Oleh : Eli Marinda
(Revowriter Bima)


Mediaoposisi.com- Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan saat ini semua fraksi di DPR menyepakati perlunya Pasal Penghinaan Presiden dalam Rancangan KUHP. Hal itu, kata dia terlihat dalam rapat tim perumus Senin (5/2/2018) "Kan kita bisa lihat kemarin dalam timmus (tim perumus) kemarin, yang hari terakhir Pak Benny (Harman) semua setuju dan enggak ada yang menolak. Hanya kita belum sepakat apakah itu delik aduan dan delik biasa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (nasional.kompas.com,7/2/2018).

Korban Pasal Penghinaan Presiden
  Sebelum dicabut tahun 2006, pasal Penghinaan Presiden sudah pernah dipakai untuk memenjarakan orang. Misalnya pada kasus yang dialami Supratman, redaktur Harian Rakyat Merdeka pada 2003 silam. Supratman dijerat dengan Pasal 137 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina Presiden atau Wakil Presiden karena judul pemberitaan yang dibuatnya dianggap menghina Presiden Megawati saat itu. Dilansir dari Hukumonline, dia divonis hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan.

  Berikutnya seorang mahasiswa bernama Monang Johannes Tambunan pernah didakwa dengan pasal 134 KUHP di era Susilo Bambang Yudhoyono. Monang, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005. Setelah Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar pasal 134a dan 136 bis KUHP, ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tidak menutup kemungkinan korban pasal penghinaan presiden di era rezim now akan berulang kembali walaupun sebagian politisi senayan terus mengatakan tidak akan terjadi pasal karet. Padahal fakta sejarah tidak demikian apatah lagi dengan kondisi sekarang ini momen pilkada dan pilpres 2019 terus terjadi, ulama dikriminalisasi bahkan sudah ada yang dibunuh oleh orang gila, sejak kapan orang gila doyan bunuh ulama?. Apalagi dengan pasal ujaran kebencian dalam UU ITE saja sudah banyak memakan korban.

Kritik Bentuk Ketidakpuasan Terhadap Rezim
  Bisa jadi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang memberi ‘kartu kuning’ pada presiden. Dia bisa terjerat Pasal 263 ayat 1 tentang menghina presiden atau wakil presiden di muka umum. Padahal apa yang dilakukannya adalah agar tiga tuntutan didengar dan diperhatikan oleh presiden yang salah satunya adalah menuntaskan gizi buruk di papua, dimana disana ada aset tambang yang besar yaitu Freeport namun tidak bisa berikan kontribusi untuk orang papua. Begitupun dengan penguasa sebelumnya, mereka yang menjadi korban pasal penghinaan presiden adalah mereka yang resah dan merasakan ketidakadilan penguasa terhadap rakyat seperti menaikkan harga BBM dan sebagainya. Apatah lagi sekarang berbagai macam kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat sangat kita rasakan, mulai dari petani yang menjadi ujung tombak pangan negara kesuliatan mendapatkan pupuk yang bersubsidi sehingga terpaksa beli yang non subsidi namum tiba panen malah pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Inikan namanya antara masalah yang dihadapi petani dengan kebijakan pemerintah bertolak belakang justru menambah beban petani. Belum lagi berbicara susahnya lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, kesehatan dan tarif listrik yang terus naik tanpa pemberitahuan.

  Ini saya kira tepat apa yang disampaikan oleh warganet yang posting oleh bbc tanggal 8/12/2018 bahwa justru yang dibutuhkan sekarang bukan pasal “penghinaan presiden” tetapi pasal “penghinaan pada rakyat”. Dan sebenarnya ada yang lucu dari partai yang dulu opisisi sekarang menjadi partai pendukung penguasa yang sudah beberapa kali mengakatakan pada Pak Jokowi adalah petugas partai. Dulu menolak adanya pasal penghinaan presiden sekarang malah mendukung dengan alasan bahwa pasal itu penting untuk ada agar "demokrasi tidak kebablasan".

  Dengan adanya semua fraksi di DPR meyetujui pasal penghinaan presiden, ini menandakan ada masalah serius yang di hadapi oleh bangsa kita kedepan yaitu masalah ketidakpedulian terhadap rakyat itu sendiri, bukan hanya pada siapa yang memimpin (baca: presiden) tapi semuanya mengambil bagian dalam memuluskan pasal penghinaan presiden. Karena sebagaimana kita pahami bahwa Sistem demokrasi membagi dirinya menjadi tiga kekuasaan yaitu legislatif, ekesekutif dan yudikatif.

Kritik Dalam Pandangan Islam
  Muhasabah lil hukam atau kritik untuk penguasa itu baik, penguasa janganlah phobia dengan kritik rakyat untuk meluruskan kesalahan mereka. Mengoreksi penguasa yang keliru, termasuk perkara yang maklum bagian dari agama ini. Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
“Agama itu adalah nasihat”
Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
“Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)
Di sisi lain, Rasulullah–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya:
“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya).

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath).

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang Muslim senantiasa mengoreksi penguasa dengan tegas. Hendaknya penguasa melaksanakan nasihat Umar Ra. Ketika Umar bin Khaththab –radhiyaLlâhu ’anhu- berkhuthbah di hadapan kaum Muslim, setelah beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau berkata, “Barangsiapa di antara kalian melihatku bengkok, maka hendaklah dia meluruskannya”. Seorang laki-laki Arab berdiri dan berkata, “Demi Allah wahai Umar, jika kami melihatmu bengkok, maka kami akan meluruskannya dengan tajamnya pedang kami”. Penguasa jangan anti kritik dan nasihat, Apatah lagi Bapak Jokowi sendiri pernah mengatakan rindu di demo, baru angkat kartu kuning saja kok sudah keluar Pasal Penghinaan Presiden?. [MO]

Posting Komentar