, pendapat hukum dari ahli tata negara Bung Refli Harun bahwa hak imunitas tidak berlaku bagi anggota dewan yang melakukan tindak pidana," ujar dia (news.detik.com 22 nov 2017).

Wajar jika masyarakat bertanya-tanya, mengapa kalau yang mendiskrediktkan dan melontarkan ujaran kebencian dalah orang-orang yang selalu menyudutkan Islam cenderung mendapatkan imunitas sedangkan para ulama dan aktivis Islam ramai mendapat kriminalisasi, persekusi hingga masuk bui.

Bias makna yang terjadi menjadi peluang tafsir kebenaran oleh satu pihak saja. Jika sudah begitu pintu otoriterisme terlahir oleh demokrasi itu sendiri. Secara teoritis pengekangan khas otoriterisme bertententangan dengan prinsip kebebasan demokrasi. 

Namun demokrasi akan selalu berpihak, selama kebebasan itu seiring dengan ideologi sekulerisme liberalisme maka akan diberi ruang. Faktanya LGBT tak dianggap kriminalitas dan bebas beroperasi atas nama HAM, perzinahan dalam UU hanya dibatasi pada mereka yang sudah menikah sedangkan pemuda diatas 18 tanpa ikatan yang bersentubuh dianggap pergaluan atau sekedar kenakalan tak tersentuh UU, semua atas dasar kebebasan. Disaat bersamaan ada ulama yang menyampaiakan analisa-analisanya tentang akhir zaman dipertentangkan bukan dibantah dengan argumentasi dan analisa tajam malah membungkam lewat UU, ada da’i yang menyampaikan Khilafah dianggap mengancam negara meski dakwah tak pernah pakai senjata. [MO]  





Posting Komentar