Oleh: Novita Fauziyah

Mediaoposisi.com| Aksi yang dilakukan oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa dengan membunyikan peluit dan memberi kartu kuning kepada Presiden RI Joko Widodo menuai banyak reaksi. Reaksi tersebut bermunculan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada yang mendukung dan mengacungkan jempol kepada mahasiswa tersebut. Namun ada juga yang menyindir, tak terkecuali Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Dikutip dari detik.com, di sela-sela memberi mata kuliah pengantar teori ekonomi makro di UI, Sri Mulyani menyindir aksi yang telah dilakukan oleh Ketua BEM UI tersebut. 

"Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro," kata Sri Mulyani di Auditorium FEB UI, Depok, Senin (5/2/2018).

Menurut Sri Mulyani jika mahasiswa tersebut sudah mendapatkan kuliah ekonomi makro dapat mengetahui soal kondisi ekonomi.

"Kalau sudah dapat pengantar makro ekonomi baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya," imbuh Sri Mulyani.

Sindiran tersebut pun langsung mendapat tanggapan salah satunya dari Rizal Ramli. Anggapan norak dilontarkan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli melalui cuitannya di twitter. Selain itu, pria yang dikenal dengan rajawali ngepret ini justru meminta Sri Mulyani untuk belajar kembali ilmu dasar keuangan (www.detik.com).

Pertanyaan sederhana dari sindiran Menteri Keuangan adalah apakah orang yang akan mengingatkan penguasa harus kuliah? Berapa banyak rakyat Indonesia yang kuliah? Mahasiswa sebagai bagian dari agent of change memiliki semangat yang luar biasa. 

Pemikiran kritis berlandaskan fakta tentu menjadi modal dasar tatkala ingin menyampaikan aspirasi mereka. Jangankan mahasiswa, masyarakat awam pun bisa merasakan bagaimana gejolak perekonomian yang terjadi sampai dengan kasus gizi buruk yang melanda wilayah Asmat Papua, pulau yang di sana terdapat gunung emas. 

Lalu apakah masyarakat juga tidak boleh menyampaikan aspirasi ataupun koreksi hanya karena tidak kuliah atau tidak mendapat mata kuliah pengantar teori ekonomi makro?

Dalam Islam dijelaskan bahwa mengoreksi penguasa adalah suatu keharusan karena ini adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar.  Siapa saja boleh melakukan tatkala terdapat penyimpangan ataupun kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa. Apa yang dilakukan oleh Ketua BEM UI merupakan bentuk koreksi kepada penguasa yang menjadi kewajiban, hendaknya bukan dianggap sebagai aksi yang membuka aib atau bahkan dianggap aksi yang salah karena belum ikut mata kuliah pengantar teori ekonomi makro.

Dalam suati hadist dijelaskan pula keutamaan bagi orang yang melakukan koreksi terhadap penguasa.

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath).

Aksi untuk menyampaikan aspirasi dan mengoreksi penguasa jelas memiliki nash yang syar’i. Nash tersebut tentu bukan mengharuskan setiap orang harus kuliah atau belajar mata kuliah tertentu yang berkaitan, terlepas orang tersebut adalah mahasiswa atau bukan. Jika ilmu adalah yang dimaksud, maka Islam lah yang menjadi sumber ilmunya.

Ketika seseorang telah memiliki ilmu yang bersumber dari Islam dan memiliki bukti fakta yang terjadi maka sah saja jika orang ingin menyampaikan koreksi terhadap penguasa. Pertanyaannya adalah jika ada masyarakat yang kritis menyampaikan aspirasi atau koreksi adakah yang tidak senang?. [MO]

Posting Komentar