PESTA PORA REZIM DIATAS BANGKAI PENDERITAAN UMAT

Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com- Untuk yang kesekian kalinya, rezim mendemonstrasikan keakuan dan ego yang dibalut kain "kesederhanaan", membuat agenda pesta pora, tanpa memperhatikan perasaan yang menggelayuti umat. Pernikahan, yang seyogyanya cukup dengan wali, mahar, ijab kabul dan saksi, telah disesaki dengan berbagai perangkat tambahan.

8000 Undangan disebar, setelah sebelumnya menegaskan kebijakan pembatasan hajatan dengan maksimum 400 undangan. Semua pejabat diusung untuk urusan remeh remeh, urusan yang tidak terkait dengan hajat hidup umat. Seluruh energi dan sumber saya negara dikerahkan. Seluruh menteri hadir, pejabat diundang, tentara dan polisi mengawal dengan jumlah yang heboh.

Dalam waktu dan periode jam kerja, istana ditinggalkan. Pekerjaan negara diabaikan. Sampai disini, sesungguhnya umat dapat mengambil hikmahnya: bahwa tanpa pemimpin, pemerintahan yang mengurus, tanpa menteri dan kabinet, tanpa pejabat yang ada di Jakarta, ternyata umat masih bisa hidup menyambung nyawa.

Pesta pora ini dipertontonkan sebagai parade kejumawaan, parade keangkuhan kekuasaan, parade dan aji mumpung. Mumpung jadi penguasa, seluruh fasilitas dan sarana dioptimalkan. Mumpung masih jadi penguasa, semua relasi sampai tukang jilat pun diundang. 

Seluruh stasiun swasta riuh memberitakan pesta pora dan  kegelamoran. Dari hal kecil dan tidak penting, diangkat menjadi topik hangat. Semua dijadikan bahan gosip untuk menutupi kebobrokan pengelolaan negara.

Disaat TV swasta dan media sekuler mengabarkan kegelamoran, media sosial justru mengabarkan kebalikannya. Berbagai problem bangsa dan keumatan, justru riuh ramai menjadi topik hangat.

Kasus pembubaran pengajian yang dilakukan secara ilegal, oleh institusi yang tidak memiliki wewenang, dilanjutkan dengan munculnya polaritas dukungan dan kecaman, seolah tidak diketahui negara. Negara diam seribu bahasa, tidak melerai, mengayomi, menentramkan. Malahan, ada kesan negara berada dibalik semua kegaduhan ini.

Aparat penegak hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Publik akhirnya membuat kesimpulan sepihak, bahwa seluruh struktur dan alat negara justru sedang diperalat untuk melanggengkan kekuasaan.

Disharmoni sosial yang jika dibiarkan  bisa memicu konflik horizontal, malahan berjalan seolah berada pada skenario tertentu dengan tujuan tertentu. Adu domba dan pecah belah kekuatan umat Islam sebagai kekuatan utama pengkritik kedzaliman, sedang dijalankan dengan berbagai modus operandi.

Sekali lagi, negara diam ! Negara tidak pernah hadir ditengah-tengah umat untuk melerai dan mendamaikan. Negara membiarkan rakyatnya berseteru, hukum tumpul, UU Ormas tidak digunakan untuk menertibkan Ormas yang mengambil alih peran penegak hukum. Sekali lagi, negara diam dan membiarkan.


Problematika Umat Masih Terus Berlangsung

Rezim setelah merasa terpojok dengan kasus Reklamasi, tidak memiliki sandaran legitimasi untuk mempertahankannya, buru buru secara tergopoh cuci tangan dengan menyebut tidak pernah mengeluarkan izin. Luhut, Jenderal Tua yang biasa bicara lantang dan Pasang badan membela reklamasi, mengakui menyerah kalah dan menyerahkan kebijakan reklamasi kepada Pemda. Sepertinya dia mulai lelah.

Bukan itu saja yang membuat umat miris, persoalannya adalah masih banyaknya problem kebangsaan yang sampai hari ini bukannya berkurang justru semakin bertumpuk dan menggunung. Ini tidak pernah dianggap sebagai satu kondisi yang memaksa Rezim berempati kepada umat, dengan sedikit memberikan rasa dan tidak berfoya-foya pada gelaran sekedar untuk mengaktualisasikan kebahagiaan keluarga.

Setelah mengesahkan tol Becakayu, santer kabar proyek tersebut langsung di lego ke swasta. Beberapa bandara dan pelabuhan -pun- dikabarkan telah diserahkan pengelolaannya kepada swasta, bahkan asing.

Belum lagi, Rini terus mendorong BUMN untuk di Lego untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Mulyani sibuk melakukan difersifikasi pajak, sampai-sampai SPP, uang nikah dan cerai pun di pajakin. Sejalan dengan Penggenjotan penarikan negara via pajak, Mbok Sri juga menyampaikan rencana menambah utang. Padahal, ketika ditanya kemana Alokasi utang negara yang jumlahnya ratusan triliun ? Jawabnya: cuma mingkem.

Masalah krusial mengenai kemiskinan, akhirnya hanya diselesaikan dengan penyesuaian data dan angka statistik, tidak menyelesaikan persoalan substansinya. Pelemahan daya beli, tumbangnya beberapa raksasa ritel, hanya ditanggapi dengan dalih "migrasi gaya online". Setelah beberapa survei dan data statistik, bahkan otoritas perbankan dan asosiasi pengusaha menyampaikan adanya kelesuan ekonomi, rezim hanya bisa mingkem.

Tarif listrik yang sudah mencekik, mau ditambah lagi dengan penghapusan daya tertentu. Artinya, rakyat dipaksa pura-pura kaya, menggunakan daya yang melebihi dari kebutuhannya, membayar beban abodemen tinggi meski penggunaan listrik ala kadarnya. Saat ini saja, sudah banyak rumah tangga yang mengeluh "uang gaji habis hanya untuk bayar listrik".

Kalau tidak kuat bayar listrik, ya tidak usah pake. Pake lilin saja. Mungkin bahasa dungu ini bisa saja dikeluarkan rezim sebagaimana sebelumnya para pejabat sering mengeluarkan pernyataan nyeleneh yang menyakiti hati rakyat.

Gas naik ? Ya tidak usah beli gas. Bensin naik? Ya tidak usah beli, pakai sepeda saja. Seolah umat ini tidak memiliki pemerintahan. Lantas apa gunanya ada pemerintahan jika semua beban rakyat tidak ada yang mengurusnya ?

Jargonnya negara harus selalu hadir dalam setiap permasalahan rakyat. Faktanya, negara justru abai melayani tetapi aktif "ngerusui" rakyatnya. Segala rupa di pajakin. Tidak ada satupun barang, pekerjaan, baik kecil atau besar nilainya, kecuali negara hadir didalamnya. Ya, hadir dengan memalak pajaknya.

Saat usaha sempoyongan tidak dibina negara, begitu mendapat untung sedikit petugas pajak sibuk datang menghitung pajak yang harus dikeluarkan. Kemana negara saat semua rakyatnya sedang kesusahan ? Apakah negara hanya hadir untuk mengambil pungutan saja ?


Ironi Pesta Pora Jokowi 

Sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, adalah wajar dan sudah pada tempatnya mengaktualisasikan kebahagiaan untuk putri tercintanya. Menikahkan putri tercinta, adalah momen terindah bagi setiap ayah dan kepala keluarga.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak elok bahkan 'SARU' mempertontonkan kegelamoran ditengah berbagai kesulitan hidup yang menghimpit rakyatnya. Apalagi, tindakan itu menyelisihi apa yang telah ditetapkan. Tidak ada teladan, esuk dele sore tempe.

8000 undangan, tidak-kah lebih baik anggarannya untuk melayani rakyat ? Euforia pengerahan seluruh alat dan sarana negara, bukankah itu untuk melayani rakyat ? Apakah alat dan sarana negara telah berproses menjadi pelayan pelaminan ?

Belum lagi, dalam ajang glamor itu banyak tikus-tikus dan coro-coro dari bani kotak-kotak yang dengan pongah unjuk gigi, ingin menyampaikan pesan kepada publik : Kami Berkuasa Bersama Presiden. Anda mau apa? [MO].

Posting Komentar