Masa aksi 

Oleh: Nasrudin Joha 


Mediaoposisi.com-Saat menjelang lengser, tuntutan agar Soeharto mundur begitu kuat. Klimaksnya, Soeharto tidak memiliki pilihan lain. Tetapi, Soeharto tidak kehilangan akal untuk mengakhiri jabatannya secara perwira dan ksatria, tidak kasoran akibat lengser keorabon. Soeharto menyatakan "berhenti dari jabatannya", bukan mundur.

Berhenti, berbeda makna dengan mundur. Menyatakan mundur, berarti menyatakan kalah pada tuntutan rakyat dan berkhianat pada konstitusi. Sebab, mundur dari jabatan tanpa argumentasi yang jelas adalah bentuk penelantaran amanah, dan ini adalah pengkhianatan.

Sementara berhenti dari jabatan, adalah tindakan ksatria yang berangkat dari kesadaran atas banyaknya aspirasi rakyat yang menanginginkan Soeharto meletakkan jabatan Presiden. Substansinya, Soeharto tidak menjadi Presiden RI lagi. Tanpa merasa kalah, tanpa merasa salah.

Secara ketatanegaraan, redaksi "berhenti dari jabatan" tidak terjangkau oleh konstitusi sehingga tidak berimplikasi pengkhianatan.

Setali tiga uang, Anas Urbaningrum juga mengadopsi gaya Soeharto setelah dikerjai SBY untuk menandatangani pakta integritas sebagai kader Demokrat. Ketika itu, salah satu komitmen pakta integritas menyebut siapapun kader Demokrat harus mundur dari jabatan atau keanggotaan Demokrat, jika menjadi tersangka Korupsi.

Sadar dikerjai SBY, dan paham bahwa menyatakan mundur berarti mengakui telah korupsi dan melanggar pakta integritas, Anas mengambil jalan pintas. Anas mengambil jalan "berhenti dari Demokrat", satu manuver politik yang menjiplak gaya  Soeharto, rezim yang dulu sangat keras ditentangnya.

Wajar saja, SBY telah melihat anjing yang dipelihara tuannya, telah berani menggonggong melawan Tuan yang menerima makan. Semua politisi akan melakukan hal yang sama, apalagi demi menjaga Trah dan Melanggengkan Dinasti Kekuasaan.

Adapun rezim hari ini juga sama, banyak pihak yang mewakili rakyat menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Bahkan, ada seruan video mahasiswa yang menyebut "Jokowi mundur, 250 juta rakyat Indonesia terselamatkan".

Apa yang diserukan adik mahasiswa ini benar adanya. Mengingat, hanya di Rezim Jokowi semua pakem-pakem, tata kelola bernegara, diterobos seenak udelnya, tidak memikirkan efek dari kebijakan yang bermahzab "pokoknya".

Pokoknya, pejabat jika mau mantu tidak boleh mengundang lebih dari 400 undangan dan tidak boleh dihadiri lebih dari 1000 tamu. Bagaimana dengan rezim sendiri, mengundang 8000 tamu? Melibatkan semua pejabat -bahkan pose foto menteri- duduk layaknya abdi dalam, jongos keluarga Jokowi. Tentara dan polisi dikerahkan seperti ada acara kenegaraan saja, semua itu bagaimana ? Pokoknya semua terserah saya, inilah rezim pokoknya.

Jabatan Kapolri lompat pagar, melewati 4 (empat) level angkatan. Muncul distrust, ego sektoral, ego angkatan, imbasnya pada ketidakprofesionalan penegakan hukum. Ini ada di rezim jokowi, apa dasarnya? Pokoknya itu mau dan kehendak Presiden. Titik. 


Bicara mau buy back Indosat, ngomong berbusa-busa konsep berdikari, ternyata 800 anak cucu BUMN di Lego ke swasta. Apa dasarnya? Pokoknya itu mau dan kehendak Presiden. Titik. 

Ngomong ngalor ngidul, Freeport harus dikembalikan ke ibu pertiwi, divestasi-divestasi! Faktanya, kontrak karya untuk merampok emas di Papua diperpanjang hingga 2040. Apa dasarnya? Pokoknya itu mau dan kehendak Presiden. Titik. 

Rakyat dikejar pajak, sampai orang buruh nyuci pun Klo ketahuan di pajakin. Lha Freeport justru dapat fasilitas keringanan pajak, smelter kagak dibangun, ekspor konsentrat terus berjalan. Apa dasarnya? Pokoknya itu mau dan kehendak Presiden. Titik. 

Ulama dan umat Islam di dizalimi, penyerang masjid di tolokara diterima karpet merah di istana, pendemo menuntut hak agar Penista agama ditindak dihujani tembakan gas air mata. Katanya kangen didemo, didatangi mahasiswa kabur. Mahasiswa justru di penjara. Apa dasarnya? Pokoknya itu mau dan kehendak Presiden. Titik. 

Ah..sudahlah, masih banyak lagi. Intinya pernyataan mahasiswa Jokowi mundur 250 juta jiwa rakyat Indonesia selamat, itu Sahih.



Sudahlah: Letakkan Jabatan Anda!

Wahai Rezim Dzalim, Anda masih bisa mengulang sejarah emas, menorehkan legasi politik ksatria, dikenang sebagai perwira. Bukan pecundang. Anda masih bisa mengikuti jejak Soeharto, yang awalnya dicerca kini sebagian rakyat mengenang dan merindunya.

Anda tidak perlu mencontek Soeharto dengan menyatakan berhenti dari jabatan. Anda juga tidak perlu merendahkan Marwah dan wibawa seperti Anas Urbaningrum yang mengekornya.

Anda tidak boleh menyatakan mundur, itu menunjukan Anda kalah dan menyerah pada tuntutan mahasiswa. Anda juga akan dikecam sebagai pengkhianat rakyat dan konstitusi.

Anda cukup mengikuti petunjuk saya, dengan menyatakan "saya meletakkan jabatan Presiden".

Beberapa alasan yang menjadi dasar pilihan meletakkan jabatan Presiden, diantaranya:

Pertama, Anda tidak akan dianggap kalah dengan mahasiswa, Anda juga tidak akan dianggap tunduk pada kehendak rakyat, karena Anda memilih pilihan konstitusional berdasarkan saran dan petunjuk Nasrudin Joha.

Sementara, tidak ada satupun manusia yang kenal dan tahu siapa Nasrudin Joha. Nasrudin Joha hanyalah tokoh cerita klasik bersama sahabatnya Abu Nawas. Jadi Anda juga tidak perlu malu dan merasa kalah dengan Nasrudin Joha.

Kedua, pilihan kebijakan "meletakkan jabatan Presiden" juga bukan tindakan inkonstitusional atau mengkhianati rakyat". Bahkan, ini adalah pilihan tindakan ksatria yang akan dikenang sepanjang masa. Seluruh rakyat Indonesia, akan mencintai Anda.

Ketiga, meletakkan jabatan Presiden jauh lebih mulia ketimbang dipaksa berhenti, dipaksa mundur, dipaksa turun dari jabatan Presiden ditengah jalan. Ingat! Anda pernah mendapat hadiah Kopiah Gusdur dari Shinta Wahid. Artinya, Anda juga berpeluang berhenti ditengah jalan seperti Gus Dur.

Keempat, meletakkan jabatan Presiden juga jauh lebih mulia ketimbang harus berdarah-darah, terseok-esok, dicampakkan rakyat dan diabaikan pendukung, karena kalah dalam Pilpres 2019. Ingat ! Jokower itu hanya penjilat, jika tidak ada gula, dirimu telah menjadi ampas politik, pasti dirimu akan ditinggalkan dalam keadaan terhina.

Kelima, meletakkan jabatan Presiden adalah sarana Taubat, menghentikan dosa, dan sarana meminta maaf kepada rakyat. Di akherat kelak, dirimu akan bertemu Nasrudin Joha. Saat itu, Nasrudin Joha akan berkata "Selamat ya Pak Jokowi, dulu Anda telah meletakkan jabatan, sehingga itu mengurangi dosa-dosa Anda". [MO/bp].

Posting Komentar