Pengesahan UU Ormas: Bentuk Kediktatoran Penguasa

Oleh : Novia Lyshty

Mediaoposisi.com- DPR akhirnya mengesahkan Perppu Ormas No. 02 Tahun 2017 menjadi UU Ormas. Tanggal 24/10/2017 kemarin berlangsung sidang paripurna di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang ini sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah. Ada 3 kubu fraksi dengan pendapat berbeda mengenai Perppu Ormas ini. Yang pertama, fraksi yang mendukung Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU yaitu PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar. Yang kedua, fraksi yang mendukung Perppu namun ada catatan yaitu PKB, Demokrat, dan PPP.  Dan yang ketiga, fraksi yang menyatakan tegas menolak Perppu yaitu Gerindra, PKS, dan PAN.

Voting pun akhirnya dilakukan. Tujuh fraksi sepakat mendukung Perppu dan tiga fraksi menolak, akhirnya Perppu Ormas disepakati menjadi UU Ormas. "Dari total 445 yang hadir, setuju 314,131 anggota tidak setuju. Maka sidang paripurna menyetujui Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas menjadi UU, " kata Fadli Zon sambil mengetuk palu tanda pengesahan.

Inilah negeri kita yang menjunjung tinggi demokrasi. Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan, demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar pendapat seseorang, tetap suara mayoritas yang menentukan. Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, yakni suara yang paling dominan. Inilah sistem demokrasi yang tidak berpihak pada Islam. Sehingga Islam selalu didiskriminasikan.

Sangat miris melihat kondisi umat Islam di negeri kita saat ini. Begitu banyak kezdaliman penguasa terhadap umat Islam. Mulai dari penistaan Al-Quran, kriminalisasi ulama, pembubaran ormas Islam, sampai puncaknya Perppu Ormas yang disahkan menjadi UU Ormas. Dengan adanya UU Ormas ini, penguasa akan lebih leluasa untuk membubarkan suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa harus melalui peradilan.

Sebelumnya, segala bentuk upaya telah dilakukan oleh umat Islam untuk menolak Perppu Ormas. Namun penguasa tetap bungkam dan tidak memperdulikan. Karena bagi penguasa, UU ormas adalah jalan untuk membungkam dakwah Islam. Terbukti sangat jelas bahwa rezim saat ini adalah rezim yang represif anti Islam, penguasa yang diktator.

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-huthamah (diktator).” (HR. Al-Bazzar).
Pemimpin al-huthamah (diktator) adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya. Persis sebagaimana penguasa kita hari ini.

Maka dari itu, dalam kondisi saat ini kita sebagai umat Islam tidak kemudian pasrah dan menerima kedzaliman ini. Seharusnya kita semakin sadar bahwa hanya dengan Islam kita kuat. Kita senantiasa menumbuhkan keberanian dan keyakinan untuk tetap berjuang menegakkan syariat Islam secara kaffah. Karena begitu tingginya derajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya : "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan" (TQS. At-taubah : 20)


Wallahua'lam bishowab [MO]

Posting Komentar