PERPRES BSSN & KEGALAUAN REZIM
Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com- Rezim kontroversial lagi lagi menebar  saja mengeluarkan Perpres Nomor 133 Tahun 2017, tepatnya pada tanggal  16 Desember yang lalu. Perpres ini merupakan Perubahan atas Perpres No. 53 tahun 2017 tentang Badan Siber & Sandi Negara yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2017.

Tidak ada yang spesial dari Perppu perubahan ini, selain dua hal. Pertama, kontrol dan pertanggungjawaban kerja Badan Siber dan Standar Nasional (BSSN) langsung dibawah kendali Presiden. Kedua, anggaran BSSN langsung dari APBN.

Sejak dibentuk 7 (tujuh) bulan yang lalu, tidak ada prestasi yang ditorehkan BSSN. Belum genap setahun Perpres pembentukan BSSN, belum pula ada evaluasi kinerja BSSN dibawah kendali menteri (Menkopolhukam), Perpres sudah direvisi dan ditarik langsung dibawah kendali Presiden.

Realitas ini menggambarkan beberapa keadaan yang diduga menjadi latar belakang diubahnya Perpres BSSN, yang setidaknya ada beberapa perkara  yang perlu dicemati:

Pertama, perubahan Perpres BSSN -menjelang pemilu dan Pilpres- diduga kuat akan ditunggangi kepentingan politik. Kepentingan dimaksud adalah pengokohan eksistensi rezim sebagai penguasa sekaligus memastikan syahwat politik rezim dapat berkuasa pada periode selanjutnya.

Caranya dengan melakukan patroli sosmed, menindak yang kontra rezim dan membiarkan netizen pro rezim meski menebarkan hoax. Ungkapan yang menyatakan "hoax tidak mengapa asal membangun" mengkonfirmasi hal ini. Bahkan, sempat muncul wacana adanya wewenang penangkapan. Luar biasa represif !

Kedua, perubahan kendali oleh Presiden sekaligus anggaran yang di cangkokan langsung ke APBN, memungkinkan rezim dapat memaksimalkan lembaga untuk merealisir tujuan politik rezim sekaligus menyusu anggaran pada negara. Pembiayaan politik melalui mitra politik seperti pengusaha, sudah sulit diandalkan karena para cukong juga mengalami kerugian hebat akibat beberapa proyek yang diharapkan disupervisi penuh oleh rezim terpaksa limbung dan sebagiannya tumbang oleh kritisme publik dan perubahan dinamika politik.

Sulit untuk mendapat asupan dana dari mitra politik -sebagaimana sebelumnya teman Ahok- mendapat asupan gizi politik dalam jumlah yang luar biasa besar dari pengembang (baca: cukong aseng). Ungkapan permintaan anggaran 2 triliun untuk membackup lembaga, adalah konfirmasi terhadap kesimpulan adanya upaya memindahkan dot-dot dan kaleng susu serta gizi politik dari kantong pengusaha ke kantong APBN.

Ketiga, ditariknya kendali langsung oleh Presiden dan membaypass menteri dapat menunjukan ketidakbecusan menteri dan kekhawatiran penggunaan lembaga untuk kepentingan politik diluar visi rezim. Kita ketahui bersama, menteri dan Presiden berasal dari partai yang berbeda. Dalam banyak hal dan kepentingan, masing-masing akan saling manfaatkan celah kekuasaan untuk mendapatkan benefit politik untuk partainya.

Kendali dibawah menteri -padahal menteri berbeda partai dengan rezim- menyebabkan rezim kesulitan mengeksekusi kebijakan partai melalui lembaga yang dibentuk. Padahal, keterpurukan elektabilitas partai moncong banteng perlu juga diselamatkan melalui tim siber -sebagaimana perlu juga memoles citra politik rezim- menggunakan bedak-bedak politik sosial media.

Keempat, penetapan perubahan Perpres dalam waktu kurang dari setahun menunjukan buruknya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditelurkan rezim. Nyaris sama dan sebangun dengan Perppu ormas, Perpres BSSN ini juga dibentuk tidak dengan due diligent yang baik, bukan untuk visi politik negara yang berorientasi panjang untuk kesejahteraan rakyat, tetapi hanya untuk merealisir visi politik pragmatis untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan.

