Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Kegusaran Pilpres 2019 mulai meghantui Presiden Jokowi. Presiden asal Partai PDIP tersebut kembali mengeluarkan pendapat yang kontroversial.

Presiden dari partai yang berisi anak PKI -Riebka Ciptaning- menuding bahwa fakta turunnya daya beli masyarakat sengaja dimunculkan sebagai rekayasa pihak tertentu untuk menjatuhkan citra dan kredibilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.

Dikutip dari kompas.com, statemen bernada phobia  ini disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10) sore.


Jokowi

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi dihadapan para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," tambah Jokowi.

Ia pun menuding pihak yang menutup tokonya dikarenakan keenganan pihak tersebut berinovasi.

“Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman," kata Jokowi.

Namun Jokowi enggan menjelaskan peran pemerintah untuk membantu pelaku pasar berinovasi sehingga tetap survive.

Sontak, statemen Jokowi yang tajam ini menuai kecaman dari para pelaku usaha yang terlibat langsung dengan lesunya daya beli.

Fadli Zon

Merdeka.com menyebutkan, Wakil Ketua DPR yang dekat dengan umat Islam Fadli Zon membantah tudingan Jokowi tersebut. “Saya termasuk melihat daya beli masyarakat memang melemah. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi mereka, ya pada umumnya mereka merasa kesulitan hidup itu semakin besar," sebutnya. 

Fadli pun mengkritik pemerintah yang jor joran membangunan infrastruktur hingga menggunakan dana haji. Sebab, Fadli menilai infrastruktur yang dibangun pemerintah juga belum tentu menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. 

"Ini infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun infrastruktur itu bagus-bagus saja kalau uangnya banyak. Tapi kalau uangnya dari utang kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat untuk infrastruktur dan memaksakan diri sementara daya beli masyarakat lemah saya kira tentu akan mengganggu ekonomi," tegasnya.

Suryadi Sasmita

Dikutip dari detik.com, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia memang lesu. Ia pun mempertanyakan standar yang digunakan pemerintah untuk menilai daya beli masyarakat.

"Begini yah, pemerintah kan berdasarkan data, data itu misalnya PPN naik itu dianggap berarti penjualan naik, dan pemerintah memiliki data 6 bulan dibandingin tahun lalu ada kenaikan," kata Suryadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/10)

Ia menjeaskan bahwa  pemerintah dan pengusaha memiliki sudut pandang berbeda. Pemerintah menggunakan komponen PPN. Sedangkan sudut pandang pengusaha, kata Suryadi berbeda, PPN yang dianggap pemerintah naik adalah PPN impor dan kebanyakan karena banyak wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty.

"Kalau pengusaha berbeda, kita lihat penjualan tahun lalu Lebaran di Juli, tahun inikan Juni, lebaran itu kan peak seasonyang paling besar, kalau mau data yang benar harusnya itu Januari-Juli, bukan Januari-Juni," tegasnya.
.
Anggapan bahwa penurunan daya beli akibat pengubahan pola belanja dari luring (tradisional) menjadi daring (online) dibantah dengan tegas oleh Suryadi. Pihaknya menilai fenomenan itu hanya sebagai faktor kecil. Dia menyebutkan, hanya sekitar 1,2% dari total potensi retail terhadap PDB yang beralih ke online.

"Enggak banyak, jadi e-commerce jadi salah satu faktor tapi itu kecil, yang paling besar itu memang daya beli yang menurun terus yah, pengusaha dan banyak pembeli menengah itu banyak yang wait and see, jadi menurut saya perbedaan data dengan realita, kalau sepi tuh ya sepi," tukas dia

Kondisi yang sulit ini diamini oleh Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun. Ia juga menganggap kesalahan besar bila daya beli masyarakat tidak bermasalah. Hal ini karena ia melihat banyak pedagang yang mengeluhkan langsung penurunan jumlah pendapatan. Bahkan, banyak pedagang yang gulung tikar.

"Sangat turun. Daya beli menurun," ujar Ikhsan pada Jumat (6/10). Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat tidak hanya berimbas ke pedagang kecil, omzet penjualan sektor mikro juga anjlok

Tidak beresnya dalam mengurusi Negara, kmenurut Ikhsan juga berpengaruh besar terhadap daya beli yang menurun. Masyarakat atau investor dinilai banyak yang menunggu perubahan politik seperti Reshufle Kabinet yang sebelumnya sudah disebutkan pada dua bulan yang lalu tetapi sampai hari ini belum kunjung dilakukan. Kasus korupsi E-KTP yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah juga turut berpengaruh terhadap kondisi ini.

"Gonjang ganjing politik terutama masalah KTP-el dan masalah korupsi yang lain harus segera dituntaskan. Hal itu memengaruhi daya beli," ujarnya. Menurutnya, perbankan saat ini kelebihan likuiditas yang sulit disalurkan ke kredit. Seiring berkembangnya perdagangan daring, hanya jasa kurir yang mengalami kenaikan permintaan. 

Bantahan untuk statemen Jokowi ini diamni  oleh pelaku pasar langsung, yaitu penjual grosir sepatu di Pasar Jatinegara. Dikutip dari Republika.co.od, Merry seorang pedagang grosir sepatu merasakan dengan jelas melemahnya daya beli masyarakat. Merry mengatakan omzetnya menurun sebanyak 20 persen sampai 25 persen sejak 2015. "Sepi, malah bisa main bola di sini," ujarnya pada Jumat (6/10). 

Jadi, siapa yang berbohong ? [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar