Mediaoposisi.com- Rezim Jokowi sukses melahirkan penolakan besar besaran dari rakyatnya pasca penerbitan Perppu Ormas yang dinilai represi,anti Islam dan mengekang kebebasan berpendapat. Meskipun Perppu ini berkaitan erat dengan syahwat pemerintah untuk segera membubarkan ormas Islam yang dikenal kritis, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) namun reaksi penolakan tidak hanya berasal dari kalangan HTI atau ormas Islam semata.

Okezone.com menyebutkan dari kalangan pemuda dan mahasiswa,ratusan mahasiswa muslim di Medan, Sumatera Utara, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU), menggelar unjuk rasa, Senin (17/7). Massa mengecam keras penerbitan Perppu kontrovesial tersebut.
AMMBU Tolak Perppu Ormas


“Kami menolak keras terbitnya Perppu tersebut. Kami menilai tidak ada alasan yang bisa diterima untuk menerbitkan Perppu itu," kata Abdul Rahman, Koordinator Aksi AMMBU. Penghilangan peran pengadilan akan menjadikan pemerintah bisa membubarkan pihak tertentu secara semena-mena dan tidak obyektif.

“Kami juga melihat ada pasal karet yang berpotensi dimaknai sepihak untuk menindas pihak lain. Selain itu, ada ancaman pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas. Ini menunjukkan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan, sesuatu yang selama ini justru ditolak," sebut Abdul Rahman.

Dari kalangan Buruh, KSPI mengecam keras terbitnya Perppu Sejak awal, kawan-kawan buruh dan NGO menolak diterbitkannya Perppu 2/2017 tentang Ormas. Menurut kami, ini hanya produk rezim Orde Baru yang diperbaharui," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Said Iqbal
Lebih lanjut, "Kita tolak UU Ormas karena peran kontrol pemerintah begitu kuat di dalamnya sehingga irisan-irisan kritis dari masyarakat akan langsung berisiko. Karena nantinya hak-hak demokrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah akan dianggap mengganggu keamanan negara. Sama saja seperti zaman Orde Baru-nya Presiden Soeharto," papar Iqbal.

Banyak pihak yang menilai Jokowi bermain kasar kepada rakyatnya yang bersikap kritis. Penilaian kasarnya permainan Jokowi kepada rakyatnya diperkuat dalam Sidang MK. Yusril Ihza Mahendra,pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum HTI menyayangkan penayangan video kegiatan HTI tahun 2013 pada sidang MK. Yusril menilai menilai, jika memang pemerintah menganggap HTI perlu dibubarkan, maka sudah dilakukan pada 2013 lalu. 

Yusril Ihza Mahendra


"Kenapa Saudara sebelum memberikan keterangan, Saudara menayangkan sesuatu? Saudara bermaksud berpropaganda tentang sesuatu yang tidak disenangi Pemerintah atau apa?" kata Yusril,saat persidangan uji materi Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8/2017

Yusril menambahkan bila video itu dijadikan bukti untuk pembenaran penerbitan Perppu Ormas, maka seharusnya Presiden SBY teleh menerbitkan Perppu Ormas pada 2013. 

“Seharusnya sejak lama ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas diberlakukan untuk membubarkan ormas itu," kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (31/8).

Margarito

Pakar hukum tata negara lain,Margarito turut mengecam keras penayangan video kegiatan HTI di sidang MK. Bahkan, Margarito Kamis menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak masuk akal. Ia turut mengecam penayangan video kegiatan Muktamar HTI pada 2013 pada sidang MK.

"Sontak segera kok (menunggu) 4 tahun? Betul-betul tidak logis. Keadaan 2013 gugur dan tidak cukup alasan hukum mengkonstruksi hal ihwal keadaan genting dan mennjadikan presiden menggunakan hak ekslusifnya," kata Margarito.

Margarito menyayangkan klaim sepihak pemerintah dalam menciptakan definisi genting. "Peristiwa (di dalam) video tidak bisa menjadi dasar untuk merumuskan peristiwa genting," ujar Margarito, dalam sidang terkait Perppu Ormas di MK, Jakarta, Rabu (6/9/2017). Margarito sendiri adalah ahli yang dihadirkan HTI untuk memberikan keterangan kepada MK perihal gugatan yang diajukan.

Presiden Jokowi
Permainan kasar rezim Jokowi terhadap rakyatnya,khususnya umat Islam nampaknya akan terus berlanjut mengingat ormas Islam dan elemen rakyat lain mulai menunjukkan sikap kritis layaknya HTI. Artinya tidak menutup kemungkinan “Main Kayu” Jokowi melalui tangan Perppu akan memakan korban selanjutnya. [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar