Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com| Tindakan kontroversial lagi lagi dilakukan oleh penguasa. Kali ini melibatkan petani, pasalnya pemerintah melakukan kebijakan impor beras di saat stok beras melimpah, selain itu bulan Februari juga diperkirakan akan terjadi panen raya di berbagai tempat.

Presiden Joko Widodo dikutip dari kompas.com berdalih, kebijakan impor 500.000 ton beras dilakukan demi memperkuat cadangan beras.

"Itu ( impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1)

Berdasarkan penelusuran redaksi Mediaoposisi.com , kebijakan ini bertolak belakang dengan janji kampanye, bukan rahasia lagi penguasa saat ini menjanjikan penghentian impor pangan.

Dikutip dari kompas.com, saat masa kampanye, Joko Widodo pernah menjanjikan kebijakan impor pangan dihapuskan bila menjadi presiden 2014 .Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor pangan.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," klaim Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Tak lupa, untuk menggalang dukungan para petani. Jokowi mengklaim tindakan penghentian impor akan memuliakan petani.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," imbuhnya.

Jokowi juga mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor. Sosok yang dekat dengan tersangka penista agama ini, Ahok menganggap banyak terdapat mafia daging, beras, hingga minyak yang memaksa pemerintah harus melakukan impor.

Mempertanyakan Janji Petugas Partai

Tak heran masyarakat pesimis bahkan anti dengan pesta demokrasi, pasalnya janji janji yang diberikan tidak sesuai kenyataan. Janji stop impor pangan nampaknya dilupkan oleh penguasa. Hal ini terlihat dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Disebutkan pada tahun 2014 terjadi impor 844,163 ton , lalu meningkat menjadi 861,601 pada 2015. 2017 bahkan di atas nilai 1 juta ton, yaitu 1.283,178 ton. Penurunan sempat terjadi pada 2017, “hanya” 256.559. Fakta yang mengiris, mengingat Indonesia adalah Negara agraris.

Ketua Komisi IV DPR dari Gerindra Edhy Prabowo mempertanyakan langkah pemerintah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Dikutip dari kompas.com Edhy menilai, pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji kampanye yaitu mewujudkan swasembada pangan

"Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1)

Ada Udang di Balik Beras

Dikutip dari kompas.com, Ombudsman Republik Indonesia menilai adanya potensi konflik kepentingan kebijakan impor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, konflik kepentingan ini dapat dilihat dari pihak yang ditunjuk sebagai importer yaitu PT PPI dan Bulog.

"Penunjukan PT PPI sebagai importir berpotensi melanggar Perpres dan Inpres," kata Alamsyah dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1). Hal ini patut disayangkan karena pemerintah seharusnya merencanakan kebijakan secara matang

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan maunya Bulog dan Menteri Perdagangana selalu ada impor beras. Karena katanya, dalam impor beras ada komisi $20-30 pertonnya.

Hal ini dilontarkan Rizal Ramli menanggapi adanya keinginan Kementerian Perdaganagan untuk impor beras. Padahal Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada bulan Oktober 2017 mengatakan, keberhasilan pemerintah melakukan ekspor beras ke Malaysia membuktikan bahwa Indonesia sudah surplus beras.

"Tapi data dari Kemendag, Bulog selalu kekurangan banyak, karena mereka motifnya mau impor. Dan sering ada permainan kalau impor, ada komisi US$ 20-US$ 30 per ton," kata Rizal.

"Jadi, bila kita kalkulasi, US$20-30 per ton dikalikan dengan 500 ribu ton, akan terdapat keuntungan sebesar US$10-15 juta, atau Rp135–202 miliar," kata Mantan Menko Perekonomian itu melalui pesan singkatnya.

Dikutip dari okezone.com, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu karena petani hendak memasuki panen raya.
"Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Sabtu (13/1)
 Hati hati dengan janji dalam sistem Demokrasi [MO]



Posting Komentar