Yogyakarta| Mediaoposisi.com- Tindakan kampus Universitas Halu Oleo untuk memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa yang menyerukan untuk hadir dalam aksi 299 menuai kecaman tegas dari sebuah kampus di Yogyakarta yang turut menyuarkaan dukungan aksi 299.

BEM STEI Hamfara yang sebelumnya turut menyuarkan dukungan resmi dan menyatakan kehadiran dalam aksi 299 berhasil dihubungi oleh Mediaoposisi.com.

“Kebebasan berpendapat telah dikekang” ujar Maulana, Ketua BEM STEI Hamfara ketika dihubungi oleh Mediaoposisi.com ,Jumat (6/10).

Ia menilai,tindakan kampus UHO berlebihan dan sangat disayangkan.

“Dalam negara yang katanya demokratis, semestinya kebebasan berpendapat mahasiswa jangan dikekang” imbuh Maulana.
BEM STEI Hamfara Dukung Aksi 299

“Pihak kampus hendaknya mengarahkan potensi mahasiswa tersebut untuk melahirkan solusi bagi Indonesia yang semakin kapitalistik”usul Maulana.

BEM STEI Hamfara berharap mahasiswa dari kampus lain di Indonesia turut bersuara terhadap tindakan kampus yang mengekang mahasiswa untuk berpendapat dan kritis.

“Saya prihatin, ini harus kita lawan bersama, jangan sampai fasisme masuk ke kampus lagi” tutup Maulana.

Diberitakan oleh tegas.co , Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Halu Oleo (UHO) Nur Arafah, menegaskan, menindak tegas oknum yang menggunakan atribut UHO yang terlibat dalam aksi 299, Jumat (29/9). Ia menuding tindakan mahasiswa adalah tindakan negatif yang memalukan kampus.

“Mahasiswa agar tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut tanpa izin pimpinan UHO maupun kegiatan yang berotensi merusak kredibilitas nama baik institusi.” ujar Arafah tanpa menjelaskan lebih lanjut dampak negatif aksi 299.

Tak puas dengan itu, pihaknya akan mengancam mahasiwa yang terlibat dalam aksi 299 yang bertujuan menolak Perppu Ormas dan kebangkita PKI.

“Aabila terdapat oknum mahasiswa UHO yang terlibat secara jelas dalam aksi tersebut, maka secara tegas kami akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku,”tegas Arafah.

Perppu Ormas sendiri adalah Perppu yang kontroversial dan dinilai banyak pihak sebagai bukti represifnya rezim Jokowi.

Perppu Ormas yang mengusung asas contrarius actus tanpa due process of law telah menegasikan pemerintah sebagai penafsir tunggal. Karakter ini nantinya berpotensi pada terjadinya tindakan represif pemerintah.” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Suteki,Senin (2/10). [MO]

Posting Komentar