Indonesia



Oleh: Zakariya Al-Bantany

Kiriman Naskah, Media Oposisi-Pasca penerbitan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas khususnya Ormas Islam pada tanggal 10 Juli 2017 oleh pemerintah. Dan berujung pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah Rezim Jokowi secara otoriter dan inkonstitusional dengan menabrak Pancasila dan UUD 1945.

Khususnya UU Ormas serta tanpa proses pengadilan dan tanpa Surat Peringatan 1, 2 dan 3-serta tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada HTI-dengan secara resmi dicabutnya badan hukum HTI oleh Kemenkumham yang SK nya ditanda tangani oleh Presiden Jokowi dan Menkumham. Tapi, parahnya SK asli pencabutan badan hukum HTI tersebut hingga kini belum diberikan oleh Kemumham kepada pihak HTI.

Dan juga telah disahkannya UU Pemilu yang baru dengan disepakatinya Presidential Treshold (PT) 20% oleh DPR yang disahkan oleh Ketua DPR Setya Novanto-yang telah berstatus tersangka kasus mega korupsi E-KTP-pada Kamis 20 Juli 2017 lalu dan diwarnai pula aksi Walk Out oleh Fraksi Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Pemerintah membubarkan HTI

Notabenenya UU Pemilu yang baru tersebut dengan disepakatinya Presidential Treshold 20 % tersebut hanyalah menguntungkan Partai yang sedang berkuasa belaka. Karena hanya melanggengkan kekuasaan partai yang sedang berkuasa dengan capres tunggalnya dan partai-partai peserta pemilu lainnya tidak bisa mengusung capresnya sendiri karena dijegal UU Pemilu yang baru tersebut.

Serta banyaknya fakta kebijakan politik ekonomi rezim Jokowi yang sangat bercorak neo liberal kapitalis seperti:

1. Mencabut subsidi BBM dan berkali-kali menaikkan harga BBM;

2.Menaikkan tarif STNK dan BPKB;

3. Secara diam-diam menaikkan tarif dasar listrik (TDL);

4. Menyerahkan 86 % Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia ke asing dan aseng;

5. Menyerahkan 2/3 wilayah Indonesia kepada segelintir orang yaitu para taipan aseng (konglongmerat hitam cina);

6. Banyak menjual (privatisasi) aset-aset penting negara;

7. Tidak mengusut tuntas kasus korupsi mega skandal BLBI dan mega skandal Century serta mega proyek E-KTP;

8. Memberikan izin pendirian gedung baru Kedubes AS di Jakarta, padahal gedung baru Kedubes AS tersebut hanya menjadi markas militer dan intelijen AS untuk mengokohkan hegemoni penjajahan kapitalisme AS di Indonesia;

9. Memperpanjang kontrak kerja dengan Freeport AS di Papua hingga tahun 2031. Padahal Freeport adalah simbol penjajahan kapitalisme AS di Indonesia;

10. Liberalisasi sektor migas hulu dan hilir;

11. Hutang luar negeri Indonesia menggunung tinggi hingga capai lebih dari 1000 triliyun khususnya hutang dari Cina (RRC). Total hutang Indonesia sebesar USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp 4.365 triliun (kurs hari ini). 


Dana Haji milik umat Islam dipakai untuk Infrastruktur

Angka hutang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2017 yang tercatat hanya USD 326,45 miliar. Sebaliknya APBN pemerintah defisit. Padahal hutang luar negeri adalah salah-satu senjata utama negara-negara penjajah seperti AS, Eropa dan RRC menjajah dan menguasai sepenuhnya secara sistemik sebuah negara berdaulat yang masih berkembang seperti Indonesia;

12. Membuka kran pasar bebas CAFTA dan MEA;

13. Kerjasama secara totalitas dengan Cina (RRC) dalam berbagai macam sektor ekonomi seperti pembangunan insfratruktur antara lain mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangkit tenaga listrik dan lain-lain;

14. Mendatangkan ribuan lebih tenaga kerja asing dari Cina baik legal maupun ilegal;

15. Memfasilitasi mega proyek reklamasi teluk Jakarta dan mega proyek Meikarta di Cikarang Bekasi Jawa Barat, yang notabene hanya mengancam kedaulatan NKRI dan hanya merugikan rakyat belaka serta hanya menguntungkan kapitalis aseng dan kian mengokohkan hegemoni kapitalisme Cina (RRC);

16. Rakyat dipajakin terus dan tarif pajak pun dinaikkan, sebaliknya pemerintah sangat bermurah hati dengan menerbitkan tax amnesty (pengampunan pajak) kepada para pengemplang pajak raksasa seperti para pengusaha besar (kapitalis) khususnya para taipan (konglongmerat Cina);

Proyek Maikarta

17. Rakyat dipaksa ikut asuransi BPJS, yang notabene hanya menghilangkan tanggung jawab dan peran pemerintah dalam mengurusi pelayanan kesehatan kepada rakyatnya;

18. Impor cangkul dari Cina. Padahal Indonesia masih banyak industri lokal pengrajin cangkul;

19. Impor garam dari luar negeri. Padahal Indonesia memiliki lautan yang sangat luas yang terbentang dari Sabang hingga Merauke;

20. Menjual gas ke Cina (RRC) 66 persen lebih murah daripada harga pasar. Dalam bahasa logika pemerintah, itu namanya subsidi. Padahal seharusnya subsidi itu hanya untuk rakyat kecil bukan justru untuk negara kapitalis penjajah seperti Cina (RRC) tersebut;

21. Mengeluarkan uang baru yang ternyata tidak laku di Pasaran Internasional. Padahal juga uang yang lama masih banyak beredar di tengah masyarakat serta juga belum ditarik oleh pemerintah;

22. Pembiaran terhadap gerakan separatisme OPM di Papua dan RMS di Maluku serta Minahasa merdeka. Padahal gerakan separatisme tersebut terang-terangan anti NKRI, anti Pancasila dan anti UUD 1945 serta hanya menebar teror dan radikalisme serta hanya mengancam kedaulatan NKRI dan memecah-belah NKRI;

23. Melindungi LGBT dan melakukan pembiaraan terhadap bangkitnya neo sosialisme komunisme. Padahal LGBT dan komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;

24. Melakukan pembiaraan terhadap penistaan agama bahkan cenderung melindungi pelaku kejahatan penistaan agama;

25. Mengkriminalisasi Islam (ajaran Islam tentang dakwah, jihad, Syariah dan Khilafah) dan mengkriminalisasi Ulama dan Ormas Islam yang anti terhadap neo komunisme dan neo liberalisme serta neo imperialisme kapitalisme global serta kritis terhadap kebijakan-kebijakan dzhalim penguasa;

26. Membuat hukum makin tumpul ke atas dan makin tajam ke bawah. Padahal katanya hukum adalah panglima, namun kenyataannya kini kekuasaanlah yang menjadi panglima;

Jokowi

27. Tanpa rasa malu sedikitpun berupaya memakai dana calon jamaah haji yang mencapai sekitar 100 triliyun untuk membiayai proyek infrastruktur negara. Umat Islamnya dimusuhi dan diinjak-injak, namun uangnya umat Islam maunya diambil;

28. Banyak tidak menepati janji-janji politiknya-setelah kini berkuasa-kepada rakyat saat kampanye pilpres 2014 lalu;

29. Banyak melanggar UU. Seperti: UU Ormas dengan menerbitkan Perppu Ormas No. 02 Tahun 2017-bahkan melanggar Perppu Ormas yang dibuatnya sendiri dengan membubarkan HTI tanpa SP 1, 2 dan 3;

Dan sudah 8 Undang Undang yang dilanggar Jokowi dalam bidang Ekonomi, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

a. Pada tahun 2014 Jokowi menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi. Padahan UU APBN telah menetapkan subsidi dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp 403 trilun. Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada di bawah US$80/barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemerintah Jokowi untuk menaikkan harga BBM.

b. Jokowi menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi dengan melanggar UU APBN karena tidak melalui persetujuan DPR. Pemerintah harus meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM karena diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Dalam Pasal 13 ayat (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK. (6) Rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

2. UU No. 4 tahun 2009 Tentang Minerba ; Pasal 170 Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Tambang Emas dikuasai Freeport
Pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan atau pada tahun 2014. Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor. Sementara baru perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika
Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.

Pelanggaran yang dilakukan pemerintah Jokowi :
a. Presiden Jokowi menerbitkan PP No 1 Tahun 2017 terkait Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Tenggang waklu lebih lama bagi divestasi saham perusahaan tambang pemegang kontrak karya. Seharusnya seluruh kontrak karya (KK) pertambangan saat ini sahamnya harus 51 persen dikuasai oleh pihak nasional.

Insentif jangka waktu pembangunan smelter 5 tahun lagi dan insentif bea keluar ekspor bahan mentah yang sangat rendah yakni hanya 10 % saja.

b. Menteri ESDM Ignatius Jonan menerbitkan Permen ESDM 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri.

c. Menteri ESDM menerbitkan juga Permen 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian.

3. Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

a. Kementrian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dengan skema ini maka Negara melalui pemerintah tidak lagi mengurusi masalah kemandirian migas dan masalah ketahanan migas. Seluruh masalah migas menjadi menjadi otoritas perusahaan perusahaan swasta dan BUMN.

Kementrian ESDM
Sistem Gross Split akan melengkapi liberalisasi migas yang terjadi selama era reformasi. Sistem ini mengakhiri seluruh bentuk campur tangan negara dalam pengelolaan migas. Konsep ini menjadi titik nadir kedaualatan migas nasional. Jatuhnya migas secara penuh ke tangan swasta berarti jatuhnya negara dan bangsa dalam kontrol taipan dan asing.

Sebagai penguasa migas swasta akan sepenuhnya berusaha untuk mengejar keuntungan. Dengan demikian maka tidak ada jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan minyak nasional untuk industri, transportasi dan konsumsi.

Jumlah produksi minyak terserah kontraktor swasta. Swasta boleh tidak berproduksi sama sekali. Swasta ditengah menurunnya harga minyak bisa istrahat produksi sesuai keinginan mereka. Saat ini swasta menguasai 85 % produksi minyak dan gas nasional.

4. Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Putusan MK hasil Judicial Review UU 30 Tahun 2009.

Putusan MK nenyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;

Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;

a. Pemerintah Jokowi terus melanjutkan proyek listrik 35 ribu MW dengan konsep unbundling. Padahal berdasarkan putusan MK seluruh proyek Liberalisasi listrik pemerintahan Jokowi termasuk listrik independen power produser (IPP) ilegal, dan pengelolaan listrik secara terpisah pisah ilegal, termasuk penjualan listrik secara ritel oleh swasta yang menyebabkan harga listrik sangat mahal. Listrik harus dikuasai negara dan dikelola secara terintegrasi.

Listrik PLN

5. Perpu No 1 Tahun 2017 Tentang. Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Perpu ini melanggar berbagai UU yakni:
a. UU 1/2008 tentang Perbankkan Syariah. Bab VII rahasia bank Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank. Pasal 41 Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

b. UU 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 72 (2), dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

c. UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan. Pada ayat (4), dalam hal informasi ditetapkan sebagai jenis informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut, baik karena kedudukan, profesi, maupun hubungan apa pun dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, atau diwajibkan oleh UU.

Pajak Terus Digenjot menyasar rakyat kecil

d. UU 10/1998 Tentang Perubahan atas UU 7/1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 ayat 28 berbunyi, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selanjutnya Pasal 40 (1), Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 75 Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

a. Pemerintah Jokowi menggadaikan aset BUMN untuk menjadi jaminan utang. Utang BUMN membengkak yang mengakibatkan kemandirian BUMN terganggu dan tergantung pada utang serta disandera oleh utang.

b. Bank Bank BUMN dipaksa mengambil utang luar negeri untuk membiayai oligarki Jokowi. Tiga Bank BUMN yakni Mandiri, BNI, dan BRI mengambil utang 3 miliar dolar dari China untuk membiayai perusahaan swasta milik oligarki yakni perusahaan Arifin Panigoro, Kiki Barki, Jusuf Kalla dan Luhut B. Panjaitan.

c. Seharusnya bank BUMN membiayai BUMN demi kemandirian ekonomi nasional. Bukan membiayai perusahaan swasta dan taipan. Karena dalam era ekonomi liberal terutama liberalsiasi keuangan sekarang, perusahaan swasta dapat mengambil pinjaman luar negeri sendiri. Mengapa harus menggunakan tangan pemerintah dan BUMN.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 12 ayat 3 Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

a. Pemerintah Jokowi menjadikan utang sebagai sandaran keuangan pemerintah. sementara target pajak tidak tercapai. Program tax amnesty gagal meningkatkan penerimaan negara secara significat. Padahal tax amnesty merupakan proyek pengampunan para koruptor, pengemplang pajak dan proyek legalisasi uang hasil kejahatan, uang narkoba, hasil prostitusi dll.

b. Pemerintah tahun 2017 mengajukan rencana mengambil utang sesai dengan nilai defisit APBN sebesar 2,92%. Batas yang ditetapkan adalah sebesar 3 % PDB. Ini adalah penipuan publik. karena 0,08% sisa untuk mencapai batas 3% hanya bernilai Rp. 9 triliun rupiah. Besar kemungkinan defisit APBN dan rencana hutang akan melebihi 3 % PDB. (PDB Indonesia saat ini USD 975 miliar; dan lain-lain.

Padahal dalam sumpah jabatannya Presiden adalah pelaksana UU bukan justru menjadi pelanggar UU.
Jokowi Justru memukul Ormas Islam beda dgn aa yng dia ucapkan

30. Buruknya komunikasi dan manajemen tata kelola negara oleh pemerintah hingga Indonesia menjadi carut-marut dan terancam hancur serta hanya membuat terjadinya kegaduhan berskala nasional hingga terjadinya perpecahan dan konflik berkepanjangan antar sesama anak bangsa;

-Dan lain-lain.


Maka, fakta-fakta tersebut benar-benar telah merubah sejarah dan konstelasi geopolitik strategis Indonesia sekaligus telah merubah Indonesia dari sebelumnya adalah negara hukum (rechtstaat) kini berubah drastis menjadi negara kekuasaan (machstaat).

Peta Indonesia

Dan juga berdasarkan jutaan fakta sejarah dan fakta politik yang telah terjadi sebelumnya di negeri ini, seperti:

-Dalam sejarah Indonesia, sebelum adanya NKRI di Indonesia atau Nusantara (sekitar abad 4 sampai abad 14 Masehi) telah banyak berdiri kerajaan-kerajaan besar baik bercorak hindu maupun buddha seperti kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Airlangga, Galuh, Syailendra, Singosari, Kediri, Majapahit, Sriwijaya, Siliwangi, Bali dan lain-lain.

-Juga di Indonesia atau dulu lebih dikenal dengan nama Nusantara (sekitar abad 7 sampai abad 17 Masehi) banyak berdiri kesultanan-kesultanan Islam yang notabene merupakan bagian integral dari Kekhilafahan Islam Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul Turki, seperti Kesultanan Perlak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Samudera Pasai, Kesultanan Palembang Darrussalam, Kesultanan Goa Tallo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Malaka, Kesultanan Banjar, Kesultanan Manila, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Ngayogyakarta, dan lain-lain.

-Juga sebelumnya Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis (1512–1850 M), VOC (1602-1800 M), Belanda (1800–1942 M), Spanyol (1521-1692 M), Inggris (1811-1816 M) dan Jepang (1942-1945). Dimana bangsa-bangsa penjajah tersebut membawa misi utama 3 G yaitu Glory (Kemenangan atau kejayaan), Gold (emas atau kekayaan) dan Gospel (misi zending atau menyebarkan ajaran agama mereka dan ide-ide (tsaqafah) kufur mereka seperti demokrasi kapitalisme sekulerisme, sosialisme komunisme, nation state, nasionalisme, pluralisme, liberalisme, hedonisme, sinkretisme, HAM, LGBT, dan lain-lain).

-Dan pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta yang menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pada era Orde lama (Orla) Soekarno (1945-1965 M) Indonesia pernah berkali-berkali berubah atau berganti dari NKRI lalu menjadi Negara Federal atau Negara Serikat (1949-1950 M) lalu kembali lagi menjadi NKRI (1950-sekarang).
Gurita Korupsi

Dan dalam perjalanan sejarah Indonesia, pada masa orde lama rezim Soekarno lebih condong ke blok timur (yang dikomandoi Uni Soviet dan RRC) yang notabene berideologi sosialisme komunisme sehingga akhirnya Soekarno pun mengusung ide nasakom (nasionalis agama komunis) yang berujung terjadinya peristiwa berdarah pemberontakkan G 30 SPKI dan berujung pula tumbangnya rezim Orla Soekarno oleh Orde Baru (Orba) dan berganti menjadi era Orde Baru (1966-1998 M) yang sangat otoriter selama lebih dari 32 tahun di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Dan rezim Soeharto pun lebih condong ke blok barat yang dikomandoi AS yang notabene berideologi kapitalisme sekulerisme.

-Lalu pada tahun 1997-1998 terjadilah krisis moneter yang menghantam Indonesia hingga Indonesia pun terpuruk dalam segala bidang kehidupan hingga memicu kerusuhan massal dan melahirkan gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kediktatoran rezim Orde Baru Soeharto. Dan akhirnya Indonesia pun masuk ke era baru yaitu era Orde Reformasi (1998-sekarang) hingga Indonesia pun berkali-kali berganti rezim (Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY) sampai rezim sipil (Jokowi Jk) yang saat ini sedang berkuasa.

Namun, ternyata Reformasi pun gagal total mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka secara hakiki dan gagal total mewujudkan Indonesia yang sejahtera penuh keadilan. Dan akhirnya kini Reformasi pun berujung hanya melahirkan rezim refresif anti Islam dan neo diktator hingga Indonesia dalam bahaya nyata kehancuran karena dicengkram begitu dalamnya oleh neo liberalisme dan neo imperialisme yang berwujud gurita kapitalisme global baik blok barat (asing) yaitu AS maupun blok timur (aseng) yaitu Cina (RRC).

Dominasi  China

Serta juga sebelumnya hingga kini masih terus terjadinya pertarungan dahsyat antara tiga ideologi besar dunia yaitu antara ideologi Islam, ideologi kapitalisme sekulerisme dan ideologi sosialisme komunisme.

Juga terjadinya pertarungan politik dan intelijen AS dengan RRC di Indonesia melalui perang proxy (perang boneka). Dan tentunya pula dalam politik semuanya serba sangat mungkin. Karena politik adalah sebuah seni kemungkinan (fannul mumkinaat). Dan dalam logika sosial politik-berdasarkan fakta-fakta ilmiah-bahwa terjadinya sebuah perubahan di tengah masyarakat sekaligus perubahan masyarakat itu sendiri adalah sebuah keniscayaan. Maka, kemungkinan besar skenario atau peta politik masa depan Indonesia akan menjadi:

1. Negara diktator yang sangat otoriter baik mungkin bercorak super neo liberal kapitalis ataupun mungkin pula bercorak neo sosialis komunis, bukan lagi menjadi negara Pancasila atau bukan lagi menjadi negara hukum (rechtstaat);

2. Indonesia sangat mungkin menjelma menjadi Indocina dan menjadi negara komunis seperti Korea Utara atau minimal menjadi seperti Singapura; dan sangat mungkin pula Indonesia akan menjadi negara koloni RRC seperti halnya Singapura, Tibet (sejak tahun 1951), atau menjadi jajahan Cina secara totalitas seperti tiga negara yang tidak bisa bayar hutangnya yang sangat menggunung tinggi kepada Cina yaitu Angola (sejak 2013), Zimbabwe (sejak 2016) dan Srilangka (pada tahun 2017 ini).

Karena itulah, sekalipun tidak mengantongi izin pendirian bangunan dari Pemda setempat, namun begitu sangat arogan dan sangat ambisiusnya dengan menghalalkan segala cara para taipan (konglongmerat hitam cina)-yang difasilitasi oleh penguasa boneka yang sekarang sedang berkuasa-dalam menyelesaikan mega proyek reklamasi teluk Jakarta dan mega proyek Meikarta tersebut hingga iklan kedua mega proyek tersebut pun sudah sangat massif di tengah masyarakat khususnya di sejumlah media mainstream bahkan di negara Cina (RRC). 


Pulau G reklamasi teluk Jakarta dan Meikarta kota buatan para taipan dan para investor Cina tersebut sejatinya adalah seperti mendirikan negara dalam negara yang sangat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sedangkan, pemerintah pun bungkam dan diam penuh kebisuan terhadap ancaman nyata dari kedua mega proyek aseng tersebut.

Peta Meikarta di sangga oleh 6 Infastruktur yang di bangun Negara

Serta penguasa negeri ini pun mendatangkan ribuan lebih tenaga kerja asing khususnya dari Cina baik legal maupun ilegal dengan dibukanya kran pasar bebas CAFTA dan MEA serta jeratan hutang luar negeri yang menggunung tinggi dari RRC.

3. Setelah pembubaran Ormas HTI maka Ormas-Ormas lainnya khususnya Ormas Islam sangat mungkin pula bakal turut dibubarkan berdasarkan Perppu No. 02 Tahun 2017 tersebut dengan tuduhan anti NKRI dan anti Pancasila serta tuduhan melawan pemerintah dan sangat mungkin pula kelak Islam akan menjadi agama terlarang di negeri ini sebagaimana halnya di Angola (pada tahun 2013) setelah Angola sepenuhnya dikuasai oleh RRC melalui jeratan hutang luar negeri yang menjulang tinggi dan sangat mematikan. Atau Islam akan menjadi agama terlarang seperti halnya di Turkistan Timur atau Xinxiang-yang penduduknya mayoritas Muslim Uighur-setelah dikuasai dan dicaplok sepenuhnya oleh RRC sejak tahun 1949.

3. Sangat mungkin di akhir tahun 2017 hingga tahun 2018 atau mungkin 2019, Indonesia bakal diterpa bencana gelombang tsunami ekonomi yang sangat dahsyat yaitu krisis ekonomi jilid 2 ataupun krisis moneter jilid 2 seperti krisis ekonomi jilid 1 pada tahun 1997-1999 yang telah meluluh-lantakkan tatanan kehidupan di Indonesia dan telah memicu lahirnya era Reformasi.

Ataukah justru krisis ekonomi jilid 2 tersebut-yang mungkin saja terjadi di penghujung akhir 2017 atau 2018 atau mungkin 2019 nanti-akan jauh lebih dahsyat meluluh lantakkan tatanan kehidupan Indonesia yang bakal melahirkan gerakan revolusi dan memicu terjadinya revolusi secara sistemik yang bakal menumbangkan rezim boneka yang sedang berkuasa tersebut dan sekaligus menumbangkan kekuasaan sistem penjajah demokrasi kapitalisme sekulerisme-yang menjadi biang masalah dan biang penjajahan di Indonesia-hingga berujung melahirkan sebuah era baru yaitu sebuah peradaban baru dan tatanan kehidupan yang baru di bumi Nusantara ini.

4. Indonesia akan menjadi medan perang terbuka antara adidaya imperium kapitalisme barat AS dengan adidaya imperium kapitalisme timur RRC melalui perang proxy, perang politik dan perang ekonomi serta perang intelijen dan sangat mungkin pula perang fisik atau invasi militer akan dilakukan oleh kedua adidaya kapitalisme tersebut dan lagi-lagi rakyat negeri ini khususnya umat Islam akan terus menerus menjadi "kambing hitam" dan "tumbal politik" atas kerakusan kedua adidaya kapitalisme tersebut yang tengah memperebutkan "harta karun raksasa" dan "Oasis raksasa" yang bernama Indonesia.

Apatah lagi AS telah mengepung Indonesia dengan telah menyiapkan 4 pangkalan militernya yang sudah standby di Australia, Fhilipina, pulau Diego Garcia di Samudera Hindia, dan Singapura.

5. Jika adidaya imperium kapitalisme barat AS berhasil memukul telak dan membersihkan pengaruh adidaya imperium kapitalisme timur RRC di Indonesia, maka sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara sekuler sejati atau negara kapitalis sejati sepenuhnya di bawah kekuasaan imperium kapitalisme AS atau menjadi koloni AS; dan sangat mungkin AS pun akan memecah belah Indonesia berkeping-keping menjadi beberapa negara-negara kecil. Khususnya yang pertama kali akan dipisahkan oleh AS adalah Papua dari Indonesia seperti halnya telah lepasnya Timor Timur dari pangkuan NKRI pada tahun 1999 melalui referendum yang diback-up dan disuport secara sistemik oleh AS dan sekutu baratnya melalui PBB dan penguasa yang menjadi bonekanya.


Posisi Pangkalan Militer AS

Atau bisa jadi AS dan RRC akan berbagi wilayah jajahannya di Indonesia. Dimana separuh wilayah Indonesia untuk AS dan separuh wilayah Indonesia lagi untuk RRC. Karena AS sendiri kekuatan ekonominya-sebagai salah-satu pilar utama penopang negara dan ideologinya-sedang lemah sekalipun AS masih memiliki pengaruh politik yang sangat kuat dan sebaliknya RRC (Cina) memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat dan kini menjadi raksasa ekonomi dunia sekalipun RRC pengaruh politiknya tidak sekuat AS. Dan juga saat ini AS dan RRC memiliki musuh ideologis yang sama yaitu Islam dan umat Islam yang sangat mengancam kepentingan dan gurita penjajahan kapitalisme global mereka di negeri ini.

Sebab, Islam dan umat Islam adalah penghalang utama bagi kapitalisme global AS dan RRC dalam menjajah dan mengusai sepenuhnya Indonesia. Karena itulah, sangat mungkin AS dan RRC akan berkoalisi baik melalui perang proxy, perang politik, perang ekonomi, perang intelijen, perang opini serta perang cyber atau mungkin pula melalui perang fisik atau invasi militer dalam menghabisi Islam dan umat Islam sampai ke akar-akarnya.

Jika koalisi kedua imperium atau adidaya kapitalisme tersebut berhasil menghabisi Islam dan umat Islam dari Indonesia. Maka, AS dan RRC pun akan lebih mudah menguasai wilayah Indonesia sepenuhnya dan mereka pun akan membagi dua wilayah Indonesia sesuai kesepakatan kedua imperium kapitalisme tersebut.

6. Jika ideologi iblis penjajah baik kapitalisme sekulerisme maupun sosialisme komunisme berhasil dikalahkan oleh ideologi Ilahi yaitu Islam yang diemban oleh umat Islam dan juga Islam berhasil membersihkan kedua ideologi iblis tersebut dari benak rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Dan Islam telah benar-benar telah mengkristal dalam benak umat serta Islamlah yang menjadi qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) umat dan juga telah terbentuk pula sebelumnya opini umum (ra'yul 'aam) dan kesadaran umum (wa'yul 'aam) tentang solusi Islam yaitu Syariah dan Khilafah.

Khilafah Sistem Pemerintahan Islam

Maka, atas kesadaran ideologis dan keinginan mayoritas rakyat Indonesia sendiri khususnya mayoritas umat Islam-yang didukung sepenuhnya oleh Ahlun Nushrah yaitu para Ulama, Intelektual, Pemegang Media dan Militer-yang hanya menghendaki Syariah dan Khilafah sebagai solusi final untuk menyelamatkan Indonesia dan untuk Indonesia yang lebih baik penuh berkah.

Maka, sangat mungkin Indonesia akan menjelma menjadi NKRI sejati yaitu raksasa super power adidaya Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah (NKRI) yang luas wilayahnya tidak lagi sebatas dari Sabang hingga Merauke tapi akan bertambah luas dari Sabang hingga Maroko bahkan hingga Spanyol, Roma Italia dan Washington DC serta Beijing Cina bahkan sangat mungkin pula sampai ke seluruh penjuru dunia serta akan menebar rahmah dan berkah bagi seluruh penjuru dunia dan alam semesta.

Sebab, Khilafah adalah takdir Allah yang pasti berdiri. Karena Khilafah adalah proyek Allah sekaligus janji Allah (wa'dullah)-sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nuur: 55-dan kabar gembira Rasulullah Saw (Busyrah Rasulillah) sebagaimana sabda Rasulullah Saw:


..ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَي مِنهَاجِ النُّبُوَّةِ..

"..Kemudian akan kembali datang Khilafah yang mengikuti metode Kenabian (Khilafah Rasyidah yang kedua).." (HR. Ahmad)


Bahkan pada tahun 2004 yang lalu NIC (National Intelligence Council) USA atau Badan Intelijen Nasional AS telah mengeluarkan sebuah laporan yang memprediksi pada tahun 2020 Khilafah yang baru akan berdiri kembali.

Karena itulah, memusuhi dan memerangi Khilafah sejatinya adalah memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta menentang sunnatullah atau takdir Allah. Artinya siapapun yang memusuhi dan memerangi Khilafah maka ia telah menjadi musuhnya Allah dan Rasul-Nya. Maka siap-siaplah bernasib tragis penuh hina seperti raja Namrud, Jalut, Fir'aun, Kisra, Abu Jahal, Abu Lahab dan Mustafa Kamal at-Tarturk laknatullahi 'alaihim.

Al Liwa bendera Rasulullah

Khilafah pasti berdiri sekalipun musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya tersebut berupaya keras menghalalkan segala cara dalam menghalanginya dan menggagalkanya. Allah SWT berfirman:


هُوَ الَّذى أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِا لْهُدَى وَدِيْنِ الْْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْن 


“Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” (At-Taubah: 33)



Wallahu a'lam bish shawab. [Mo/ba]


[Sumber: Diolah dari berbagai sumber]

Posting Komentar