Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Melihat fenomena ormas Islam pasca pembubaran HTI melalui penerbitan Perppu Ormas yang kontroversial dan dinilai anti Islam oleh berbagai kalangan, nampak elemen umat Islam terpisah menjadi 2 ,pihak pro dan kontra.

Pihak kontra terdiri dari HTI,FPI,FUI serta menampilkan sosok Muhammadiyah sebagai penentang terkuat Perppu tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan Perppu merupakan indikasi munculnya pemerintahan yang represif.

"Rezim sekarang ini (Jokowi) kan justru memerlukan peran masyarakat untuk menggunakan hak kritisnya, jangan justru malah dibungkam. Ini terindikasi represif. Rezim ini terindikasi akan menggunakan cara represif dan ini pengulangan Orde Baru," ucap Busyro Rabu (12/7)

Busyro menambahkan pemerintah harus mengedepankan dialog terhadap ormas yang dianggap memabahayak pemerintah. Bila pemerintah enggan mengadakan dialog,maka pemerintah tidak beda jauh dengan rezim militeristik. 

"Taruhlah misalnya HTI dinilai radikal, apa salahnya dianggap dialog terbuka berkali-kali atau secukupnya. Ini rezim yang militeristik. Sementara TNI aja sudah tidak militeristik," jelas Busyro.

Berbeda dengan Muhammadiyah, dari kalangan NU justru dengna lantang mendukung kebijakan kontroversial Perppu Ormas. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan, bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu merupakan sebuah solusi untuk menghadapi pihak yang kritis terhadap pemeritnahan..

PBNU sebagai ormas yang dekat dengan Jokowi tentu mendukung upaya pemerintah tersebut. "Soal terbitnya Perppu ini, tentu PBNU mendukung upaya pemerintah sebagai solusi atas problem keormasan yang sudah ada. Perppu ini menurut saya solusi untuk menghadapi semakin tersebarnya paham anti-Pancasila," ujar Sulton, Rabu.

Perppu lahir tak lepas dari jasa Banser NU, sebelumnya diberitakan tempo.co. Perppu Ormas  diusulkan NU lewat sayap organisasinya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Provokasi yang dilakukan Banser sudah sejak lama terjadi yaitu saat Pawai damai HTI. 

CNN Indonesia menyebutkan, Gerakan Pemuda Ansor bersama Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) mengadang aksi konvoi damai Hizbut Tahrir Indonesia yang sedang melakukan aksi Kirab Panji Rosululloh di perbatasan Trenggalek-Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (1/4).


Mempertanyakan Kemesraan
Seperti dilansir dari Antara, sempat terjadi ketegangan saat ratusan anggota Banser NU Tulungagung menghadang dan memaksa rombongan HTI dari Trenggalek berhenti di perbatasan daerah. Mereka   memprovokasi massa dengan cara memaksa seluruh peserta kirab mencopot semua spanduk dan bendera Rasulullah. Untungnya Massa HTI akhirnya bersedia mengalah, dan mencopot segala atribut yang dikenakan serta membubarkan diri.

"Pengadangan dan pembubaran paksa kami lakukan. Karena kegiatan mereka membawa misi konsep khilafah dalam kehidupan bernegara berpotensi memecah-belah umat," kata Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Tulungagung, Syahrul Munir. Ia enggan menjelaskan lebih lanjut tentang ancaman konsep khilafah terhadap Indonesia. 

Tak berselang lama, pemerintah merilis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perpp yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disiarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dekatnya NU dan Jokowi ini diamini oleh ketua umumnya sendiri dilansir dari mediaindonesia.com Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj menegaskan NU dan para kyai, siap mendukung Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanat yang telah dimandatkan rakyat Indonesia hingga tahun 2019 nanti. Dukungan itu disampaikan Said ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9).

"Kami kiai-kiai NU dan pesantren di belakang Presiden Jokowi selama beliau menjalankan amanat, tugasnya sampai tahun 2019," tandasnya.

Terlepas dari itu semua, dukungan NU untuk Jokowi sebenarnya patut kita pertanyakan. NU menafikan kontroversi jokowi terhadap umat Islam. 

NU menafikan kebijakan penerbitan Perppu Ormas yang menghalangi umat Islam mengaji dan berdakwah bersama HTI, lalu pembiaran NU terhadap ambisi Jokowi mengambil dana haji guna pemuasan syahwat infrastrutkur ditambah lagi pendiaman NU pada rezim Jokowi terhadap kasus Viktor Laiskodat yang nyata nyata melakukan hate speech berupa tudingan bahwa ajaran Islam ,dalam hal ini khilafah adalah ancaman keberagaman.

Ada apa denganmu, NU ? [MO]

sumber: berbagai sumber

Posting Komentar