Memang rezim kian galau mendekati tahun politik, bukan saja karena desakan umat yang begitu kuat menginginkan rezim turun, tetapi juga manuver politik mitra koalisi yang saling mencari celah untuk memperoleh kompensasi politik dalam barisan koalisi pro rezim.

UU pemilu ysng baru (UU No. 7/2017) meniscayakan pertarungan politik dan kepentingan beredar tanpa pola baku, dan rawan perpecahan kongsi -meskipun telah berkomitmen dalam koalisi mengusung capres- karena aturan pemilu meniscayakan perpecahan terjadi. Dan ini blunder politik rezim yang tidak dihitung sebelumnya.

Sebelumnya, telah ada komplain adanya batasan presidensial treshold dengan angka 20% yang dihitung dari pemilu tahun 2014. Presidensial treshold pada pemilu tahun 2019 tidak bisa dihitung dari hasil perolehan suara pemilu 2019 karena pelaksanaan pileg, piltor dan Pilpres dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jika komitmen dan konsisten, seharusnya presidensial treshold 0 %, semua partai bisa mengajukan calon Presiden, karena pelaksanaan pemilihan Presiden berbarengan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD.

Karena rezim khawatir muncul rival capres yang lebih digemari publik, elektabilitas tinggi -sementara rezim mengalami keterpurukan yang hebat dalam soal elektabilitas- maka rezim memaksakan hukum besi Pilpres. Calon hanya diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki perolehan suara 20 % dari hasil pemilu 2014. Pada awal di sahkan UU pemilu (UU No. 17/2017) rezim merasa menang, partai rival ramai ajukan JR ke MK.

Hari ini rezim baru sadar -atau mungkin juga belum menyadari- jika pematokan presidensial treshold 20 % dari pemilu 2014 juga mengandung bom waktu perpecahan mitra koalisi dalam usaha mendukung suara rezim.

Penetapan dan pemilihan capres bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, menyebabkan partai pendukung rezim suaranya terpecah. Contoh saja, jika di daerah suara basis PPP dan PKB yang identik dengan basis masa Islam, mendapat ultimatum umat untuk tidak memilihnya, kecuali mengusung capres yang lain, ini akan menyebabkan tergerusnya suara rezim dalam pencapresan.

Para caleg di daerah (tingkat I dan II) tidak peduli siapa yang menjadi Presiden, mereka hanya peduli dirinya lolos menjadi anggota dewan. Jika ada desakan publik untuk tidak memilih capres dari rezim, para caleg di daerah secara pragmatis akan memberikan opsi kepada pemilih "Silahkan presiden pilih sesuai nurani, yang penting caleg pilih saya ya". Dan fenomena ini akan merebak terjadi pada seluruh mitra koalisi pasti pendukung rezim, kecuali PDIP.

PDIP tetap akan mengambil opsi Rawe Rawe Rantas Malang Malang Putung, akan tetap menawarkan Jokowi sebagai capres, meskipun penolakan publik begitu kuat. Nampaknya rezim mencium aroma kekalahan ini, termasuk aroma pengkhianatan partai mitra koslisi.

Karenanya perlu perubahan Perpres BSSN untuk langsung dikendalikan rezim dan tidak mempercayakan kepada kendali menteri dari partai lain karena khawatir lembaga yang diadakan untuk menyokong kekuasaan rezim justru dijadikan sarana kudeta politik oleh kepentingan partai lain. Tidak ada kawan sejati dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi.

Wahai umat, itulah realitas menjijikkan dari politik sekuler. Politisi sekuler mengintai dan mengawasi umat untuk mencari kesalahan umat, bukan untuk mengurusi umat. Hanya politisi Islam dalam sistem Khilafah yang benar-benar setia melayani umat.

Umar bin Khatab, Amirul Mukminin berpatroli siang dan malam berkeliling Madinah, untuk memastikan apakah ada hak umat yang belum ditunaikan Umar RA sebagai Khalifah. Umar berpatroli dan meneliti untuk melayani, bukan untuk memata-matai apalagi mencurigai rakyatnya.

Karenanya, sudah saatnya umat saat ini merindukan Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwwah, agar umat mendapatkan pemimpin politik seperti Umar RA. Agar umat benar-benar bisa taat kepada Allah secara kaffah, dan agar bumi ini segera dinaungi berkah. Allahummaja'alna Daulatan Islamiyatan Karimatan, Amien YRA. [MO].

Posting Komentar