Susilo Bambang Yudhoyono Ketum Partai Demokrat

Oleh : Nasrudin Joha

"Substansi Perppu sudah tepat, namun ada yang tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dengan  jiwa & semangat konstitusi kita". SBY

Mediaoposisi.com-Sungguh pilu rasa batin dan meledak jiwa ini, mendengar tokoh mantan Presiden, ketua umum partai, setiap hari akrab dengan buku dan kajian, masih bisa sempat lengah dan berani berstatement "SUBSTANSI PERPPU SUDAH TEPAT".

Tokoh ini bahkan tidak mampu mengindera -aroma kediktatoran Perppu- termasuk tidak mampu berempati meski hanya seujung jari, untuk mencoba merasakan, membuka diri untuk mendengar, menyerap, dan menyuarakan aspirasi umat. Ratusan ribu umat menyuarakan penolakan Perppu, dengan bantuan megaphone, jangkauan sosmed, masih saja tidak mampu dicetak telinga dan diambil kesimpulannya.

Bahasan kacaunya substansi Perppu, telah diulang-ulang oleh banyak tokoh dan ahli. Dengan sedikit redaksi permaafan, SBY mencoba memantik nurani publik untuk bisa memahami dan memberikan kompromi atas kesalahan fatal pilihan politik Demokrat.

Sekali tidak, tetap tidak. Persoalannya, Demokrat telah mengunjukan ujaran atas penolakan Perppu, namun dimasa kritis dan genting Demokrat justru balik badan dan mendukung rezim. Demokrat, tidak mungkin lari dari penginderaan umat atas pengkhianatan aspirasi yang dipermaklumkan.

Umat, sesungguhnya memberi kesempatan kepada Demokrat untuk membangun citra, mendekat kepada umat, setelah sebelumnya nyaris binasa karena kasus Anas - Nazarudin. Tetapi Demokrat, tidak mengambil kesempatan itu. Bahkan, Demokrat tidak keluar dari kondisi genting dengan mengambil pilihan "Netral". Sah ! Demokrat menjadi pendukung rezim represif anti Islam, mengikuti partai-partai lain pendahulunya.

SBY, terlalu naif jika ingin membuat statement permaafan dengan mencoba mengurai substansi Perppu. Sudah terlambat ! Diskursusnya telah berakhir, dan Realitasnya Perppu yang disebut tidak sesuai dengan semangat & jiwa konstitusi telah sah menjadi undang undang.

Jika nalar politik yang disampaikan konsistens, sesungguhnya SBY dapat memerintahkan Demokrat menolak Perppu dan meminta Pemerintah mengajukan RUU ke parlemen. Disanalah, DPR memiliki wewenang untuk memilah dan menetapkan mana yang sesuai dengan konstitusi dan mereduksi apa yang dianggap tidak sesuai dengan semangat & jiwa konstitusi.

Apa daya, Perppu telah didukung dan di sahkan. Kedua substansi -baik apa yang diklaim sebagai sudah tepat atau apa yang dipandang bertentangan- telah menyatu menjadi produk hukum yang mengikat publik.

SBY sesungguhnya sangat insyaf dan menyadari, bahwa Era politik saat ini didominasi politik umat. Kemarahan umat terhadap partai dapat berimplikasi pada jatuhnya legitimasi dan suara partai. Realitas kekalahan Ahok, menjadi bukti kontras untuk mengkonfirmasi hal ini.

Adapun kemenangan Perppu ormas, jika ruang pembahasan adalah ruang publik, melalui referendum, pastilah Perppu ini keok dan ditenggelamkan umat.

Hanya saja, realitas Perppu dibahas oleh wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Perppu dibahas oleh bromocorah dibawakan kendali ketiak penguasa, jadi kemenangan rezim Perppu bukanlah prestasi, apalagi disebut luar biasa.

Silahkan tertawa dengan kemenangan kalian, yang telah sukses mendzalimi umat. Selamat atas keberhasilan Anda, mengelabui aspirasi umat. Tetapi ingat, pembalasan lebih kejam dari perbuatan.

Pemilu 2019 itu di depan mata Jenderal. Hukum besi rakyat akan menenggelamkan partai apapun yang mengkhianati umat.

Dan ingatlah ! Azab Allah SWT di dunia dan akhera sangat pedih. Camkan itu ! [MO/izh].

Posting Komentar