TAHUN POLITIK, ANTARA PENCITRAAN Dan HARAPAN
Oleh : Eni Mu’tamaroh I, S.Si
Pengajar dan Anggota Revowriter Jombang


Mediaoposisi.com| Memasuki tahun politik 2018 ada 171 daerah dengan rincian 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota di Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tepatnya tanggal 27 Juni 2018. Aroma politik kian menyengat, partai politik sibuk mencari pasangan calon, koalisi sana-sini, lamar melamar tokoh untuk diusung dalam Pilkada. Baik tokoh lama yang pernah gagal, maupun incambent yang ingin melanjutkan posisinya. Adapun pendatang baru juga bermunculan untuk  bertarung memperebutkan jabatan tertinggi daerah.
Geliat politik seperti ini sudah tidak asing lagi.  Pesta lima tahunan menyisakan cerita yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Setelah pilkada ini tahun depan akan dilanjutkan pesta demokrasi yang lebih besar pemilihan Presiden. Rasanya baru kemarin kita mendengar janji-janji manis berbuah gombal dari para calon penguasa dalam heroik kampanyenya. Sebentar lagi rakyat akan disuguhkan hal yang gak jauh beda. Sebatas inikah aktivitas politik yang kita pahami?
Makna Politik

Banyak orang yang terlalu sempit memahami makna politik. Sebatas upaya untuk meraih kekuasaan atau melanggengkannya dengan menghalalkan segala cara. Sedang rakyat dianggap telah berpolitik sebatas keikutsertaannya dalam pemilu, “mencoblos” atau “mencontreng” saja. Di sisi lain sebagian orang justru lari menjauh dari politik karena takut tercemar oleh kotornya politik.

Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.” Isywara (1967) menyimpulkan dari berbagai pendapat yang telah ia rangkum dalam bukunya bahwa politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah-masalah pelaksanaan dan control kekuasaan, atau pembentukan kekuasaan. Dari definisi ini dapat ditarik benang merahnya bahwa politik itu berkaitan dengan urusan masyarakat oleh kekuasaan negara maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Selaras dengan Islam, secara bahasa politik (as-siyasah) berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti “mengurus, mengedalikan, mengatur kepentingan seseorang atau umat.” Dalam kamus al-Muhith dikatakan, “Sustu ar-ra’iyata siyasatan”, yang berarti, “Saya memerintah dan melarangnya.” Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya Al-Afkar as-siyasiy mendefinisikan bahwa politik atau as-siyasah adalah mengatur urusan umat dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Pelaku pengurusan urusan umat disebut politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa arab dikatakan ulil amri yang mengurusi urusan rakyat, mengatur, dan menjaganya. Dengan demikian rakyat memiliki hak untuk memilih siapa saja yang akan menjamin urusan-urusan mereka. Pastinya orang yang bertanggungjawab, dan rakyat akan senantiasa mengontrol pelaksanaan tugasnya dan menasehati mereka.

Pencitraan Politik
Untuk menjadi Ulil amri di sistem demokrasi, dimana suara rakyat menjadi penentu siapa yang layak memimpin negeri maka tak heran para politikus berlomba-lomba menarik simpati rakyat demi meraup suara. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari pasang banner (iklan politik) di sudut-sudut jalan, pertokoan, dan di tempat trategis lainnya. Blusukan ke kawasan kumuh, tampil lebih religius di majlis-majlis dzikir, tapi juga mampu tampil hedonis dikerumunan konser-konser musik. Intinya dimana rakyat berkerumun disitulah ajang kesempatan politikus, khususnya calon penguasa melakukan pendekatan. Tebar janji-janji manis, lebih dermawan dan tampil merayat dari sandal jepit hingga kaos oblongan demi mendulang suara rakyat. Dan media tak kalah gencar menjadi corong pengokohan sepak terjan para politikus ini. Tak lain dan tak bukan ini hanya sekedar pencitraan.

Pencitraan menjadi cara efektif untuk menonjolkan tokoh politikus yang diusung. Membangun citra baik ditengah-tengah kerinduan rakyat akan pemimpin yang amanah, dan mensejahterakan kehidupan mereka. Alhasil, sudah banyak buktinya lagi-lagi rakyat harus gigit jari karena ternyata janji manis mereka berbuah sengsara. Kerinduan tinggallah kerinduan belum betemu jawabnya.  

Hal ini sangat kontradiksi dengan system politik Islam. Dimana kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Di dunia ia bertanggungjawab dihadapan rakyat yang telah memilihnya, mewakilkan urusan kepadanya. Di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sehingga tidak sebarang orang berani dan tidak sebarang orang mewakilkan urusannya soal kepemimpinan. 

Selepas wafatnya Rasulullah Saw, kaum muslimin sibuk berunding siapa yang akan memimpin setelah ini. Beberapa sahabat perwakilan anshor dan muhajirin berkumpul, mereka diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Sa’ad bin ubadah, dan Ubaidah bin jarrah. Umar dan Sa’ad merasa tidak pantas jika harus bersaing dengan Abu Bakar, sehingga mereka mundur dan mewakilkan urusannya kepada Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, sahabat yang sangat luar biasa dalam membela Islam, akhlaknya yang lemah lembut penuh kasih sayang banyak dicintai orang. Hingga umat islam saat itu ridla menerima kepemimpinanya sebagai Khalifah pertama. 

Pemimpin Sejati Lahir dari Sistem Illahi
Rakyat menaruh harapan besar pada pemimpin-pemimpin negeri ini menuju kehidupan lebih baik. akankah harapan rakyat menjadi nyata berada ditangan-tangan calon pemimpin yang suka obral janji dalam kampanyenya? antara pencintraan dan harapan. Lagi-lagi rakyat dipertontonkan sandiwara para politisi di panggung demokrasi. Jangan sampai rakyat tertipu lagi, menggantungkan harapan korban pencitraan. Katanya pemimpin merakyat, tapi kebijakannya justru menyengsarakan rakyat. Masihkan berharap pada mereka?

Pemimpin sejati, pemimpin yang memahami hakekat kepemimpinanya. Rakyat memilihnya karena percaya akan kemampuannya mengurus rakyat, tercermin dari kapabilitas, dan akhlaknya. yang dipilihpun menyadari bahwa jabatan kepemimpinan menuntut kerjakeras penuh keadilah. Sabda Rasulullah Saw, “Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadits lain, ketika Abu Dzar meminta agar diberi jabatan, Rasul bersabda kepada dia: “Wahai Abu Dzar, sungguh engkau lemah. sungguh jabatan/kekuasaan itu adalah amanah dan sungguh ia menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan benar dan menunaikan kewajiban di dalamnya” (HR. Muslim)

Dari hadits-hadits ini menunjukkan beratnya tanggung jawab kepemimpinan. Ia seperti belati bermata dua. Jika yang menjadi pemimpin orang yang tidak layak, mengambilnya dengan tidak benar, tidak adil, dan tidak melaksanakan kewajiban maka itu menjadi kerugian baginya di akhirat. Sementara di dunia akan mendatangkan bencana bagi rakyat yang dipimpinnya. Sebaliknya, jika kepemimpinan ditangan orang yang layak, adil, menjalankan kewajiban, maka baginya keutamaan dan karunia besar di akhirat dan didunia akan menjadi berkah dan kebaikan bagi rakyat yang dipimpinnya. [MO]



Posting Komentar