Mahalnya “Mahar Politik” Untuk Pesta Demokrasi Korbankan Rakyat
Oleh Dwi P Sugiarti*


Pernyataan La Nyalla yang menyatakan bahwa Partai Gerindra meminta “mahar politik” sebesar 40 milyar kepada dirinya untuk bisa maju dalam pilkada mendatang sedang panas diperbincangkan. Sebelumnya, La Nyalla digadang-gadang akan maju menjadi calon gubernur Jawa Timur dari partai Gerindra.
Bahkan La Nyalla sempat mendapat surat mandat dari Prabowo dengan nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017. Dalam surat mandat tersebut La Nyalla juga diminta oleh Prabowo untuk mencari partai koalisi pada 11 Desember 2017 lalu. Selain itu La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan, yakni uang senilai Rp 40 miliar. Menurut La Nyalla, uang itu diminta langsung oleh Prabowo dan uang tersebut akan dipergunakan membayar saksi di tempat pemungutan suara. (Tribunnews.com, 11/01/2018)
Beberapa respon berdatangan termasuk dari kubu Gerindra. Waketum Gerindra Arief Poyuono, menilai bahwa hal tersebut wajar sebab dana tersebut untuk membayar opara saksi di TPS aat pencoblosan. “Mengenai uang Rp 40 milyar kata la Nyalla yang katanya diminta oleh partai Gerindra untuk bayar saksi di TPS, kalaupun itu benar adalaha sangat wajar sebab kemenangan seorang calon kepala daerah dalam pilgub itu kuncinya adalah kekuatan saksi di TPS-TPS.”kata Arief.
            Respon lain datang  juga dari sekretaris DPP PKS bidang polhukam Suhud Alynudin menilai mahar politik merupakan sebuah konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di indonesia, yaitu setiap warga negara dapat meilih langsung pemimpinnya. Akibat dari sistem itu, muncul biaya untuk membayar ongkos kampanye dan saksi pada pemungutan suara. (kompas.com, 10/01/2018)

Demokrasi Itu Mahal !
Kasus La Nyalla yang diminta mahar politik hanyalah secuil bukti bahwa demokrasi membutuhkan banyak dana. Bahkan Negara harus ikut menanggung ratusan milyar, perlu kita ketahui bahwa untuk biaya kampanye partai politik yang ditanggung negara dalam pemilu  2018 mengalami kenaikan hingga Rp 111 milyar. Sebelumnya dana kampanye yang keluar dari APBN-P tahun 2014 pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,42 milyar untuk 12 parpol tahun 2018 direncanakan biayanya menjadi Rp 124,92 milyar.

Alhasil, para calon yang ingin mengusungkan diri untuk bisa duduk di kursi pemerintahan harus memiliki dana yang besar. Dalam pilkada DKI Jakarta tahun lalu saja Pasangan Anies-Sandi harus merogoh kocek sekitar Rp 100 milyar lebih untuk dana kampanye dari kantong pribadinya. Lalu bagaimana jika calon dan partai pengusung tak punya modal yang cukup untuk bisa membayar dan menang dalam pemilu? Maka tidak lain adalah dengan berkolaborasi dengan para pemilik modal.

Memang dalam teorinya demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karena itu inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Namun pada praktiknya, demokrasi sering bertentangan dengan dirinya sendiri. Diberbagai  negara penganut demokrasi entah itu negara maju atau negara berkembang, rakyat nyaris tidak berdaulat;yang berdaulat justru para pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa dan wakil rakyat.

Lalu bagaimana jika ia terpilih? Dalam buku Ilusi Negara Demokrasi; Karena biayanya mahal dan disokong oleh pemilik modal maka sangat wajar ketika ia terpilih dalam masa 5 tahun untuk satu periode maka 3 tahun pertama sibuk mengembalikan utang atas modal kampanye dan 2 tahun terakhir sibuk mempersiapkan pemilu. Selama 5 tahun itu juga pemerintahannya harus membuat kebijakan yang pro pasar (baca : pemilik modal) sebab keberhasilannya terpilih tidak lepas dari peran serta mereka. Inilah realitas demokrasi di Indonesia. Ujung-ujungnya rakyat jadi korban dan menderita.

Inilah bias demokrasi, ia bukanlah sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Apalah arti keberadaan rakyat sebab ia tak punya modal untuk menyokong biaya pemilu. Yang ada rakyat hanya menjadi korban dan dimanfaatkan untuk mengeruk suara. Wajar jika dalam setiap pemilu, ada “hadiah” yang dijadikan iming-iming agar rakyat mau memilihnya. Setelah terpilih justru rakyat ditinggalkan dan tak didengar aspirasinya.

Demokrasi telah cacat sedari awal. Sistem buatan manusia nyatanya tak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan yang paripurna. Demokrasi hanya dijadikan alat oleh “tikus-tikus” berdasi agar bisa mengeruk kekayaan rakyat dan membuat rakyat sengsara. Layakakah kita mempertahankan sistem yang nyata tak berpihak pada kita?

Saatnya kita meninggalkan demokrasi yang merusak dan kembali pada aturan yang bisa membawa pada kemuliaan. Dialah islam sebagai agama yang paripurna yang mampu mengatur seluruh kehidupan makhluk-Nya. Dalam prakteknya, aturan yang dibuat bukanlah buatan manusia sebab aturan pokoknya dibuat oleh Zat yang Maha Mengetahui yaitu syariat islam. Dalam soal memilih pemimpin tidak akan membutuhkan modal besar. Seorang pemimpin islam yaitu seorang khalifah memang bisa dipilih langsung oleh rakyat. Tapi dalam memlih wakilnya, akan ditunjuk langsung oleh seorang khalifah dengan syarat-syarat yang dibenarkan oelh syariah sehingga hal-ini tidak akan memakan banyak biaya dan tenaga. Penerapan sistem pemerintahan islam tentunya hanya bis diterapkan dibawah naungan Khilafah Islamiyyah. Wallahu’alam [MO]


*Ibu rumah tangga dan Aktivis komunitas revowriter.

Posting Komentar