Oleh: Bunga Erlita Rosalia
Dokter Gigi Muda. Pemerhati Kesehatan,Pendidikan,dan Anak-Anak. Founder Komunitas Parenting Ideologis



Kiriman Naskah| Media Oposisi-Akhir akhir ini lagi hot lagi bahas vaksin, apalagi sekarang lagi berlangsung kampanye vaksin MR. Saya pribadi gak akan bahas saya pro vaksin apa anti vaksin, apalagi mau menggagalkan kampanye pemerintah. Tidak, saya akan mengupas dari sisi yang lain. Tulisan ini juga bukan artikel ilmiah yang bisa dijadikan rujukan, tapi insya Allah bisa dijadikan bahan renungan.


Bismillah.

Vaksin itu termasuk pengobatan, di istilah medis vaksin termasuk kegiatan preventif, kegiatan pencegahan terhadap penyakit

Hukumnya apa dalam islam? Mubah, ada juga yang berpendapat sunnah selama yang digunakan sebagai obat adalah yang jelas kehalalannya

Tindakan preventif bisa jadi hukumnya wajib kalau akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan bisa mengancam kecacatan permanen sampai kematian, baik secara langsung maupun jangka panjang

Tindakan preventif ini bisa jadi haram. Kalau dalam pembuatan dan komposisinya ada benda yang di haramkan

Jadi apapun vaksinnya itu hukumnya mubah. Sampai tidak ada hal hal yang terkandung didalamnya yang membuat haram, hukumnya tetap mubah
Bisa dipahami ya?

Vaksin juga termasuk dalam kategori 'ikhtiar' di wilayah yang bisa dikuasai manusia

Setelah vaksin, tetep sakit ada...
Gak vaksin, sehat ada ...

Masalah qadha turunnya sakit atau gak bukan wilayah manusia yaa. Sudah wilayah Al-Khaliq mau menguji hambanya lewat sakit yang mana saja

Jadi yang gak vaksin gak termasuk ikhtiar dong?

Belum tentu yang tidak vaksin, belum tentu gak ikhtiar. Bisa jadi ikhtiar dengan cara yang berbeda. Jadi, saran saya jangan gampang nyinyir ke yang gak vaksin. Kali ajaa ikhtiarnya lewat jalan yang lain. Mending sama sama berdoa supaya ikhtiarnya berhasil. Ya kan jadi lebih adem.. nyess..
Pertanyaannya kenapa sampe ada masyarakat yang gak mau vaksin. Pasti ada hal yang membelakangi hal tersebut

Masyarakat yang tidak memilih vaksin, mereka kebanyakan melihat kandungan dan proses pembuatan vaksin yang sampai tulisan ini di buat belum ada bahan yg digunakan selain dari babi.

Nah, pertanyaannya sekarang. Siapa yang harusnya memastikan vaksin itu halal dari awal pembuatan sampai siap dipasarkan di masyarakat?

Jawabannya.. NEGARA

Negara yang punya semua akses kepada MUI, LBPOM, IDI, IDAI, Infokom dan lain lain. Harusnya negara menjadi tameng pertama kali ketika ada vaksin yang ingin di pakai kepada rakyatnya. Karena rakyat indonesia sebagian besar muslim, negara harusnya memperhatikan kehalalan vaksin dari awal pembuatan sampai siap pakai. Dan hal itu bukan hanya terbatas hanya untuk vaksin MR saja, tapi juga vaksin vaksin yang akan datang di kemudian hari.

Kalau boleh jujur, rakyat agak sedikit trauma kalau inget kasus 'vaksin palsu' yang baru muncul Juni 2016. Baru ada setahun kan kami rakyat belum move on udah di promosikan vaksin baru, jelas rakyat akan langsung bereaksi

"Vaksin yang sekarang palsu apa gak nih? Jangan jangan palsu?"

Pasalnya, pemerintah sudah terlihat lemah dalam pengawasan masalah vaksin ini. Jangankan untuk mengecek ke halal an, untuk membedakan asli dan palsu saja pemerintah dinilai gagal. Kalau rakyat trauma wajar kan?

Saat ini sedang berlangsung kampanye vaksin MR, dan sampai saat ini pula pemerintah masih galau  untuk mengeluarkan statement masalah ke halal an vaksin MR

Coba bandingkan kedua berita ini :

01 Agustus 2017
" Soal Imunisasi Rubella, MUI: Belum Ada Ajuan Sertifikasi Halal"

03 Agustus 2017

"Menkes: Imunisasi Rubella Tidak Haram "


Hanya selang 2 hari dan sampai detik ini MUI belum menurunkan vaksin ini halal atau tidak
Iya, tindakan imunisasinya di perbolehkan MUI. Tapi spesifikasi untuk vaksin MR ini apakah sudah di cek kehalalannya dari awal pembuatan sampai akhir pembuatannya?

Wajar kalau banyak masyarakat yang menolak vaksin ini diawal, bahkan tercatat Yogyakarta adalah salah satu kota dengan angka penolakan vaksin MR tertinggi . Kenapa? Karena masyarakat dibuat bingung dengan berita yang simpang siur, bahkan sampai sekarang kampanye dilaksanakan tidak ada kepastian halal dan tidak dari MUI.

Kok bisa Presiden,Menkes berkata Halal tapi dari pihak MUI berkata belum ada surat pengajuan halal?

Hal ini menjadi sangat fundamental, karena bisa jadi esok hari bukan vaksin MR saja yang di permasalahkan. Tapi bisa vaksin vaksin yang lain. Dan hal ini akan menjadi hal yang akan terus berputar tanpa ada solusi yang pasti.

Masyarakat akan terus di bingungkan dengan vaksin vaksin yang tidak jelas halal atau tidak. Dan disisi lain masyarakat terus di kecam secara sosial dan di labeli ANTI VAKSIN oleh yang lain. Buah simalakama deh. Kalau mau vaksin, gatau halal apa gak. Mau gak vaksin,kena hukuman sosial.

Apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan?

Masyarakat membutuhkan statement kehalalan vaksin yang berasal dari pemerintah, bukan dari statement per individu bagi dari tenaga medis maupun pihak MUI atau BP-POM. Tapi statement pemerintah juga tidak cukup. Masyarakat butuh SATU SUARA dari pemimpin dan instansi dibawahnya yang menyatakan bahwa vaksin yang mereka gunakan itu HALAL, dan THOYIB.
Joss banget kan kalau pemerintah seperti itu?

Masyarakat pun tidak dibuat galau bahkan harus mencari tau sendiri tentang ke halalan vaksin, yang menyebabkan bias dan biasanya berakhir dengan kepasrahan dan kebingungan yang terus menerus tentang vaksin ini.

Boleh yaa saya mengakhiri tulisan ini dengan berdoa supaya besok ada pemimpin dan sistem pemerintahan yang bisa menjaga, mengawasi, dan melindungi rakyatnya dari hal hal yang haram. Bukan hanya vaksin yang di cek ke halal an dan kesesuaian dengan syariat, tapi juga sistem ekonomi, pendidikan, dan yang terpenting. Aqidah nya. Aamiin [MO]

Wassalamualaikum wr wb

Posting Komentar