Malapetaka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Oleh: Ayunin Maslacha (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya)
Mediaoposisi.com- Isu Pemberdayaan Ekonomi Perempuan akan masif dikampanyekan hingga 13 tahun kedepan. Sebab telah ditandatangani Dokumen Kerjasama Pemerintah RI UNFPA (United Nations Population Fund) siklus 9 (2016-2020) pada 29 Maret 2016 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diantaranya terfokus pada kesetaraan gender serta advokasi isu International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 dan Suistainable Development Goals (SDGs)
Semua isu gender bertujuan mewujudkan planet 50-50 pada tahun 2030, yakni kesetaraan mutlak bagi perempuan yang dicapai melalui pengarusan perempuan sebagai penentu kebijakan publik dan penggerak ekonomi.
Perjuangan gender kontemporer juga melibatkan laki-laki. Mereka dibutuhkan untuk membuat kebijakan dan mengadvokasi peningkatan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik atau di korporasi. Itulah yang mendasari kampanye He For She di New York 2014 dan menarget satu milyar laki-laki untuk menjadi agen perubahan kesetaraan gender
Peran politik praktis dan publik perempuan akan berdampak pada penguatan akses mereka terhadap ekonomi yang pada akhirnya akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi.
Sementara, paradigma tentang perempuan sebagai penggerak ekonomi mengharuskan adanya jaminan untuk membebaskan perempuan bekerja secara aman. Sebab itulah, The Third United Nations Conference on Housing and Suistainable Urban Development, Habitat III yang berlangsung di Quito, Ekuador melahirkan The New Urban. Sebuah agenda yang berisi komitmen mempromosikan kota aman bagi perempuan
Jika kota aman bagi perempuan, maka akan memudahkan mereka keluar rumah secara bebas dan setiap saat sesuai tuntutan tempat kerja dan pekerjaannya.
Pengarusutamaan gender selalu difasilitasi, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satunya melalui Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga (K/L), di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dukungan swasta atau pengusaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) serta adanya dukungan dari masyarakat baik malalui Ormas atau LSM
Kemungkaran Terorganisir
Ini adalah bentuk kemungkaran yang terorganisir. Kemungkaran yang berawal dari disusupkannya Feminisme sebagai pemikiran dasar untuk membuat kebijakan Internasional dan berdampak pada negara-negara anggota PBB yang hanya bisa membebek. Jadi semua kebijakannya mengandung spirit pembebasan dari Syari'at Islam. Sebab Feminisme adalah paham dan gerakan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria
Karena itulah paham ini merombak pola interaksi, peran dan fungsi perempuan sebagaimana diajarkan Islam sekaligus menghapus kepemimpinan suami, yang berujung pada pembukaan keran kebebasan atas nama kesetaraan dan HAM.
Negarapun berlepas tangan, atas kebijakan kontradiktif yang dibuat dengan akibat yang ditimbulkan. Seperti tak lagi memperdulikan, berapa juta anak yang menjadi korban sebab ibu mereka direnggut oleh "kapitalisme". Waktu sebagai ibu telah banyak beralih menjadi karyawati, enterpreneur, TKW hingga asuhan dan kasih sayang seorang ibu tak dimiliki, lantas berganti dengan tayangan televisi dan internet yang minim infiltrasi edukasi.
Hasilnya, marak adanya perilaku LGBT, seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Itu semua sebab kurangnya perhatian orang tua, terutama ibu pada kehidupan pergaulan anak-anaknya. Kerusakan SDM akan berpengaruh pada semua sendi-sendi bangsa, yang berujung krisis multidimensi hingga bangsa itu dimasa depan hanya tinggalah nama. Bukankah kita tak ingin Indonesia menjadi demikian?
Pemerintah bisa saja berdalih, pendidikan dari ibu digantikan dengan kebijakan Full day school agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan disekolah, sementara ibu boleh saja bekerja dari pagi hingga sore hari. Padahal rasa aman, keterikatan psikis, kedekatan lahir batin antara ibu dan anak takkan bisa digantikan oleh siapapun dengan fasilitas senyaman apapun.
Inilah saat kapitalis menuntut peran maksimal perempuan untuk menghasilkan materi, merekapun telah merusak peran keibuan itu. Menjadikan perempuan sebagai korban karena fitrahnya telah tercabut demi memenuhi ambisi kapitalistik yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah atau pemilik korporasi global.
Kemungkaran ini akan terus berlangsung selama Indonesia masih menjadikan Ideologi Kapitalisme sebagai corak sistem kenegaraannya. Disadari ataupun tidak, penganut Kapitalisme meyakini bahwa sejahtera hanya bisa diraih melalui ukuran-ukuran relatif yang dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Maka tak seharusnya, kaum Muslim larut dalam agenda penjajahan politik Barat. Justru harus menjadi penghadangnya sebab tak sesuai dengan syari'at Islam. Perjuangan yang sebenarnya adalah mengupayakan Islam sebagai pengganti sistem kenegaaran. Karena kekuatan politik hanyalah seimbang dengan kekuatan politik pula.
Ketika Islam diterapkan dalam bingkai negara, maka wanita akan mendapat kedudukkan yang mulia sebagaimana kebijakan yang ditetapkan. Negara akan mendukung tugas utama mereka sebagai al-ummu wa rabbatul bayt, tanpa perlu menanggung beban nafkah yang itu hanya diberikan pada suami. Semua telah Allah tetapkan berdasarkan takaran fitrah masing-masing. Wallahu a'lam bish shawab. [MO]

Posting Komentar