Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com| Seolah alpa dengan tidak tercapainya target pajak, pemerintah jsutru menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20 persen dari realisasi 2017 sebesar Rp 1.147 triliun menjadi Rp 1.424 triliun pada 2008. Target setoran pajak tersebut dianggap terlalu tinggi, sehingga membuat pengusaha cemas.

Perntanyaan tajam dilontarkan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Franciscus Welirang kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam acara Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan Langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/1)

"Pertumbuhan penerimaan pajak 20 persen cukup tinggi, ngeri juga ya lihat 20 persen. Pasti ini ada ekspansi tax," tegas.

Pemerintah membenarkan munculnya berbagai kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha.

"Ada banyak sekali feedback dari pengusaha mengatakan mereka mengatakan sangat khawatir dengan adanya target yang terlalu tinggi," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8)

Kekhawatiran ini juga diamini oleh pengamat ekonomi, Husain Matla. Dalam wawancara dengan Mediaoposisi.com, Senin (29/1), Husain menilai Sri Mulyani tidak memahami kondisi Indonesia sekalipun menjabat sebagai menteri keuangan. Pasalnya, menteri yang dekat dengan barat ini dinilainya silau dengan kebijakan ekonomi negara pelaku kapitalisme.

Bila kebijakan peningkatan pajak terus dilakukan, hal ini dikecam keras oleh Husain sebagai kedzaliman.rezim Jokowi kepada rakyat
“Kekayaan Indonesia sudah diambil asing, tapi rakyatnya diiberikan pajak tinggi” kecamnya

Indonesia dinilai Husain sebagai negara korban kapitalisme, sehingga kecaman terhadap pemerintah akan terjadi bila kebijakan perekonomian berkiblat pada negara kapitalis.
 
“Pajak tinggi ala negara kapitalis tidak layak dilakukan di Indonesia” imbuh Husain. 

Dalam kacamata Husain, negara kapitalis berani menetapkan pajak tinggi, karena perusahaan di negara tersebut sukses mengeruk kekayaan alam negara lain.

“Pajak besar di perusahaan Amerika bukan masalah pelik untuk pelaku usaha mereka’ imbuhnya.
 
Pelaku usaha di Amerika, khususnya perusahaan besar yang imperalis tentu berhasil menguasai sumber daya di negara negara lain, termasuk Indonesia.
 
Pemerintahan AS sendiri diduga kuat mengamankan keinginan perusahaan besar ini, sehingga pajak besar bukan masalah pelik bagi pelaku usaha namun menjadi masalah untuk negara yang menjadi korban

Ia menyamakan kebijakan pajak tinggi di  Amerika dengan analogi yang menarik. 

“Pajak besar di Amerika, itu ibarat arisan para kapitalis” pungkasnya.



Posting Komentar