Jakarta| Mediaoposisi- Pada sidang MK yang diadakanSenin (1/8) Hakim konstitusi Maria Farida Indarti mencerca Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Eko Riyadi dengan pertanyaan yang cukup tajam, yaitu tentang kaitan makar dengan HAM. Maria mengajukan pertanyaan apakah ide untuk menjadikan Indonesia berbentuk negara serikat adalah tindakan makar.

"Misalnya saya mengatakan kenapa harus NKRI? Kenapa nggak negara serikat? Di mana provinsi-provinsi bisa hidup saling berkompetisi menjadi negara-negara bagian yang lebih bagus begitu. Dan saya berpendapat bahwa oh NKRI itu bukan harga mati, maka marilah kita mengubah NKRI itu menjadi negara serikat kembali. Saya berpendapat seperti itu misalnya, dan itu saya kembangkan. Apakah kebebasan saya berpendapat itu bertentangan dengan konstitusi?" tanya Maria.

Sidang tersebut dengan menghadirkan dua ahli,yaitu Eko Riyadi dan Prof Andi Hamzah.

"Apakah itu kemudian tidak boleh? Apakah itu merupakan suatu tindakan yang di sini dikatakan sebagai suatu makar?" lanjut Maria, yang juga guru besar Universitas Indonesia (UI).

Mendapat pertanyaan tajam, Eko menilai ide yang diusulkan oleh hakim konstitusi Maria bukanlah makar. 

"Sepanjang mekanisme yang ditempuh adalah demokratis, menurut saya sah, sepanjang mekanismenya demokratis, sepanjang, sekali lagi," ujar Eko menjawab pertanyaan Maria

"Saya selalu membaca tulisan-tulisan itu, menurut saya itu freedom of opinion yang harus dijaga, begitu menurut saya, Prof Maria Farida. Jadi itu menurut saya itu bagian, sepanjang demokratis, kita mengikuti prinsip-prinsip demokrasi yang pasti tanpa menggunakan kekerasan begitu, akademik, disampaikan dengan cara yang akademik melalui media, jurnal, buku, hasil penelitian, studi perbandingan, misal, menurut saya sah dan itu bagian dari freedom of opinion, menurut saya," tutur Eko.

Namun, apabila ide tersebut diikuti oleh tindakan menyiapkan pasukan, hal itu bisa dipidanakan.

"Tapi kalau saya mengajak teman-teman saya untuk mengubah UUD 1945, kemudian saya menyiapkan pasukan kayak begitu, saya kemudian memprovokasi untuk melakukan tindakan makar, misal, maka itu menjadi bermasalah, gitu," ucap Eko.

Pendapat yang senada diutarakan oleh Andi Hamzah,menurutnya people's power bukanlah makar namun kudeta termasuk makar. Sebuntan makar haruslah dibuktikan dengan adanya pengerahan pasukan bersenjata  untuk menurunkan pemerintah. Ia mengambil contoh dari beberapa negara jiran.

"Baru-baru ini demonstrasi besar-besaran di Korea Selatan untuk impeach presiden dan sudah berhasil. Yang belum berhasil adalah sekarang demonstrasi di Malaysia, dipimpin oleh Bapak Pembangunan Malaysia, Mahathir Muhammad, yang belum berhasil. Itu namanya people's power, kemauan rakyat, kehendak rakyat. Apakah DPR menerima atau tidak, itu soal lain. Tapi kalau membikin kerusuhan, membuat kerusuhan, itulah menjadi tindak pidana," jelas Andi.

Sehingga bila aneh jika ada yang mengkaitkan pihak yang menyerukan ide khilafah (HTI) dengan makar Kita ketahui bersama bila HTI tidak memiliki pasukan bersenjata,namun HTI dituduh mempersiapkan makar. [MO]

Posting Komentar