Mahasiswa UHO yang diancam dan di Persekusi oleh Birokrasi Kampus sendiri

Mediaoposisi.com- Penerbitan Perppu Ormas oleh rezim penguasa menjadi legalisasi membungkam semua elemen kritis anak negeri ini. Dari pemberangusan dan pembubaran ormas sampai pelarangan mahasiswa bersuara sedang berlangsung di Era Presiden Jokowi saat ini.

Dari pengamatan jurnalis mediaoposisi.com terkait pelarang mahasiswa dan pemberian sanksi terhadap mahasiswa UHO yang mendukung penolakan Perppu No 2 Tahun 2017 merupakan tindakan yang sudah sangat berlebihan.
"Kami telah mengidentifikasi dan menemukan di beberapa fakultas. Akan kami tindak lanjuti dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan Universitas Halu Oleo," kata Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UHO, Nur arafah, Jumat (29/9/2017).

Tambah dia, UHO secara institusi tidak pernah mengeluarkan izin atau menyuruh siapapun termasuk mahasiswa terlibat di aksi 299. Sehingga, keterlibatan mahasiswa dalam aksi 299 murni tanggung jawab pribadi.
"Kami tidak melarang, namun jangan menggunakan atribut dan logo UHO dalam aksi tersebut. Itu merupakan pelanggaran," jelas Nur Afarah.
Setelah viralnya di media sosial video aksi yang mengatasnamakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara dalam 299 atau 29 September 2017 di gedung DPR RI Jakarta, terkait penolakan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017, menolak kebangkitan PKI, dan mendukung HTI, Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, akan menjatuhi sanksi kepada mahasiswanya yang terlibat di aksi tersebut, Jumat (29/9/2017).
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Halu Oleo, Nur Arafah

Tindakan penguasa untuk meredam gejolak mahasiswa justru difasilitasi oleh para birokrasi kampus. Para dedengkot penguasa tersebut menjadi penjaga, pelindung dan pembatas antara mahsiswa dan penguasa. 

Suara kritis mahasiswa menjadi pepesan kosong yang tidak memiliki nilai dan kekuatan magic untuk mendokrak kekuasaaan penguasa. Lembaga kampus sebagai lembaga yang netral justru dijadikan alat politik penguasa melalui para birokrasi kampus untuk menakut-nakuti mahasiswa melalui tekanan politik kampus. 

Birokrasi kampus justru menjadi alat dan senjata penguasa untuk mengurung dan membentengi mahasiswa agar tidak keluar dari sekat akademik. Hal ini menyiratkan bahwa mahasiswa tidak boleh kritis dan bersuara lantang dalam mendobrak benteng tirani kekuasaan. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh birokrasi kampus justru diluar kewajaran. Mahasiswa yang kritis yang menyuarakan perubahan justru dianggap sebagai ancaman. Alih-alih birokrasi kampus mendukung mahasiswanya, justru para mahasiswa diancam akan diberikan sanksi dan dikeluarkan dari civitas akademiknya karena ikut menyuaran perubahan dalam aksi-aksi solidaritas sesama elemen negeri ini.

Tindakan tersebut sebenarnya telah menciderai amanat konstitusi yang memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka di depan umum.
Kampus seharusnya menjadi transformasi ilmu pengetahuan dan ideologi, justru saat ini menjadi lembaga penghakiman yang dilakukan oleh birokrasi kampus terhadap mahasiswanya.

Mahasiswa dilarang kritis dan berorganisasi. Lembaga kampus menjadi lembaga tirani yang dipimpin oleh manusia-manusia yang berprilaku oportunis dan hipokrit. 

Seolah-olah jika mahasiswa kritis dalam menyuarakan perubahan dianggap melanggar regulasi kampus. Kampus justru menjadi kuburan massal bagi para mahasiswa. Kampus menjadi sepi, hening dari suara-suara kritis yang meneriakkan revolusi dan perubahan. 

Mahasiswa menjadi banci intelektual dan dipaksa untuk mengikuti aktivitas kuliah tanpa makna, sehingga kekritisan mahasiswa menjadi rapuh. Dampaknya adalah justru mahasiswa menjadi oportunis, hedonis dan permisif. [MO/bp]

Posting Komentar