Kampanye Anti-Radikalisme, Siapa Yang Dirugikan?
Oleh. Budi Santoso Aktivis Forum Kajian Islam Mahasiswa UIKA Bogor

            Dua puluh delapan Oktober 2017 yang diberangi dengan hari sumpah pemuda, pemerintah menggalakkan kampanye anti-radikalisme kapada beberapa Perguruan Tinggi Negeri baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Kampanye itu dilakukan lantaran saat ini pemuda dianggap menjadi sasaran bagi paham-paham yang dianggap secara sepihak oleh pemerintah bertentangan dengan dasar negara.
            Sudah diketahui bersama bahwa perjalanan politik nasional tengah pada suhu yang memanas. Saat ini politik nasional terpolarisasi menjadi dua kubu, yakni kubu yang pro pemerintah dengan berbagai macam elementnya yang tak terkecuali juga Islam moderat di dalamnya, juga terdapat kubu kontra pemerintah yang diisi oleh sebagian besar umat Islam dan ormas Islam.
            Polarisasi dua kubu ini banyak dinilai oleh pengamat politik yakni sejak gelaran pilkada DKI Jakarta lalu. Kekalahan Ahok sekaligus penahanannya dinilai sebagai kekalahan telak yang harus ditebus dengan berbagai cara. Tentu ini semata-mata bukan karena Ahok melainkan deal-deal politik yang sudah terjalin terancam akan batal.
            Ormas yang disebut-sebut memainkan politik identitas dianggap sebagai faktor utama dari sebab kekalahan ini. Munculnya kesadaran akan berpolitik Islam dalam tubuh kaum muslimin ternyata tidak disikapi bijak oleh kubu nasionalis yang lebih mengedepankan faktor rasionalitas pembangunan nasional tanpa mengindahkan hukum normatif sesuai ajarannya. Pada titik ini perseturuan nasionalis dan Islam moderat mulai kentara dalam panggung politik nasional melawan Islam yang dicap sebagai radikalis dan fundamentalis.
            Dalam pengamatan penulis cap Islam radikalis dan fundamentalis terbagi menjadi dua gerakan. Gerakan pertama yakni gerakan kaum muslimin yang menggunakan media demokrasi sebagai sarana perjuangannya, dan gerakan kaum muslimin yang tidak menggunakan media demokrasi sebagai sarana perjuangannya. Semua dianggap sebagai kaum radikal dan fundamental bagi kaum yang berseberangan.
            Dari sini pun muncul sentimen-sentimen yang tendensius, yakni anti-pancasila, kaum konservatif, merongrong NKRI, dan memecah belah kebihnekaan. Semua sentimen tersebut tidak tertuju kemanapun kecuali hanya kepada Islam yang dianggap radikal dan fundamental.
            Dengan anggapan bahwa kebangkitan kesadaran berpolitik Islam adalah suatu bahaya bagi bangsa, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang meggantikan UU No 17 Tahun 2013 tentang Keormasan yang saat ini sudah disahkan menjadi UU Ormas.
            Selain itu serangan untuk memadamkan politik identitas atau kesadaran berpolitik Islam di tengah kaum muslimin bukan hanya sebatas UU Ormas, melainkan juga kampanye tentang anti-radikalisme. Tentu jika diamati dari perjalanan politik dalam negeri sekaligus terpecahnya ormas Islam yang terbagi menjadi dua gerakan, radikalisme diarahkan hanya untuk ormas Islam. Hal itu dikuatkan dengan tidak disebutnya ormas radikal kepada ormas-ormas di luar Islam yang hendak memisahkan wilayahnya dari Indonesia (separatisme).
            Tentu wajib ditelaah kampanye anti-radikalisme yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi negeri oleh pemerintah. Adakah kerugian yang akan ditimbulkan dari kampanye yang syarat akan muatan politis di dalamnya, dan siapa yang dirugikan?
            Berdasarkan kajian penulis dari perspektif penerapan Islam di Indonesia tentu mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa, pada ranah politik dan sanksi pidana itulah hukum Islam belum terterapkan. Namun tidak menutup juga anggapan pada sisi-sisi lainnya. Islam sebagai sebuah ajaran sempurna dan paripurna, yang mengatur di berbagai bidang problematika, tentu bagi sebagian pihak tidak setuju jika Islam diberikan ruang untuk menjelaskan konsep-konsep pemecahan masalah pelbagai problematika tersebut. Bagi mereka dengan adanya perkembangan zaman, sekaligus modernitas dari ajaran Islam itu sendiri, penerapan hukum-hukum lama tidaklah relevan. Islam harus ditempatkan pada sisi spiritual dan moral seperti halnya agama lain dengan berkaca pada pluralitas agama dan pluralismenya.
            Bagi mereka, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universalitas agama. Artinya bukanlah agama yang menjadi dasar kuat dalam berpolitik, melainkan rasionalitas kinerja dari pejabat. Hal ini lah yang akan mengaburkan Islam kaffah (menyeluruh) –dalam hal ini politik Islam- dari pandangan kaum muslimin. Hal itu menjadi kerugian pertama dan kerugian bagi kaum muslimin.
            Kemudian, dari kampanye yang syarat muatan politis tersebut tentu bisa ditebak ke arah mana isu ini disematkan. Ya, isu ini disematkan tentu kepada ormas Islam yang mendakwahkan Islam secara menyeluruh. Dengan adanya kampanye ini tentu tidak menutup kemungkinan adanya persekusi kepada para pengembannya. Persekusi fisik mungkin sulit terjadi, namun persekusi pengucilan, persekusi dipersulitnya kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada dakwah ajaran Islam kaffah (menyeluruh), dan berbagai bentuk persekusi lain akan sangat sulit untuk dicegah. Dan ini merupakan kerugian kedua yang didapat bagi kaum muslimin.
            Namun puncak dari kerugian kampanye anti-radikalisme adalah bagaimana objek-objek kampanye tersebut bisa kembali berpartisipasi dalam politik praktis.Yang diketahui bersama juga bahwa trend kemunculan golput semakin tinggi atau kalaupun memilih akan memilih seorang muslim. Disadari ini akan berbahaya bagi kubu yang tidak pro kepada Islam. Maka dari itu dengan berbagai bentuk pengaburan Islam yang salah satunya adalah isu anti-radikalisme, membuat objek tersebut menjadikan standar universalitas Islam dan rasionalitas pembangunan nasional sebagai standar untuk memilih paslon-paslon yang akan maju.
            PDI-P sebagai partai penguasa saat ini sudah sangat nyata akan kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo sebagai capres pada pemilu pilpres 2019, walau sampai saat ini belum menentukan cawapresnya. Begitu juga dengan disahkannya Presidential Threshold 20%, menjadikan langkah Jokowi ini semakin mulus menghadapi tahun politik.
            Memang masih jauh bila bicara tahun politik 2019 dengan berkaca pada kondisi saat ini. Namun disadari atau tidak langkah-langkah politik tentu sudah dimulai dari jauh-jauh hari. Dan tidak menutup kemungkinan kampanye ini akan diarahkan ke sana. Mengingat ada atau tidaknya isu radikalisme yang dimunculkan ke permukaan, Islam akan tetap sama saja. Artinya tidak menjadi urgenitas bila kampanye anti-radikalisme digalakkan hanya untuk Islam.

               Justru akan lebih rasional bila diarahkan pada kaum muslimin. Pertanyaanya, apakah kaum muslimin masih mau memegang agamanya secara totalitas dengan berbagai macam bentuk pengaburan akan ajaran agamanya atau mengikuti modernitas yang memandang semua agama sama dan tidak perlu diperjuangkan kembali karena tidak relevan dengan realitas saat ini? Semua akan kembali kepada kaum muslimin yang menjadi objek kampanye anti-radikalisme

Posting Komentar