Yogyakarta| Mediaoposisi.com- Pro kontra Perppu Ormas menuai kegeraman dari pemerintah. Hal ini dimulai dari pertemuan Jokowi dengan pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia digelar di Bali. Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi menangkal ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah-belah kita. Keterbukaan tidak bisa kita hindari sehingga media sosial sangat terbuka, bebas untuk infiltrasi yang tidak kita sadari," kata Jokowi di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seperti  keterangan tertulis dari Setpres, Selasa (26/9)

Titah Jokowi ini diejawantahkan oleh kementriannya, Kominfo mengadakan rangkaian sosialisasi Perppu ormas kepada kalangan “basah” yaitu mahasiswa. Beragam rangkaian acara yang “mewah” diadakan oleh kementrian tersebut menggandeng berbagai kalangan,salah satunya Kemenpolhukam.

UIN Sunan Kalijaga menjadi salah satu tempat diselenggarakannya acara tersebut pada Sabtu (7/10) pukul 13.00. Acara tersebut dihadiri mahasiswa dari berbgai kampus dan dihadiri oleh dosen pendukung Perppu Ormas yang kontroversial.




Dalam agenda yang dihadiri oleh kontributor Mediaoposisi.com tersebut , pemerintah mengakui bahwa tudingan penolak Perppu memang sebuah kebenaran. 

“ Perppu Ormas memang mengekang kebebasan” ujar Sri Winanto, perwakilan dari Kemenpolhukam.

“Kebebasan dari melakukan aktivitas yang bertentangan dari Pancasila dan UUD 1945 termasuk ideologi khilafah” imbuh Sri Winanto.

Namun Sri enggan menjelaskan definisi ideologi khilafah yang dibawa ormas yang dibubarkan secara kontroversial oleh rezim Jokowi,Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). [MO]

Posting Komentar