Mediaoposisi.com- Pemerintah Myanmar melarang tim pencari fakta PBB untuk memasuki negeri itu.Tim tersebut dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki pembunuhan, perkosaan hingga penganiayaan yang dilakukan tentara terhadap Myanmar warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

“Jika tujuan mereka mencari fakta (soal Rohingya), kami tidak akan menerima mereka masuk,” kata Kyaw Zeya,pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar kepada Guardian, Jumat lalu.

Tak hanya itu, Kemenlu Myanmar pada hari yang sama telah menginstruksikan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk tidak mengeluarkan visa bagi anggota misi pencari fakta yang disetujui PBB.
Tindakan ini merupakan penegasan dari sikap Aung San Suu Kyi untuk menutup pintu kerjasama dengan PBBdalam  mencari solusi terkait penderitaan warga Rohingya dan pengungkapan fakta.

Dalam lawatan ke Swedia bulan lalu, Suu Kyi menganggap tim pencari fakta PBB hanya akan memperuncing masalah yang terjadi negaranya.

Dewan Hak Asasi Manusia U.N menyetujui misi tersebut dengan konsensus pada Maret lalu sebagai tanggapan atas tekanan internasional. Pada Mei, Komite tersebut menunjuk tiga ahli hukum dan pendukung hak asasi manusia untuk memimpinnya.

Oktober lalu, tentara Myanmar meluncurkan operasi militer di daerah Rohingya di Negara Bagian Rakhine barat,namun berdasarkan keterangan saksi korban, tim penyelidik hak asasi manusia PBB dan organisasi hak independen menyebut tentara dan polisi Mynmar membunuh dan memperkosa warga sipil dan membakar lebih dari 1.000 rumah selama operasi tersebut. [MO]

sumber : tempo.co

Posting Komentar