JOKOWI SANG MAESTRO KEGADUHAN 

Oleh: Nasrudin Joha


Mediaoposisi.com- KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk Setya Novanto. Papah (Setya Novanto), yang sebelumnya sempat lolos dengan ajian pra peradilan, kini akan menjadi pesakitan lagi setelah KPK mengeluarkan jurus sprindik baru.

Frederick Yunadi segera mengambil aksi salto, mengarahkan jap ringan kearah KPK dengan melaporkan 2 (dua) pimpinan KPK. Segera saja, jurus pengacara Papah ditangkap polisi, dibungkus, keluarlah SP2HP.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) adalah prosedur biasa, sebagai bentuk transparansi penyidik kepada pelapor atas perkembangan proses pelaporan pidana. Secara formil, biasa saja, tidak ada yang spesial.

Memang secara substansial, ada yang menghebohkan. Diluar pakem, SP2HP keluar secepat kilat, seperti ajian lebur seketi. Ini yang kemudian menimbulkan praduga publik, ada kongkalikong dibalik proses pelaporan pimpinan KPK.  

Secara materi, persoalannya bukan pada proses pelaporan tetapi materi laporan. Apakah benar ada atau tidak tindak pidana yang dilaporkan. Sampai batasan ini, semua orang bisa melaporkan apapun kepada polisi. Polisi-lah, yang berwenang menindaklanjuti laporan kemudian meneliti dan menyelidiki ada tidaknya unsur pidana dalam laporan pidana.

Dari sisi pembelaan, apa yang dilakukan Frederic Yunadi tidak salah. Seorang pembela, akan mengupayakan seluruh celah pembelaan untuk menyelamatkan kliennya. Bahkan, peluang 1 cm pun akan terus diobok-obor, sampai membesar menjadi pintu satu meter. Dari pintu itulah, klien dapat lepas dari jeratan pidana. Meski harus menyandang predikat mulut comberan.

Lantas apa yang salah ? Siapa yang bikin gaduh?



Kegaduhan Bermula dari Jokowi

Jokowi yang terbiasa diam, tidak ingin cawe-cawe (mengintervensi) proses hukum, tiba-tiba ikut angkat bicara. Jokowi menyebut pejabat tidak perlu membuat gaduh, SP2HP Polri disebut memicu gaduh. Bahkan, Kapolri ikut menindaklanjuti titah si Bos dengan ikut mengomentari pekerjaan ditreskrimum Mabes Polri.

Mengelola negara kok kayak main ludruk. Seperti tidak ada pakem, tidak ada sistem. Semua comel, maunya bicara, semua latah menghadap kamera, sibuk mencari simpati publik.

Dulu, Jokowi diminta ikut dan angkat bicara pada kasus kriminalisasi pimpinan KPK terkait kasus BG dia diam saja. Anteng. Tidak mengeluarkan statement sepatah kata pun. Hingga dua pimpinan KPK lengser dari jabatan. Hingga muncul pra peradilan yang memperluas objek penetapan tersangka sebagai garapannya.

Dulu, saat umat muslim meminta Jokowi mengintervensi (baca: membenahi) proses penegakan hukum terkait laporan penistaan agama. Karena kasus Ahok jalan ditempat. Nyatanya, Jokowi diam saja. Anteng. Setelah jutaan umat Islam turun dalam aksi 212, barulah proses bergulir.

Sekarang, sesaat setelah jokowi sendiri meneken surat sakti anti gaduh, dia malah bikin gaduh. Padahal, apa salahnya SP2HP dikeluarkan ? Jika perkara tidak memenuhi unsur toh bisa saja proses penyelidikan dihentikan.

Kasihan Papah, sudah merasa membela dan back up habis Jokowi tapi tetap saja dia ditetapkan sebagai tersangka.

Kasihan Papah, sudah bermanuver praperadilan tapi KPK mengulang proses penyidikan. Jadilah Papah Tersangka lagi.

Kasihan Papah, sudah mengeluarkan ajian melalui pengacaranya bermanuver ke Mabes Polri, Jokowi justru mengeliminirnya.

Kasihan Papah, ditengah arus kuat penolakan dukungan Golkar terhadap Jokowi, setelah menetapkan 2019 Golkar mengusung Jokowi, ternyata tetap saja tidak mendapat bunker politik dari sang Presiden.

Jurus pamungkas Papah adalah menggelantung pada izin Presiden untuk memanggilnya. Secara prosedur hukum, tidak diatur apakah seorang pimpinan DPR ketika hendak dipanggil KPK wajib izin kepada Presiden.

Manuver Papah ini seolah untuk mengkonfirmasi sikap akhir Presiden. Jika Presiden diam, tidak mengklarifikasi, berarti secara implisit Presiden masih memback up Papah. Tetapi jika Presiden secara terbuka menyatakan tidak perlu izin Presiden, Presiden tidak mungkin mengintervensi hukum, UU tidak mengatur izin ke Presiden, berarti Papah mendapat penegasan. Presiden telah terbuka menyerahkan Papah untuk menghuni jeruji besi.

Demikanlah hakekat ikatan politisi dan penguasa dalam sistem sekuler. Tidak ada ikatan sebab akidah, sebab amanah. Semua ikatan dibangun diatas pilar kepentingan, pragmatisme.

Lawan dan kawan politik hanya soal kepentingan. Siapapun bisa menjadi lawan, siapapun bisa menjadi kawan. Sungguh, muak dan jijik melihat ikatan rapuh yang dipertontonkan.


Jokowi, Sudahi Kegaduhan ini

Seorang pemimpin tanpa surat, tanpa kepres, jika memiliki wibawa pasti akan disegani bawahannya. Ibarat baru dilirik saja, bawahan segan dan takut berbuat salah.

Tidak di zaman Jokowi, semua menteri comel. Apapun dikomentari, meski bukan urusannya. Bagaimana mungkin menteri perhubungan ikut ngomong cawe-cawe masalah radikalisme pelajar di masjid ? Ada menteri maritim ngurusi Meikarta. Lha menteri saja bisa jadi Rewang hajatan, berfoto duduk laksana abdi dalem pelaminan. Ini menyalahi protokoler kenegaraan.

Wajar saja menteri tidak taat Presiden, Lha wong presidennya juga tidak bisa jadi teladan. Esuk dele sore tempe. Belum kering keputusan undangan tidak boleh lebih dari 400, begitu hajatan sendiri undang 8000 tamu. Ini adalah benih-benih kegaduhan.

Bicara lantang akan ambil alih Freeport, tetapi faktanya memperpanjang kontrak perampokan hingga 2041. Ini adalah benih-benih kegaduhan.

Bicara akan mengoptimalkan SDM negeri sendiri, meningkatkan lapangan pekerjaan, malah mengundang TKA China ke Indonesia. Ini adalah benih-benih kegaduhan.

Bicara koar-koar dananya ada, tinggal mau kerja apa tidak. Ternyata dananya dari ngutang. Ini adalah benih-benih kegaduhan.

Bicara pertumbuhan ekonomi, kabinet yang dibentuk kabinet kerja, motonya kerja, kerja, kerja, tapi malah mau jual 800 anak usaha BUMN. Jual, jual, jual ! 
Ini adalah benih-benih kegaduhan.

Jadi Jokowi itu memang biang kegaduhan. Untuk mengakhiri semua kegaduhan ini, memang sudah waktunya Jokowi meletakkan jabatannya. [MO].

Posting Komentar